Kompas.com - 17/07/2013, 17:08 WIB
Ilustrasi Survei KOMPAS/HENDRA A SETYAWANIlustrasi Survei
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal DPP PPP M Romahurmuziy menilai, hasil survei politik berkualitas rendah. Karena itu, dia menegaskan, lembaga survei harus memiliki akreditasi atau memenuhi syarat kebakuan untuk dapat merilis hasil survei.

"Seringnya publikasi berbeda-beda dari survei, menjadikan hasil survei seperti sampah informasi yang memenuhi ruang informasi publik. Hal itu memunculkan perlu adanya akreditasi lembaga survei," ujar Romahurmuzy melalui pesan singkat, Rabu (17/7/2013).

Padahal, kata dia, periode pengambilan sampel dan responden survei dilakukan bersamaan. Tetapi, hasilnya tetap berbeda. Dia menandaskan, lembaga survei semestinya menjadi alat analisis riset ilmiah. Lembaga survei, tegas dia, bukan publikator gosip atau pembentuk opini.

"Indikasi keberadaan lembaga survei sebagai alat pembentuk opini terlihat dari bermunculannya lembaga-lembaga survei secara sporadis dengan berbagai nama," pungkas politisi yang akrab disapa Romi itu.

Menurutnya, dengan label akreditasi, akuntabilitas hasil survei dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, ujarnya, publikasi hasil survei dapat dijadikan pedoman. Ia mengatakan, untuk meningkatkan kualitas dan keterpercayaan hasil survei, lembaga survei perlu menyepakati akreditasi dirinya sendiri.

"Demi mengembalikan survei sebagai alat ukur yang bermartabat," ujarnya.

Dia menyanggah usulannya itu didorong keberatan pihaknya karena PPP selalu menduduki posisi terbawah di banyak hasil survei. "Ini untuk pendidikan politik yang baik," tegas dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam hasil Lembaga Survei Nasional (LSN) yang dirilis, Selasa (16/7/2013), PPP menempati urutan kedelapan terkait elektabilitas parpol dibandingkan parpol lain.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Nasional
Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Nasional
Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Nasional
Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Nasional
Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Nasional
BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

Nasional
Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Nasional
Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Nasional
Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Nasional
Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Nasional
Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Nasional
Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.