Tanggapi Permintaan Koruptor, Priyo Budi Santoso Dilaporkan ke BK

Kompas.com - 18/07/2013, 12:24 WIB
Koalisi Masyarakat Sipil saat datang ke ruang Badan Kehormatan DPR untuk melaporkan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso karena dianggap memfasilitasi narapidana korupsi untuk mendapatkan remisi, Kamis (18/7/2013), di Gedung Parlemen, Jakarta. KOMPAS.com/Indra AkuntonoKoalisi Masyarakat Sipil saat datang ke ruang Badan Kehormatan DPR untuk melaporkan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso karena dianggap memfasilitasi narapidana korupsi untuk mendapatkan remisi, Kamis (18/7/2013), di Gedung Parlemen, Jakarta.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendatangi Gedung Parlemen untuk mengadukan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso ke Badan Kehormatan (BK) DPR, Kamis (18/7/2013). Priyo diadukan karena dianggap memfasilitasi narapidana kasus korupsi untuk mendapatkan remisi.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan, mengungkapkan, tindakan yang dilakukan Priyo untuk memfasilitasi narapidana korupsi dengan mengirimkan surat penyampaian pengaduan kepada Presiden diduga melanggar Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kode Etik.

Setidaknya, ada enam pelanggaran kode etik yang dilakukan Priyo atas langkahnya menyampaikan surat kepada Presiden. Enam pelanggaran kode etik itu, menurut koalisi, ialah karena berseberangan dengan enam pasal dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kode Etik, khususnya pasal 2 Ayat 1, Pasal 2 Ayat 2, Pasal 3 Ayat 1, Pasal 3 Ayat 2, Pasal 3 Ayat 8, dan Pasal 9 Ayat 5.

Atas dasar itu, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendesak BK DPR memanggil dan memeriksa Priyo atas dugaan pelanggaran kode etik tersebut. Selain itu, BK DPR juga didesak untuk memberikan sanksi kepada Priyo apabila terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan memberikan informasi kepada pelapor mengenai tindakan serta hasil yang telah dilakukan oleh BK DPR.

"Ini bentuk perhatian publik terhadap citra DPR. Kami tidak rela institusi DPR stigmanya jadi buruk akibat ulah anggotanya yang tidak menjunjung tinggi kode etik," kata Abdullah.

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi terdiri dari perwakilan beberapa lembaga swadaya masyarakat, di antaranya ICW, Masyarakat Transparansi Indonesia, LBH Jakarta, YLBHI, Indonesian Legal Roundtable, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, dan Public Interest Lawyer Network.

Surat koruptor

Sebelumnya, Priyo mendapatkan surat perihal permohonan perlindungan hukum dan HAM dari sembilan narapidana kasus korupsi yang mewakili 106 narapidana di Lapas Sukamiskin, Bandung. Sembilan orang tersebut adalah Jenderal (Purn) Hari Sabarno, Agusrin M Najamuddin, Wijanarko Puspoyo, Soetejo Yuwono, Muchtar Muhammad, Jumanto, Abdul Syukur Ganny, Haposan Hutagulung, dan Abdul Hamid.

Priyo membantah hal tersebut dilakukannya karena membela koruptor. Menurutnya, sebagai Wakil Ketua DPR yang membidangi masalah politik, hukum, dan keamanan (polhukam), ia memiliki tugas untuk meneruskan pengaduan yang diterima dari Komisi III.

Politisi Partai Golkar itu menceritakan, pada 11 Februari 2013 lalu, Komisi III DPR menerima laporan pengaduan masyarakat tentang kondisi para napi di lapas. Laporan dibuat oleh sembilan narapidana yang mewakili 109 narapidana lain. Laporan itu kemudian diteruskan ke Presiden.

Priyo pun membantah surat itu terkait dengan kunjungannya ke Lapas Sukamiskin beberapa waktu lalu. Ia hanya menjelaskan bahwa pada saat kunjungan ke Sukamiskin, Hari Sabarno sempat mengingatkan soal surat keluhan itu.

Menurut Priyo, seluruh pengaduan masyarakat yang terkait dengan bidang polhukam selalu diteruskannya kepada Presiden. Lebih lanjut, Priyo menjelaskan, DPR meneruskan pengaduan itu karena hak asasi setiap warga negara harus dijamin, termasuk para narapidana. Ia meminta publik tidak selalu membenci para narapidana karena mereka juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi.

Seperti diketahui, ketentuan PP 99 itu salah satunya mengatur bahwa pemberian remisi kepada napi korupsi, narkoba, dan terorisme harus ada persyaratan khusus. Remisi hanya dapat diberikan dengan syarat bersedia menjadi justice collabolator dan membayar uang pengganti untuk napi kasus korupsi. Remisi itu biasa diberikan pada Hari Raya atau Hari Kemerdekaan RI setiap 17 Agustus.

Menurut Koalisi Masyarakat Sipil, PP tersebut tidak perlu dihapus ataupun direvisi. Sebab, PP tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan efek jera kepada narapidana, khsusunya koruptor.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X