Kompas.com - 17/07/2013, 10:03 WIB
Tantowi Yahya KOMPAS.COM/IRFAN MAULLANATantowi Yahya
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar menilai, hasil yang dipaparkan Lembaga Survei Nasional (LSN) yang menempatkan partai ini di posisi teratas membuat adrenalin setiap kader bertambah. Namun, hasil survei itu dinilai masih jauh di bawah target Partai Golkar, yakni 30 persen suara pada pemilihan legislatif 2014 mendatang.

"Beberapa bulan belakangan, posisinya selalu seperti itu. Kondisi ini membuat adrenalin setiap kader Golkar bertambah untuk senantiasa ada di posisi tersebut. Meski demikian, pencapaian ini masih jauh dari target 30 persen yang sudah ditetapkan DPP," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Tantowi Yahya saat dihubungi, Rabu (17/7/2013).

Menurut Tantowi, Partai Golkar telah mencanangkan target untuk merebut 170 kursi di parlemen. Target ini dinilai bukan suatu hal yang mustahil karena elektabilitas Partai Golkar, kata Tantowi, merangkak naik dalam berbagai survei, termasuk survei internal. Jika mencapai target itu, maka Partai Golkar bisa mengajukan capresnya, Aburizal "Ical" Bakrie.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh LSN, Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bersaing ketat pada Pemilu 2014. Elektabilitas Partai Golkar menempati posisi teratas dengan 19,7 persen dan PDI-P meraih suara 18,3 persen. Sementara itu, Partai Gerindra menyodok di posisi ketiga dengan 13,9 persen. Setelah itu, berturut-turut ada Partai Hanura (6,9 persen), Partai Demokrat (6,1 persen), PKB (4,8 persen), Partai Nasdem (4,6 persen), Partai Persatuan Pembangunan (4,3 persen), Partai Amanat Nasional (3,8 persen), Partai Keadilan Sejahtera (3,8 persen), Partai Bulan Bintang (1,4 persen), dan PKPI (0,5 persen). Adapun yang tidak memilih partai mana pun sebesar 11,9 persen.

Saat ditanyakan tentang saingan berat Partai Golkar, yakni PDI Perjuangan, Tantowi mengatakan, PDI Perjuangan bisa saja berkoalisi dengan partainya. Hal ini dinilainya sebagai koalisi yang paling ideal.

"Koalisi itu satu keniscayaan dalam rangka memperkuat posisi di parlemen. Sebagai partai nasionalis dan terbuka, kami bisa berkoalisi dengan partai mana pun. Kalau bisa dengan PDI-P, ideal sekali karena sama-sama nasionalis dan melihat visi pembangunan ke depan dari desa," ujar anggota Komisi I DPR ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Nasional
Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Nasional
Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Nasional
Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Nasional
KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

Nasional
Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Nasional
Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Nasional
Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Nasional
Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Nasional
Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Nasional
Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Nasional
Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Nasional
MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

Nasional
Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Nasional
Kejagung Lelang 16 Kapal Sitaan dari Heru Hidayat dalam Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Lelang 16 Kapal Sitaan dari Heru Hidayat dalam Kasus Korupsi Asabri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X