Lebih Baik Perjuangkan Pencuri Sandal Jepit, Bukan Koruptor...

Kompas.com - 16/07/2013, 13:06 WIB
Ilustrasi LUCKY PRANSISKAIlustrasi
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, melayangkan kritik terhadap Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. Sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, menurutnya, Priyo seharusnya tidak perlu memprioritaskan permintaan para narapidana kasus korupsi agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012. Langkah Priyo tersebut dinilai tidak patut.

Para napi korupsi, melalui surat Priyo, ingin agar PP yang berisi pengetatan pemberian hak remisi, asimilasi, dan bebas bersyarat kepada narapidana kasus terorisme, narkotika, dan korupsi dicabut.

Didi mengatakan, PP tersebut dibuat atas tuntutan publik agar pemerintah memperketat pemberian remisi bagi napi kasus extraordinary crime, salah satunya koruptor. Dengan demikian, setiap upaya untuk mencabut PP Nomor 99/2012, menurut Didi, bertentangan dengan semangat anti korupsi.

"Termasuk upaya yang difasilitasi oleh Priyo. Andai yang diperjuangkan adalah napi-napi anak, napi kejahatan ringan, atau masyarakat kecil yang menjadi korban ketidakadilan seperti pencuri sandal jepit, ayam, pencuri buah kakao, tentu akan lebih bagus," kata Didi melalui pesan singkat, Selasa (16/7/2013).

Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, apa pun alasannya, bandar narkoba, koruptor, teroris tetap harus diperketat untuk bisa memperoleh remisi. "Bahkan, tidak perlu diberikan kalau kita masih peduli dan kasihan kepada rakyat yang menjadi korban mereka" ujar putra Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin ini.

Sebelumnya, Priyo beralasan hanya meneruskan surat dari 115 napi kasus korupsi kepada Presiden, menteri terkait, dan Komisi III DPR. Menurut Priyo, hal itu lazim dilakukannya sebagai pimpinan yang membidangi politik, hukum, keamanan.

Dalam surat tersebut, kata Priyo, dirinya tidak menyarankan apa pun terkait PP. Ia hanya meminta Presiden merespons permintaan para napi. Hingga kemarin, Presiden belum menerima surat dari Priyo. Hanya, pemerintah sudah menegaskan tidak akan mencabut PP.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU: Pelaksanaan Pilkada 2020 Harus Sesuai Protokol Kesehatan

KPU: Pelaksanaan Pilkada 2020 Harus Sesuai Protokol Kesehatan

Nasional
Era 'New Normal', Personel TNI-Polri Akan Berjaga di Mal hingga Tempat Wisata

Era "New Normal", Personel TNI-Polri Akan Berjaga di Mal hingga Tempat Wisata

Nasional
Pemerintah Jamin TNI-Polri Utamakan Pendekatan Persuasif dalam Era 'New Normal'

Pemerintah Jamin TNI-Polri Utamakan Pendekatan Persuasif dalam Era "New Normal"

Nasional
Polisi Sita 698 Kendaraan Travel Gelap yang Melanggar Larangan Mudik

Polisi Sita 698 Kendaraan Travel Gelap yang Melanggar Larangan Mudik

Nasional
KPK Berkomitmen Tingkatkan Pencapaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

KPK Berkomitmen Tingkatkan Pencapaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Nasional
Ini Penyebab Kasus Harian Covid-19 di Jawa Timur Meningkat

Ini Penyebab Kasus Harian Covid-19 di Jawa Timur Meningkat

Nasional
Semangat Pelaksanaan Pilkada tak Diiringi Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Semangat Pelaksanaan Pilkada tak Diiringi Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Nasional
Masyarakat Perlu Dilibatkan secara Luas dalam Stranas Pencegahan Korupsi

Masyarakat Perlu Dilibatkan secara Luas dalam Stranas Pencegahan Korupsi

Nasional
Rabu Pekan Depan, Lima Tersangka Kasus Jiwasraya Jalani Sidang Perdana

Rabu Pekan Depan, Lima Tersangka Kasus Jiwasraya Jalani Sidang Perdana

Nasional
PDI-P Tetap Lakukan Persiapan Pilkada, Optimistis Covid-19 Dapat Diatasi

PDI-P Tetap Lakukan Persiapan Pilkada, Optimistis Covid-19 Dapat Diatasi

Nasional
Panglima TNI Pimpin Sertijab Pangkohanudnas dan Penyerahan Jabatan Pangkogabwilhan

Panglima TNI Pimpin Sertijab Pangkohanudnas dan Penyerahan Jabatan Pangkogabwilhan

Nasional
Pemerintah: Pola Hidup Bersih dan Sehat Penting dalam Kehidupan Normal yang Baru

Pemerintah: Pola Hidup Bersih dan Sehat Penting dalam Kehidupan Normal yang Baru

Nasional
Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19

Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19

Nasional
Pemerintah: Insentif Tenaga Medis Sudah Disalurkan Sejak 22 Mei

Pemerintah: Insentif Tenaga Medis Sudah Disalurkan Sejak 22 Mei

Nasional
Puan Maharani Nilai Pelaksanaan 'New Normal' Butuh Transparansi Data

Puan Maharani Nilai Pelaksanaan "New Normal" Butuh Transparansi Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X