ICW Beberkan Sumber Pendanaannya

Kompas.com - 18/07/2013, 18:02 WIB
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan (kedua dari kiri, berkacamata) KOMPAS.com/Indra AkuntonoPeneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan (kedua dari kiri, berkacamata)
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan membeberkan sumber dana operasional ICW. Hal ini diungkapkan sekaligus untuk menjawab tudingan beberapa pihak tentang aliran dana ilegal untuk lembaga swadaya masyarakat antikorupsi ini.

Abdullah menjelaskan, pihaknya selalu transparan menyampaikan sumber dana yang diperoleh. Semuanya, kata dia, bisa dilihat di www.antikorupsi.org, website resmi ICW, yang juga memuat informasi tentang besarnya dukungan publik untuk ICW.

Ia melanjutkan, ada sekitar 4.000 orang yang memberi bantuan berupa sumbangan dana. Pemberian sumbangan juga diatur ketat, salah satu bentuknya adalah batas atas sumbangan individu sebesar Rp 10 juta, lalu tidak menerima asupan dana dari APBN, Bank Dunia, IMF, dan lainnya.

"Kami transparan pada dana yang diperoleh, (sumbangannya) kita batasi agar tidak ada hegemoni," kata Abdullah saat dijumpai di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (18/7/2013).

Secara tegas Abdullah menyatakan, ICW sangat selektif menerima sumbangan yang masuk, khususnya dari pihak asing. Semuanya dilakukan untuk mencegah adanya kepentingan yang mengusik independensi ICW. "Kami tidak ambil sumber dana yang berpotensi konflik kepentingan. Tidak mungkin kami terima dana dari negara karena kami mengawasi negara," ujarnya.

Untuk diketahui, sumber dana ICW sempat menjadi sorotan. Makin mengemuka setelah ICW menyebarkan data 36 calon anggota legislatif yang komitmen antikorupsinya dianggap meragukan. Saat itu, ICW dituding menerima aliran dana dari pihak asing, dan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih dari Rp 400 juta untuk tutupi biaya operasionalnya. Akan tetapi, kabar itu telah dibantah oleh Ketua KPK Abraham Samad.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X