Golkar: Hasil Survei Masih di Bawah Target 30 Persen

Kompas.com - 17/07/2013, 10:03 WIB
Tantowi Yahya KOMPAS.COM/IRFAN MAULLANATantowi Yahya
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar menilai, hasil yang dipaparkan Lembaga Survei Nasional (LSN) yang menempatkan partai ini di posisi teratas membuat adrenalin setiap kader bertambah. Namun, hasil survei itu dinilai masih jauh di bawah target Partai Golkar, yakni 30 persen suara pada pemilihan legislatif 2014 mendatang.

"Beberapa bulan belakangan, posisinya selalu seperti itu. Kondisi ini membuat adrenalin setiap kader Golkar bertambah untuk senantiasa ada di posisi tersebut. Meski demikian, pencapaian ini masih jauh dari target 30 persen yang sudah ditetapkan DPP," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Tantowi Yahya saat dihubungi, Rabu (17/7/2013).

Menurut Tantowi, Partai Golkar telah mencanangkan target untuk merebut 170 kursi di parlemen. Target ini dinilai bukan suatu hal yang mustahil karena elektabilitas Partai Golkar, kata Tantowi, merangkak naik dalam berbagai survei, termasuk survei internal. Jika mencapai target itu, maka Partai Golkar bisa mengajukan capresnya, Aburizal "Ical" Bakrie.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh LSN, Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bersaing ketat pada Pemilu 2014. Elektabilitas Partai Golkar menempati posisi teratas dengan 19,7 persen dan PDI-P meraih suara 18,3 persen. Sementara itu, Partai Gerindra menyodok di posisi ketiga dengan 13,9 persen. Setelah itu, berturut-turut ada Partai Hanura (6,9 persen), Partai Demokrat (6,1 persen), PKB (4,8 persen), Partai Nasdem (4,6 persen), Partai Persatuan Pembangunan (4,3 persen), Partai Amanat Nasional (3,8 persen), Partai Keadilan Sejahtera (3,8 persen), Partai Bulan Bintang (1,4 persen), dan PKPI (0,5 persen). Adapun yang tidak memilih partai mana pun sebesar 11,9 persen.

Saat ditanyakan tentang saingan berat Partai Golkar, yakni PDI Perjuangan, Tantowi mengatakan, PDI Perjuangan bisa saja berkoalisi dengan partainya. Hal ini dinilainya sebagai koalisi yang paling ideal.

"Koalisi itu satu keniscayaan dalam rangka memperkuat posisi di parlemen. Sebagai partai nasionalis dan terbuka, kami bisa berkoalisi dengan partai mana pun. Kalau bisa dengan PDI-P, ideal sekali karena sama-sama nasionalis dan melihat visi pembangunan ke depan dari desa," ujar anggota Komisi I DPR ini.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Penyidik Kesulitan Usut Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group, Polri: Datanya Ambaradul

Penyidik Kesulitan Usut Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group, Polri: Datanya Ambaradul

Nasional
Covid-19 Masih Ada, Dokter Ingatkan Masyarakat Terapkan Germas untuk Jaga Vitalitas Tubuh

Covid-19 Masih Ada, Dokter Ingatkan Masyarakat Terapkan Germas untuk Jaga Vitalitas Tubuh

Nasional
Pakar Ingatkan Ancaman Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Jakarta

Pakar Ingatkan Ancaman Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Jakarta

Nasional
Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

Nasional
Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Nasional
Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Nasional
Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Nasional
Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Nasional
Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Nasional
Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Nasional
JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

Nasional
Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X