Kompas.com - 18/07/2013, 14:33 WIB
Ahmad Fathanah menjadi saksi pada sidang dengan terdakwa Direktur PT Indoguna Utama, Aria Abdi Effendi dan Juard Effendi terkait kasus korupsi impor daging sapi, di Pengadilan Tipikor, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (17/5/2013). Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi tersebut menghadirkan Menteri Pertanian, Suswono, Luthfi Hasan Ishaaq, Maharany Suciyono, serta penyelidik KPK, Amir Arif. WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN HENRY LOPULALANAhmad Fathanah menjadi saksi pada sidang dengan terdakwa Direktur PT Indoguna Utama, Aria Abdi Effendi dan Juard Effendi terkait kasus korupsi impor daging sapi, di Pengadilan Tipikor, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (17/5/2013). Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi tersebut menghadirkan Menteri Pertanian, Suswono, Luthfi Hasan Ishaaq, Maharany Suciyono, serta penyelidik KPK, Amir Arif. WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya transaksi keuangan dari terdakwa Ahmad Fathanah kepada 40 perempuan dalam kurun waktu 10 tahun. Apakah para perempuan itu bisa dijerat tindak pidana pencucian uang (TPPU)?

Mantan Kepala PPATK Yunus Husein mengatakan, terkait itu perlu dilihat kasus per kasus. Mereka bisa saja dianggap sebagai pelaku pencucian uang pasif seperti diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU jika mengetahui harta yang diberikan merupakan hasil tindak pidana atau patut diduga hasil tindak pidana.

Yunus menjelaskan, jika si perempuan tersebut hanya sekali melakukan transaksi dengan Fathanah, mungkin saja ia tidak tahu atau tidak patut menduga uang tersebut berasal dari tindak pidana. Namun, Yunus meragukan kalau perempuan yang hidup bersama Fathanah bertahun-tahun tidak tahu asal usul harta dari Fathanah.

"Kalau bertahun-tahun, siapa Fathanah seharusnya dia tahu kalau hidup rumah tangga sekian tahun," kata Yunus, saat diskusi Pembuktian Terbalik dalam Tipikor, di Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (18/7/2013).

Yunus berpendapat, Fathanah bukan pelaku utama korupsi. Menurutnya, Fathanah hanya mengelola aset orang lain, salah satunya mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq. Aset tersebut diduga hasil korupsi.

"Bosnya LHI cuma minta saja kalau dia perlu mobil, perlu rumah, perlu apa saja dia tinggal ngomong sama Fathanah. Nanti dia (Fathanah) yang sediakan," kata Yunus.

Yunus menambahkan, sudah ada beberapa yurisprudensi pencucian uang pasif. Contohnya, dijeratnya Andhika Gumilang, istri siri Malinda Dee. Dia divonis terlibat TPPU setelah menerima harta hasil pembobolan dana yang dilakukan Malinda selama bekerja di Citibank. Harta yang diterima Andhika berupa uang, mobil mewah, dan lainnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Optimistis Tak Ada Lagi Kemiskinan Ekstrem pada 2024

Wapres Optimistis Tak Ada Lagi Kemiskinan Ekstrem pada 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Korupsi Terkait Penanganan Perkara di Lampung Tengah

KPK Usut Dugaan Korupsi Terkait Penanganan Perkara di Lampung Tengah

Nasional
Penjelasan Kemenkes soal Klaim Vaksin Pfizer Aman untuk Anak 5-11 Tahun

Penjelasan Kemenkes soal Klaim Vaksin Pfizer Aman untuk Anak 5-11 Tahun

Nasional
Ini Penjelasan BPN Bogor soal Sengketa Lahan PT Sentul City Tbk Vs Rocky Gerung

Ini Penjelasan BPN Bogor soal Sengketa Lahan PT Sentul City Tbk Vs Rocky Gerung

Nasional
Kontras Nilai Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar Mestinya Dilindungi, Bukan Dilaporkan

Kontras Nilai Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar Mestinya Dilindungi, Bukan Dilaporkan

Nasional
Anggota Komisi I Prediksi Surpres Calon Panglima TNI Dikirim Usai PON XX

Anggota Komisi I Prediksi Surpres Calon Panglima TNI Dikirim Usai PON XX

Nasional
Indonesia Segera Kirim Bantuan Kemanusiaan untuk Myanmar Bulan Ini

Indonesia Segera Kirim Bantuan Kemanusiaan untuk Myanmar Bulan Ini

Nasional
Jokowi: Rehabilitasi Mangrove Harus Kita Lakukan untuk Antisipasi Perubahan Iklim

Jokowi: Rehabilitasi Mangrove Harus Kita Lakukan untuk Antisipasi Perubahan Iklim

Nasional
Indonesia Bebas Zona Merah Covid-19, Epidemiolog: Krisis Pandemi Belum Berakhir

Indonesia Bebas Zona Merah Covid-19, Epidemiolog: Krisis Pandemi Belum Berakhir

Nasional
Soal Pon XX Papua, Satgas: Penonton Maksimal 25 Persen dan Terapkan Sistem Gelembung

Soal Pon XX Papua, Satgas: Penonton Maksimal 25 Persen dan Terapkan Sistem Gelembung

Nasional
Penanganan Covid-19 Riau Membaik, Panglima TNI: Terus Cermati Perkembangan dan Fakta di Lapangan

Penanganan Covid-19 Riau Membaik, Panglima TNI: Terus Cermati Perkembangan dan Fakta di Lapangan

Nasional
Wapres Akui Masyarakat Miskin Bertambah Akibat Covid-19

Wapres Akui Masyarakat Miskin Bertambah Akibat Covid-19

Nasional
Jokowi Janji Terus Bangun Pelabuhan hingga Tol Laut

Jokowi Janji Terus Bangun Pelabuhan hingga Tol Laut

Nasional
QR Code Sertifikat Vaksin Tak Terbaca di Arab Saudi, Kemenkes: Kita Coba Selesaikan

QR Code Sertifikat Vaksin Tak Terbaca di Arab Saudi, Kemenkes: Kita Coba Selesaikan

Nasional
Jokowi: Laut Harus Kita Jaga untuk Kepentingan Generasi Sekarang dan yang Akan Datang

Jokowi: Laut Harus Kita Jaga untuk Kepentingan Generasi Sekarang dan yang Akan Datang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.