Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasil Survei di Urutan 8, PPP Tetap "Pede"

Kompas.com - 17/07/2013, 15:06 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Djan Faridz mengatakan, pihaknya tidak khawatir dengan hasil survei Lembaga Survei Nasional (LSN) yang menunjukkan elektabilitas PPP di urutan delapan. PPP yakin tetap akan didukung umat Islam di Pemilu 2014.

"Kita tidak mengkhawatirkan (hasil survei) karena kita berkeyakinan pada saatnya masyarakat Islam akan kembali kepada PPP. Satu-satunya partai yang mempunyai falsafah Islam hanya PPP," kata Djan Faridz di Jakarta, Rabu (17/7/2013).

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy mendorong adanya akreditasi lembaga survei. Harapan itu muncul setelah terjadi perbedaan hasil survei yang signifikan antarlembaga survei terkait elektabilitas parpol maupun calon presiden.

Dengan akreditasi lembaga survei, kata Romahurmuziy alias Romi, akuntabilitas hasil survei dapat dipertanggungjawabkan sehingga bisa menjadi pedoman. Saat ini, menurutnya, seringnya publikasi hasil survei yang berbeda-beda di periode sampel yang sama menjadikan survei seperti sampah informasi yang memenuhi ruang informasi publik.

"Lembaga survei semestinya menjadi alat analisis saintifik, bukan publikator gosip atau pembentukan opini. Indikasi keberadaan lembaga survei sebagai alat pembentukan opini terlihat dari bermunculannya lembaga-lembaga survei secara sporadis dengan berbagai nama," kata Romi.

Sebelumnya, LSN merilis bahwa elektabilitas PPP hanya 4,3 persen. Di atas PPP terdapat Partai Golkar (19,7 persen), PDI-P (18,3 persen), Partai Gerindra (13,9 persen), Partai Hanura (6,9 persen), Partai Demokrat (6,1 persen), Partai Kebangkitan Bangsa (4,8 persen), dan Partai Nasdem (4,6 persen).

Adapun parpol peserta pemilu lain yang di bawah PPP ialah Partai Amanat Nasional (3,8 persen), Partai Keadilan Sejahtera (3,8 persen), Partai Bulan Bintang (1,4 persen), dan PKPI (0,5 persen).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com