Bolak-balik Masuk Penjara, Ini Kata Anton Medan soal Kehidupan di Lapas

Kompas.com - 19/07/2013, 11:31 WIB
Ketua Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Ramdhan Effendi atau lebih dikenal dengan nama Anton Medan Polda Metro Jaya menahan pengacara Farhat Abbas, Selasa (28/5/2013). Kompas.com/Robertus BelarminusKetua Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Ramdhan Effendi atau lebih dikenal dengan nama Anton Medan Polda Metro Jaya menahan pengacara Farhat Abbas, Selasa (28/5/2013).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Tan Hok Lian atau yang lebih dikenal dengan nama Anton Medan (55) adalah mantan mafia kelas kakap yang kini sudah tobat dan kini menjadi penceramah. Rekam jejaknya yang cukup panjang di dunia hitam membuat Anton Medan sudah merasakan hidup dari balik bui sejak kecil.

Sepanjang hidupnya, Anton mengaku sudah 14 kali keluar masuk penjara. Akrab dengan kehidupan di "hotel prodeo" membuatnya mengetahui seluk-beluk lapas. Anton membandingkan perbedaan penjara di masa sebelum reformasi dengan masa kini. Menurutnya, penjara di masa kini sudah jauh lebih baik.

"Kalau dulu, mindset-nya masih penjajah. Penjara itu buat nyiksa orang. Setelah diubah menjadi lapas, baru penjara menjadi tempat untuk pembinaan," ujar Anton dalam diskusi terkait ricuh di Lapas Tanjung Gusta, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/7/2013).

Anton mengungkapkan, dirinya sempat merasakan pahitnya hidup di balik penjara. Salah satunya, saat kerusuhan 1998, Anton ikut dituduh membakar rumah salah seorang pengusaha. Ia pun dipenjara. Menurutnya, ada perlakuan sewenang-wenang dari aparat penjaga tahanan di Mapolda Metro Jaya. Ia mengaku, ada pula tahanan lain yang tak pernah diperiksa hingga tak jelas masa tahanannya.

Ia lantas membandingkan keresahan para tahanan di Mapolda Metro Jaya seperti yang terjadi pada narapidana di Lapas Tanjung Gusta, Medan.

"Hanya saja, waktu itu kami memprotes soal KUHAP karena petugas maupun pelakunya tidak ada yang tahu kapan masa tahanannya selesai. Bahkan, ada petugas yang bilang kalau mau cepat pulang, mending lompat tembok. Akhirnya, pemberontakan pun dilakukan dengan membakar tahanan di Polda Metro. Saya termasuk salah satu pelakunya karena penegak hukum yang tidak beres," kata dia.

Mantan mafia judi ini mengungkapkan, persoalan di dalam lapas harus diperhatikan serius oleh pemerintah. Anton mengatakan, para tahanan kerap mengeluhkan kondisi lapas. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur tentang pembatasan remisi bagi narapidana korupsi, narkoba, dan terorisme, menurutnya, dimaknai berbeda oleh narapidana dan petugas lapas.

"Banyak yang protes karena mereka menyangka aturan itu berlaku surut, padahal kan tidak. Ini juga terjadi pada petugasnya," kata Anton.

Ia berharap agar aparat terkait benar-benar melakukan sosialisasi aturan yang baik hingga ke tingkat bawah. "Jadi, menteri dan wakilnya janganlah banyak heboh-heboh bikin ini itu, tapi ternyata petugasnya sendiri enggak paham. Sosialisasi aturan ini penting karena emosi para napi kan tahu sendiri bagaimana," ujarnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Nasional
Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Nasional
KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

Nasional
KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

Nasional
Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Nasional
Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Nasional
Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Nasional
Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

Nasional
Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

Nasional
Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Nasional
Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Nasional
Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Nasional
Kejagung: Kerugian Negara akibat Kasus Korupsi Impor Tekstil Sebesar Rp 1,6 Triliun

Kejagung: Kerugian Negara akibat Kasus Korupsi Impor Tekstil Sebesar Rp 1,6 Triliun

Nasional
Maulid Nabi, Kemenag Imbau Hindari Kegiatan yang Ciptakan Kerumunan

Maulid Nabi, Kemenag Imbau Hindari Kegiatan yang Ciptakan Kerumunan

Nasional
Walhi Kecam Pembangunan 'Jurassic Park Komodo', Tak Berbasis Keilmuan

Walhi Kecam Pembangunan "Jurassic Park Komodo", Tak Berbasis Keilmuan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X