Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSN: Golkar dan PDI-P Bersaing Ketat di Pemilu 2014

Kompas.com - 16/07/2013, 12:35 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Hasil survei Lembaga Survei Nasional (LSN) menunjukkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bersaing ketat pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Elektabilitas Partai Golkar menempati posisi teratas dengan 19,7 persen dan PDI-P meraih suara 18,3 persen.  

"Jika pemilu dilaksanakan hari ini, Partai Golkar dan PDI Perjuangan bersaing ketat untuk jadi pemenang," ujar peneliti LSN Gema Nusantara saat rilis hasil survei di Hotel Grand Menteng, Jakarta Timur, Selasa (16/7/2013). 

Survei tersebut dilakukan pada 1-10 Mei 2013 di 33 provinsi seluruh Indonesia dengan 1.230 responden. Hasil survei dilengkapi dengan riset kualitatif berupa analisis media dari sejumlah surat kabar.

Margin of error survei ini 2,8 persen dan pada tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

Dari 12 partai peserta Pemilu 2014, Partai Gerindra menempati posisi ketiga (13,9 persen). Setelah itu, berturut-turut ialah Partai Hanura (6,9 persen), Demokrat (6,1 persen), PKB (4,8 persen), Partai Nasdem (4,6 persen), Partai Persatuan Pembangunan (4,3 persen), Partai Amanat Nasional (3,8 persen), Partai Keadilan Sejahtera (3,8 persen), Partai Bulan Bintang (1,4 persen), dan PKPI (0,5 persen). Adapun yang tidak memilih partai mana pun ialah sebanyak 11,9 persen.

Menurut Gema, Partai Golkar dan PDI-P dipersepsikan publik peduli kepada rakyat kecil.

"Golkar dan PDI-P dipersepsikan publik merupakan partai yang peduli pada wong cilik atau rakyat kecil. Selain itu, jarang terlibat korupsi sehingga mendapat apresiasi cukup baik," kata Gema.

Peneliti LSN Dipa Pradipta menambahkan, Partai Golkar mampu bertahan di posisi teratas karena ketua umumnya, Aburizal Bakrie, kerap tampil di publik. 

"Kenapa Golkar bertahan, itu karena ARB (Aburizal Bakrie) dan partainya secara masif memaparkan iklan politik terus-menerus. Jadi, itu juga menimbulkan elektabilitas cukup tinggi," terang Dipa.

Sementara itu, Partai Gerindra dan Hanura juga bersaing ketat di posisi tiga besar. Menurut Gema, dua partai tersebut juga dipersepsikan publik sebagai partai bersih.

"Kedua partai itu dipersepsikan sebagai partai bersih atau partai yang kadernya jarang terlibat kasus korupsi," kata Dipa.

Sementara itu, tambah Dipa, hal yang membuat elektabilitas partai menurun karena para pengurus partai dianggap berperilaku pragmatis saat menghadapi berbagai isu nasional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Nasional
Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com