Kompas.com - 17/07/2013, 19:53 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tampak sedang membagikan kue tart kepada warga Pademangan, Jakarta Utara. Pembahian kue tart itu dalam ranfka HUT DKI jakarta ke-486 tahun, Sabtu (22/6/2013). KOMPAS.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Joko Widodo tampak sedang membagikan kue tart kepada warga Pademangan, Jakarta Utara. Pembahian kue tart itu dalam ranfka HUT DKI jakarta ke-486 tahun, Sabtu (22/6/2013).
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Jika Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak mencalonkan diri atau tidak mendapatkan dukungan dari partai politik untuk pencalonannya menjadi calon presiden di tahun 2014 mendatang, maka Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi kandidat kuat untuk menduduki kursi RI-1. Prediksi itu muncul melalui hasil survei yang dirilis oleh Pusat Data Bersatu (PDB), Rabu (17/7/2013).

"Kalau Jokowi tidak mencalonkan diri, maka Prabowo yang akan menjadi presiden, bahkan suaranya jauh melebihi Ibu Mega," kata Chairman of PDB Didik J Rachbini di Jakarta.

Berdasarkan data survei terbaru, elektabilitas calon presiden dari PDB per Juni 2013, Jokowi menempati urutan teratas dengan perolehan suara 29,57 persen. Di tempat kedua, Prabowo duduk dengan 19,83 persen suara, dan Megawati Soekarnoputri dengan 13,08 persen suara.

Seandainya Jokowi tidak maju, maka Prabowo akan memiliki elektabilitas tertinggi dengan perolehan suara 25,47 persen. Sementara itu, Megawati di peringkat kedua dengan 16,5 persen, disusul Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakrie dengan 13,93 persen.

Survei PDB per Juni 2013 merupakan hasil survei kedua yang dikeluarkan oleh lembaga survei yang juga digawangi oleh Theo L Sambuaga, Peter F Gontha, Muladi, dan Tanri Abeng itu. Pada hasil survei Januari lalu, untuk pertama kalinya nama Jokowi dimunculkan.

"Dulu nama Prabowo terus tapi ketika di Januari, untuk pertama kalinya kita yang terlebih dahulu memunculkan nama Jokowi. Kami menyampaikan hasil riset baru karena masyarakat sepertinya butuh figur yang baru, terutama setelah Pilgub DKI," jelas Didik.

Survei PDB dilakukan pada 11 hingga 18 Juni 2013 di 30 Provinsi, minus Papua Barat, Maluku Utara, dan Sulawesi Barat (Kalimantan Utara belum terhitung). Ada 1.200 responden yang diwawancara langsung dengan usia minimum 17 tahun dan seluruhnya telah menikah. Metode survei menggunakan kuesioner terstruktur dengan margin of error 2,8 persen.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Nasional
YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

Nasional
Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Nasional
Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Nasional
Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Nasional
Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

Nasional
 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X