Kompas.com - 15/07/2013, 20:24 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik (dua dari kiri) HENDRA A SETYAWANKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik (dua dari kiri)
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah merilis daftar pemilih sementara (DPS) sejak 11 Juli 2013 lalu. Hingga hari Senin (15/7/2013), total DPS yang tercatat yakni mencapai 177.257.048 pemilih. Jumlah ini masih jauh dari data yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri melalui data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yakni 190.411.133 pemilih. Ada selisih sekitar 13 juta pemilih yang tidak terdaftar dalam DPS.

Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat antara KPU, Bawaslu, dan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin malam. Ketua KPU Husni Kamil Manik berdalih besarnya selisih antara DP4 dan DPS disebabkan adanya data yang belum masuk ke dalam sistem KPU.

Setidaknya ada tiga provinsi yang belum masuk datanya yakni Sumatera, Maluku Utara, dan Papua. Selain itu, ada dua provinsi yang datanya belum 100 persen terkumpul ke sistem KPU yakni provinsi Riau dan Sulawesi Tengah.

“Kemungkinan DPS ini masih akan bertambah, diharapkan provinsi yang belum masuk, sudah ada datanya minggu ini,” ucap Husni.

Dari jumlah DPS dalam negeri itu, sebanyak 88.540.815 adalah pemilih laki-laki dan 88.571.577 pemilih perempuan. Sementara itu, DPS Luar Negeri yang telah diumumkan pada tanggal 10-24 Juni 2013 lalu mencakup jumlah pemilih sebanyak 2.160.253 orang.

Pemutakhiran data dilakukan oleh Panitia Pemilih Luar Negeri (PPLN) di 130 kantor perwakilan RI di luar negeri. Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman menjelaskan perbedaan data antara DPS dan DP4 ini masih dalam tahap wajar. Pasalnya, DP4 disusun setahun lalu sehingga dalam periode satu tahun itu sudah dipastikan akan terjadi perubahan angka pemilih.

“Pasti datanya tidak akan sama. Karena misalnya, kalau ada yang belum tercatat pasti data akan bertambah sedangkan kalau yang sudah meninggal maka akan berkurang datanya. Data dalam DPS ini kalau dikurangi provinsi-provinsi yang belum masuk itu sudah cukup mendekati DP4,” tutur Irman.

Setelah DPS diumumkan ke tingkat kelurahan, maka KPU menerima masukan dan tanggapan masyarakat mulai pada tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan 1 Agustus 2013. Husni menambahkan, masyarakat yang namanya tidak terdapat dalam DPS dapat mengisi formulir model A.1.A-KPI yang disediakan oleh PPS dan menyerahkan kembali kepada PPS. Begitu pula data yang tak sesuai atau salah.

“Masyarakat yang memberikan masukan DPS harus menunjukkan identitas diri atau surat keterangan sah lainnya. PPS wajib menyalin dan merekapitulasi masukan dan tanggapan masyarakat,” tutur Husni.

KPU, lanjutnya, sedang menyiapkan sistem untuk membantu para pemilih mengecek datanya apakah sudah masuk atau belum dalam DPS secara online. “Data yang masuk saat ini memang belum optimal karena belum seluruh provinsi dalam wilayah kabupaten/kota melaporkan DPS ke Sistem Informasi Pendaftaran Pemilih (Sidalih),” kata Husni.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Kasus Omicron Bertambah Jadi 1.161 Pada 21 Januari 2022

Kemenkes: Kasus Omicron Bertambah Jadi 1.161 Pada 21 Januari 2022

Nasional
Kapan Pasien Omicron Boleh Pulang dari RS dan Isolasi di Rumah?

Kapan Pasien Omicron Boleh Pulang dari RS dan Isolasi di Rumah?

Nasional
Satuan Baru TNI, Koarmada dan Koopsudnas Resmi Dibentuk

Satuan Baru TNI, Koarmada dan Koopsudnas Resmi Dibentuk

Nasional
Minus Ahok, Ini 4 Calon Pemimpin Ibu Kota 'Nusantara' yang Bisa Penuhi Kriteria Jokowi

Minus Ahok, Ini 4 Calon Pemimpin Ibu Kota "Nusantara" yang Bisa Penuhi Kriteria Jokowi

Nasional
Polemik Mobil Arteria Dahlan Belum Usai, Ia Diketahui Tunggak Pajak Kendaraan Hingga Rp 10 Juta

Polemik Mobil Arteria Dahlan Belum Usai, Ia Diketahui Tunggak Pajak Kendaraan Hingga Rp 10 Juta

Nasional
Profil Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Menantu Luhut yang Kini Jadi Pangkostrad

Profil Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Menantu Luhut yang Kini Jadi Pangkostrad

Nasional
Tanggapi RUU BUMDes, Gus Halim: UU Cipta Kerja Sudah Holistik dan Komprehensif

Tanggapi RUU BUMDes, Gus Halim: UU Cipta Kerja Sudah Holistik dan Komprehensif

Nasional
Pasien Omicron Kini Bisa Isolasi di Rumah, Berapa Lama Durasinya?

Pasien Omicron Kini Bisa Isolasi di Rumah, Berapa Lama Durasinya?

Nasional
Menantu Luhut Binsar Pandjaitan, Mayjen TNI Maruli Simanjuntak Resmi Jadi Pangkostrad

Menantu Luhut Binsar Pandjaitan, Mayjen TNI Maruli Simanjuntak Resmi Jadi Pangkostrad

Nasional
Gus Halim: Minyak Goreng Satu Harga Penting Demi Wujudkan Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan

Gus Halim: Minyak Goreng Satu Harga Penting Demi Wujudkan Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan

Nasional
Simak Kriteria Pasien Omicron yang Wajib Dirawat di RS dan Boleh Isolasi di Rumah

Simak Kriteria Pasien Omicron yang Wajib Dirawat di RS dan Boleh Isolasi di Rumah

Nasional
Gelombang Ketiga Covid-19 di Depan Mata, Kasus Harian Kembali Catat Rekor

Gelombang Ketiga Covid-19 di Depan Mata, Kasus Harian Kembali Catat Rekor

Nasional
Jasa Raharja Jamin Korban Kecelakaan di Muara Rapak, Balikpapan, Dapat Santunan

Jasa Raharja Jamin Korban Kecelakaan di Muara Rapak, Balikpapan, Dapat Santunan

Nasional
Menanti Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Pesaing Ahok yang Punya Background Arsitek

Menanti Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Pesaing Ahok yang Punya Background Arsitek

Nasional
Kepala Badan Otorita IKN Disebut Harus Punya Kemampuan Berhubungan dengan Investor

Kepala Badan Otorita IKN Disebut Harus Punya Kemampuan Berhubungan dengan Investor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.