Alasan Sakit, Nazaruddin Batal Bersaksi di Sidang Djoko Susilo

Kompas.com - 16/07/2013, 13:37 WIB
M Nazaruddin bersaksi dalam sidang Angelina Sondakh di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (29/11/2012). Angie menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah dalam penganggaran di Kemenpora dan Kemendiknas. TRIBUN/DANY PERMANA M Nazaruddin bersaksi dalam sidang Angelina Sondakh di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (29/11/2012). Angie menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah dalam penganggaran di Kemenpora dan Kemendiknas.
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin batal memenuhi panggilan tim jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi dan pencucian uang proyek simulator ujian surat izin mengemudi dengan terdakwa Inspektur Jenderal Djoko Susilo, Selasa (16/7/2013).

Nazaruddin batal dibawa ke Jakarta dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, dengan alasan sakit.

"Nazaruddin tidak jadi ke Jakarta, tidak jadi bersaksi karena dia bilang perutnya masih sakit," kata Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Giri Purbadi.

Menurut dia, pihak Lapas sudah menyampaikan surat kepada KPK yang memberitahukan ketidakhadiran Nazaruddin tersebut. Petugas KPK yang sedianya menjemput Nazaruddin di Lapas Sukamiskin pun, menurut Giri, sudah kembali ke Jakarta.

"Yang mau jemput Nazaruddin (petugas KPK) juga sudah pulang barusan," ujar Giri.

Sebelumnya, menurut Giri, Nazaruddin sudah mengeluh sakit perut sejak Senin (15/7/2013) malam. Menurut Giri, belakangan ini Nazaruddin menunjukkan tanda-tanda kesehatan yang memburuk. Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu masih dalam perawatan pihak lapas.

"Tapi, enggak sampai berobat ke luar lapas," tambahnya.

Seperti diberitakan, tim jaksa KPK menjadwalkan pemeriksaan Nazaruddin sebagai saksi dalam sidang Djoko pada siang nanti. Dalam persidangan sebelumnya, Djoko disebut pernah menginstruksikan Ajun Komisaris Besar Teddy Rusmawan selaku ketua panitia pengadaan proyek simulator SIM untuk memberikan sejumlah dana kepada anggota DPR sesuai arahan Nazaruddin.

Menurut kesaksian Teddy, Nazaruddin pernah menawarkan anggaran Rp 600 miliar untuk kepolisian. Anggaran ini, kata dia, bukan khusus untuk proyek simulator SIM, melainkan untuk anggaran kepolisian secara keseluruhan.

Selain itu, perusahaan Nazaruddin diduga pernah mengikuti tender dalam proyek tersebut. Ada lima perusahaan yang mengikuti tender proyek senilai Rp 196 miliar pada tahun 2011. Kelima perusahaan tersebut adalah PT Bentina Agung, PT Digo Mitra Slogan, PT Dasma Pertiwi, PT Kolam Intan Prima, dan PT Citra Mandiri Metalindo Abadi.

Dari kelima perusahaan itu, PT Digo Mitra Slogan dan PT Kolam Intan Prima diduga milik Nazaruddin. Perusahan milik Nazaruddin kalah tender dalam pengadaan pada 2011 tersebut. Pemenang tender adalah PT Citra Mandiri Metalindo Abadi milik Budi Susanto. Akan tetapi, pada tahun 2010, perusahaan Nazaruddin memenangkan tender pada proyek serupa.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Covid-19, Relawan Gugus Tugas Sosialisasikan Protokol Kesehatan ke Pedagang Pasar

Cegah Covid-19, Relawan Gugus Tugas Sosialisasikan Protokol Kesehatan ke Pedagang Pasar

Nasional
Faktor SDM dan Teknologi Belum Mendukung Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia

Faktor SDM dan Teknologi Belum Mendukung Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia

Nasional
Penyaluran KUR Naik Signifikan sejak “New Normal”, Airlangga Harap Terus Berlanjut

Penyaluran KUR Naik Signifikan sejak “New Normal”, Airlangga Harap Terus Berlanjut

Nasional
Bawaslu Sebut Beban Pengawas di Pilkada 2020 Lebih Berat Akibat Covid-19

Bawaslu Sebut Beban Pengawas di Pilkada 2020 Lebih Berat Akibat Covid-19

Nasional
Jumlah Kasus Covid-19 Lebih dari 60.000 Pasien, Ini Imbauan Sekjen MUI

Jumlah Kasus Covid-19 Lebih dari 60.000 Pasien, Ini Imbauan Sekjen MUI

Nasional
100 Tahun ITB, Jokowi Singgung soal Soekarno hingga Habibie

100 Tahun ITB, Jokowi Singgung soal Soekarno hingga Habibie

Nasional
KPAI Imbau Kementerian PPPA Lakukan Pencegahan Anak Ikut Aksi Demonstrasi

KPAI Imbau Kementerian PPPA Lakukan Pencegahan Anak Ikut Aksi Demonstrasi

Nasional
OJK Pastikan 3 Bank terkait Hoaks Ajakan Tarik Uang dalam Kondisi Bagus

OJK Pastikan 3 Bank terkait Hoaks Ajakan Tarik Uang dalam Kondisi Bagus

Nasional
Hingga 3 Juli, Terdaftar Sebanyak 30.924 Relawan Gugus Tugas

Hingga 3 Juli, Terdaftar Sebanyak 30.924 Relawan Gugus Tugas

Nasional
Soal Keterlibatan Anak dalam Demo, KPAI Ingatkan Itu Tak Sama dengan Partisipasi Politik

Soal Keterlibatan Anak dalam Demo, KPAI Ingatkan Itu Tak Sama dengan Partisipasi Politik

Nasional
KY Berharap Hakim Kasus Novel Beri Putusan Sesuai Fakta di Persidangan

KY Berharap Hakim Kasus Novel Beri Putusan Sesuai Fakta di Persidangan

Nasional
Nasdem Komitmen Perjuangkan RUU PKS Jadi Undang-Undang

Nasdem Komitmen Perjuangkan RUU PKS Jadi Undang-Undang

Nasional
Wilayah dengan Banyak Kasus DBD Juga Memiliki Kasus Covid-19 yang Tinggi

Wilayah dengan Banyak Kasus DBD Juga Memiliki Kasus Covid-19 yang Tinggi

Nasional
KPAI: Jangan Libatkan Anak dalam Aksi Unjuk Rasa

KPAI: Jangan Libatkan Anak dalam Aksi Unjuk Rasa

Nasional
Bertemu Pimpinan MPR, PBNU Setuju RUU HIP Diganti Jadi BPIP

Bertemu Pimpinan MPR, PBNU Setuju RUU HIP Diganti Jadi BPIP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X