Tak Ada Anggaran Gudang, Sisa Logistik Pemilu "Tercecer"

Kompas.com - 16/07/2013, 10:58 WIB
Ilustrasi logistik pemilu: Pekerja menata kotak suara yang telah dirakit di bekas Kantor Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Rabu (29/8/2012).  KOMPAS/AGUS SUSANTOIlustrasi logistik pemilu: Pekerja menata kotak suara yang telah dirakit di bekas Kantor Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Rabu (29/8/2012).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA-KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumarno mengatakan, tak ada alokasi anggaran untuk gudang penyimpannan logistik pemilu yang tak habis pakai. Logistik tak habis pakai itu, di antaranya, kotak suara dan bilik suara. Tak adanya gudang penyimpanan menyebabkan sisa logistik tak terkontrol dengan baik. 

"Kami tidak memiliki anggaran untuk membangun gudang penyimpanan sisa kotak dan bilik suara. Begitu juga dengan anggaran untuk menyewa gudang," kata Sumarno, Senin (15/7/2013).

Sisa logistik itu "tercecer" dan berada di sejumlah  wilayah sehingga tak bisa didata dengan baik kondisinya saat ini.

"Kami tidak tahu apakah kotak dan bilik suara hilang atau diambil oleh pemulung," ujar Sumarno.

Ia menambahkan, saat ini, KPU DKI Jakarta sedang menginventarisasi sisa-sisa logistik Pemilu 2009 yang juga digunakan pada Pilkada DKI Jakarta yang lalu. Logistik yang layak pakai nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan logistik Pemilu 2014. Jika ada selisih, itu akan dilaporkan ke KPU Pusat untuk dipenuhi. 

Saat ini, sisa logistik disimpan di sejumlah tempat, seperti ruang kosong di beberapa KPU kotamadya, kantor wali kota, bahkan di sekolah. 

Di antara berbagai kantor KPU tingkat kotamadya di Jakarta, hanya kantor KPU Jakarta Timur yang memiliki gudang penyimpanan yang layak.

"Karena kantor kami baru dibangun, kami memiliki ruang penyimpanan yang lebih representatif dibandingkan dengan yang lainnya," kata anggota KPU Jakarta Timur, Wage Wardana.

Sementara itu, KPU Pusat sedang menginventarisasi sisa-sisa logistik yang layak pakai untuk Pemilu 2014. Untuk mengadakan pesta demokrasi yang digelar tahun depan tersebut, KPU Pusat menganggarkan Rp 4,9 triliun untuk membeli kebutuhan logistik, seperti kotak suara, bilik suara, surat suara, hingga distribusi logistik ke tiap-tiap daerah.

Harga kotak suara diperkirakan sekitar Rp 200.000 per buah, sementara harga bilik suara berkisar antara Rp 50.000-60.000 per buah.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Maret 2021, Kemenristek Akan Berikan Bibit Vaksin Merah Putih kepada Bio Farma

Maret 2021, Kemenristek Akan Berikan Bibit Vaksin Merah Putih kepada Bio Farma

Nasional
Sepekan Pemberlakuan PPKM dan Tingginya Penambahan Kasus Covid-19

Sepekan Pemberlakuan PPKM dan Tingginya Penambahan Kasus Covid-19

Nasional
Antisipasi Bencana, Mendagri Ingatkan Pemda Siapkan Anggaran Belanja Tak Terduga

Antisipasi Bencana, Mendagri Ingatkan Pemda Siapkan Anggaran Belanja Tak Terduga

Nasional
Menko PMK: Donasi Plasma Konvalesen Tingkatkan Kesembuhan, Tekan Risiko Kematian Covid-19

Menko PMK: Donasi Plasma Konvalesen Tingkatkan Kesembuhan, Tekan Risiko Kematian Covid-19

Nasional
Di DPR, Kompolnas Sebut Rekam Jejak Komjen Listyo Sigit Mumpuni

Di DPR, Kompolnas Sebut Rekam Jejak Komjen Listyo Sigit Mumpuni

Nasional
Donasikan Plasma Konvalesen, Airlangga Hartarto Penyintas Covid-19?

Donasikan Plasma Konvalesen, Airlangga Hartarto Penyintas Covid-19?

Nasional
Menteri Agama: Penyelenggaraan Haji 2021 Tunggu Pemerintah Arab Saudi

Menteri Agama: Penyelenggaraan Haji 2021 Tunggu Pemerintah Arab Saudi

Nasional
PMI Butuh Lima Kali Lipat Jumlah Donor Plasma Konvalesen

PMI Butuh Lima Kali Lipat Jumlah Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Ada Kekeliruan dalam Surat Panggilan Anak Rhoma Irama

Kuasa Hukum Sebut Ada Kekeliruan dalam Surat Panggilan Anak Rhoma Irama

Nasional
UPDATE 18 Januari: 9.086 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Terbanyak

UPDATE 18 Januari: 9.086 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Terbanyak

Nasional
Megawati: Bencana Sulbar dan Kalsel Bisa Diminimalisasi, tapi Kita Tak Waspada

Megawati: Bencana Sulbar dan Kalsel Bisa Diminimalisasi, tapi Kita Tak Waspada

Nasional
Bima Arya Penuhi Panggilan Bareskrim Terkait Kasus RS Ummi

Bima Arya Penuhi Panggilan Bareskrim Terkait Kasus RS Ummi

Nasional
UPDATE 18 Januari: 47.488 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 18 Januari: 47.488 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Kemendagri Ajak Jajarannya Proaktif Beri Layanan Penggantian Dokumen untuk Warga Terdampak Bencana

Kemendagri Ajak Jajarannya Proaktif Beri Layanan Penggantian Dokumen untuk Warga Terdampak Bencana

Nasional
UPDATE 18 Januari: Ada 144.798 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 Januari: Ada 144.798 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X