Kompas.com - 16/07/2013, 11:11 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (23/5/2013) kembali memeriksa Wali Kota Bandung Dada Rosada. Dada akan kembali diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait kepengurusan perkara korupsi bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung.

KOMPAS/ALIF ICHWANKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (23/5/2013) kembali memeriksa Wali Kota Bandung Dada Rosada. Dada akan kembali diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait kepengurusan perkara korupsi bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung.
Penulis Icha Rastika
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Wali Kota Bandung Dada Rosada kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penyidikan kasus dugaan suap kepengurusan perkara bantuan sosial di Pemerintah Kota Bandung, Selasa (16/7/2013). Ini adalah pemeriksaan pertamanya setelah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, kali ini, Dada diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lain kasus ini, mantan Sekretaris Daerah Bandung Edi Siswadi.

Namun, Dada sempat ditanyakan komentarnya mengenai penetapan status tersangka terhadap dirinya. Dia mengatakan akan menyerahkan persoalan ini kepada proses hukum.

"Kita serahkan saja pada proses hukum," katanya di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Sekitar pukul 10.30 WIB, Dada tiba di Gedung KPK dengan didampingi ajudannya. Kepada wartawan, Dada mengaku dalam keadaan sehat.

"Alhamdulillah sehat," ujarnya.

Orang nomor satu di Bandung ini pun mengaku sudah menunjuk pengacara untuk menghadapi proses hukum di KPK.

Dalam kasus dugaan suap kepengurusan perkara korupsi bansos tersebut, KPK mulanya menetapkan empat tersangka, yakni hakim Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tejocahyono, Ketua Gasibu Padjajaran Toto Hutagalung, pejabat Pemkot Bandung Herry Nurhayat, serta pria bernama Asep Triana yang diduga sebagai suruhan Toto.

Dalam pengembangannya, KPK menetapkan Dada dan Edi Siswadi sebagai tersangka. Dada dan Edi diduga bersama-sama Toto, Hery, serta Asep memberikan suap kepada Setyabudi terkait penanganan perkara bansos Pemkot Bandung. Kini, KPK tengah mengusut dugaan keterlibatan hakim lain selain Setyabudi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

Nasional
Penumpang Positif Covid-19 Lolos Naik Pesawat, Anggota DPR: Kemen BUMN Harus Tegur AP I

Penumpang Positif Covid-19 Lolos Naik Pesawat, Anggota DPR: Kemen BUMN Harus Tegur AP I

Nasional
Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

Nasional
Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

Nasional
Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Nasional
Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

Nasional
Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

Nasional
ICW: Sejak 2019, KPK Merosot Secara Terstruktur

ICW: Sejak 2019, KPK Merosot Secara Terstruktur

Nasional
ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

Nasional
ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

Nasional
Anggap Ada Upaya Pelemahan KPK, Direktur YLBHI Sebut Presiden Bertanggung Jawab

Anggap Ada Upaya Pelemahan KPK, Direktur YLBHI Sebut Presiden Bertanggung Jawab

Nasional
UPDATE: Sebaran 6.327 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE: Sebaran 6.327 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
ICW Soroti Beda Sikap Hakim MK Saldi Isra soal Bukti Uji Formil UU KPK

ICW Soroti Beda Sikap Hakim MK Saldi Isra soal Bukti Uji Formil UU KPK

Nasional
LIPI: Pelabelan KKB Teroris Tingkatkan Eskalasi Konflik, Sulit Ada Dialog

LIPI: Pelabelan KKB Teroris Tingkatkan Eskalasi Konflik, Sulit Ada Dialog

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X