Pamitan, Ini Pesan Dubes AS untuk KPK

Kompas.com - 16/07/2013, 12:48 WIB
Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Scot Marciel menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (16/7/2013) untuk berpamitan dengan pimpinan KPK karena masa tugasnya di Indonesia akan berakhir. KOMPAS.com/ICHA RASTIKADuta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Scot Marciel menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (16/7/2013) untuk berpamitan dengan pimpinan KPK karena masa tugasnya di Indonesia akan berakhir.
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Scot Marciel, menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (16/7/2013), untuk berpamitan dengan pimpinan KPK karena masa tugasnya di Indonesia akan berakhir. Scot dijadwalkan meninggalkan Indonesia pada Kamis (18/7/2013) pekan ini.

"Saya akan meninggalkan Indonesia, mengakhiri masa jabatan saya. Saya ke sini hanya untuk menyampaikan salam perpisahan," kata Scot di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, seusai bertemu dengan pimpinan KPK.

Scot hanya sekitar 30 menit berada di Gedung di KPK. Menurut stafnya, kedatangan Scot ini diterima Ketua KPK Abraham Samad, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan Zulkarnain, serta Sekretaris Jenderal KPK Anis Said Basalamah.

Kepada media, Scot yang kerap mengenakan batik khas Indonesia ini menyampaikan pesannya untuk KPK. Menurutnya, pemberantasan korupsi merupakan hal yang paling penting untuk suksesnya demokratisasi di Indonesia.

"Saya sudah katakan beberapa kali, untuk suksesnya demokratisasi, pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan hal yang penting," ujarnya.

Masa jabatan Scot sebagai Dubes AS di Indonesia berakhir pada Juni 2013. Dia dijadwalkan "pulang kampung" ke California, Amerika Serikat, pada Kamis pekan ini. Scot mulai bertugas di Indonesia sejak 2010.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Nasional
Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Nasional
KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

Nasional
Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Nasional
Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Nasional
Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Nasional
Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Nasional
Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Nasional
Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Nasional
Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Nasional
4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

Nasional
Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X