Bolak-balik Masuk Penjara, Ini Kata Anton Medan soal Kehidupan di Lapas

Kompas.com - 19/07/2013, 11:31 WIB
Ketua Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Ramdhan Effendi atau lebih dikenal dengan nama Anton Medan Polda Metro Jaya menahan pengacara Farhat Abbas, Selasa (28/5/2013). Kompas.com/Robertus BelarminusKetua Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Ramdhan Effendi atau lebih dikenal dengan nama Anton Medan Polda Metro Jaya menahan pengacara Farhat Abbas, Selasa (28/5/2013).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Tan Hok Lian atau yang lebih dikenal dengan nama Anton Medan (55) adalah mantan mafia kelas kakap yang kini sudah tobat dan kini menjadi penceramah. Rekam jejaknya yang cukup panjang di dunia hitam membuat Anton Medan sudah merasakan hidup dari balik bui sejak kecil.

Sepanjang hidupnya, Anton mengaku sudah 14 kali keluar masuk penjara. Akrab dengan kehidupan di "hotel prodeo" membuatnya mengetahui seluk-beluk lapas. Anton membandingkan perbedaan penjara di masa sebelum reformasi dengan masa kini. Menurutnya, penjara di masa kini sudah jauh lebih baik.

"Kalau dulu, mindset-nya masih penjajah. Penjara itu buat nyiksa orang. Setelah diubah menjadi lapas, baru penjara menjadi tempat untuk pembinaan," ujar Anton dalam diskusi terkait ricuh di Lapas Tanjung Gusta, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/7/2013).

Anton mengungkapkan, dirinya sempat merasakan pahitnya hidup di balik penjara. Salah satunya, saat kerusuhan 1998, Anton ikut dituduh membakar rumah salah seorang pengusaha. Ia pun dipenjara. Menurutnya, ada perlakuan sewenang-wenang dari aparat penjaga tahanan di Mapolda Metro Jaya. Ia mengaku, ada pula tahanan lain yang tak pernah diperiksa hingga tak jelas masa tahanannya.

Ia lantas membandingkan keresahan para tahanan di Mapolda Metro Jaya seperti yang terjadi pada narapidana di Lapas Tanjung Gusta, Medan.

"Hanya saja, waktu itu kami memprotes soal KUHAP karena petugas maupun pelakunya tidak ada yang tahu kapan masa tahanannya selesai. Bahkan, ada petugas yang bilang kalau mau cepat pulang, mending lompat tembok. Akhirnya, pemberontakan pun dilakukan dengan membakar tahanan di Polda Metro. Saya termasuk salah satu pelakunya karena penegak hukum yang tidak beres," kata dia.

Mantan mafia judi ini mengungkapkan, persoalan di dalam lapas harus diperhatikan serius oleh pemerintah. Anton mengatakan, para tahanan kerap mengeluhkan kondisi lapas. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur tentang pembatasan remisi bagi narapidana korupsi, narkoba, dan terorisme, menurutnya, dimaknai berbeda oleh narapidana dan petugas lapas.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Banyak yang protes karena mereka menyangka aturan itu berlaku surut, padahal kan tidak. Ini juga terjadi pada petugasnya," kata Anton.

Ia berharap agar aparat terkait benar-benar melakukan sosialisasi aturan yang baik hingga ke tingkat bawah. "Jadi, menteri dan wakilnya janganlah banyak heboh-heboh bikin ini itu, tapi ternyata petugasnya sendiri enggak paham. Sosialisasi aturan ini penting karena emosi para napi kan tahu sendiri bagaimana," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut: Mobilitas Warga di Sektor Ritel dan Wisata Naik Meski Dilakukan Ganjil-Genap

Luhut: Mobilitas Warga di Sektor Ritel dan Wisata Naik Meski Dilakukan Ganjil-Genap

Nasional
Pemerintah Usulkan Pileg dan Pilpres 2024 Digelar 15 Mei, Ini Alasan Mahfud MD

Pemerintah Usulkan Pileg dan Pilpres 2024 Digelar 15 Mei, Ini Alasan Mahfud MD

Nasional
Luhut: Sekarang Tes Covid-19 Itu 170.000 Per Hari, Sudah Cukup Oke

Luhut: Sekarang Tes Covid-19 Itu 170.000 Per Hari, Sudah Cukup Oke

Nasional
Sekjen PAN Akui Perlu Ada Perbaikan Kinerja Anggota Parpol dan DPR

Sekjen PAN Akui Perlu Ada Perbaikan Kinerja Anggota Parpol dan DPR

Nasional
Menkes Sebut Hoaks Kabar Ribuan Lebih Sekolah PTM Jadi Klaster Covid-19

Menkes Sebut Hoaks Kabar Ribuan Lebih Sekolah PTM Jadi Klaster Covid-19

Nasional
PPKM di Luar Jawa-Bali Masih Berlaku Sampai 4 Oktober 2021

PPKM di Luar Jawa-Bali Masih Berlaku Sampai 4 Oktober 2021

Nasional
Pemerintah Usulkan Pilpres dan Pemilu 2024 Digelar 15 Mei

Pemerintah Usulkan Pilpres dan Pemilu 2024 Digelar 15 Mei

Nasional
Nadiem Tegaskan 2,8 Persen Sekolah Jadi Klaster Covid-19 Itu Data Kumulatif Selama Pandemi

Nadiem Tegaskan 2,8 Persen Sekolah Jadi Klaster Covid-19 Itu Data Kumulatif Selama Pandemi

Nasional
Luhut: Kasus Aktif dan Reproduksi Covid-19 di Jawa-Bali Terus Turun

Luhut: Kasus Aktif dan Reproduksi Covid-19 di Jawa-Bali Terus Turun

Nasional
Luhut: Angka Perbaikan Covid-19 Justru Harus Buat Kita Hati-hati

Luhut: Angka Perbaikan Covid-19 Justru Harus Buat Kita Hati-hati

Nasional
Sebaran 118 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Jawa Timur

Sebaran 118 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Jawa Timur

Nasional
Airlangga Sebut Kasus Aktif Dominan di Luar Jawa-Bali, 62,84 Persen dari Data Nasional

Airlangga Sebut Kasus Aktif Dominan di Luar Jawa-Bali, 62,84 Persen dari Data Nasional

Nasional
UPDATE 27 September: 49,1 Juta Orang Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 27 September: 49,1 Juta Orang Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Ingatkan Kepala Daerah Soal Integritas, Ketua KPK: Jangan Bebani Staf dengan Upeti

Ingatkan Kepala Daerah Soal Integritas, Ketua KPK: Jangan Bebani Staf dengan Upeti

Nasional
UPDATE: Tambah 214.591, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 38.291.015

UPDATE: Tambah 214.591, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 38.291.015

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.