Kompas.com - 15/07/2013, 20:24 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik (dua dari kiri) HENDRA A SETYAWANKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik (dua dari kiri)
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah merilis daftar pemilih sementara (DPS) sejak 11 Juli 2013 lalu. Hingga hari Senin (15/7/2013), total DPS yang tercatat yakni mencapai 177.257.048 pemilih. Jumlah ini masih jauh dari data yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri melalui data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yakni 190.411.133 pemilih. Ada selisih sekitar 13 juta pemilih yang tidak terdaftar dalam DPS.

Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat antara KPU, Bawaslu, dan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin malam. Ketua KPU Husni Kamil Manik berdalih besarnya selisih antara DP4 dan DPS disebabkan adanya data yang belum masuk ke dalam sistem KPU.

Setidaknya ada tiga provinsi yang belum masuk datanya yakni Sumatera, Maluku Utara, dan Papua. Selain itu, ada dua provinsi yang datanya belum 100 persen terkumpul ke sistem KPU yakni provinsi Riau dan Sulawesi Tengah.

“Kemungkinan DPS ini masih akan bertambah, diharapkan provinsi yang belum masuk, sudah ada datanya minggu ini,” ucap Husni.

Dari jumlah DPS dalam negeri itu, sebanyak 88.540.815 adalah pemilih laki-laki dan 88.571.577 pemilih perempuan. Sementara itu, DPS Luar Negeri yang telah diumumkan pada tanggal 10-24 Juni 2013 lalu mencakup jumlah pemilih sebanyak 2.160.253 orang.

Pemutakhiran data dilakukan oleh Panitia Pemilih Luar Negeri (PPLN) di 130 kantor perwakilan RI di luar negeri. Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman menjelaskan perbedaan data antara DPS dan DP4 ini masih dalam tahap wajar. Pasalnya, DP4 disusun setahun lalu sehingga dalam periode satu tahun itu sudah dipastikan akan terjadi perubahan angka pemilih.

“Pasti datanya tidak akan sama. Karena misalnya, kalau ada yang belum tercatat pasti data akan bertambah sedangkan kalau yang sudah meninggal maka akan berkurang datanya. Data dalam DPS ini kalau dikurangi provinsi-provinsi yang belum masuk itu sudah cukup mendekati DP4,” tutur Irman.

Setelah DPS diumumkan ke tingkat kelurahan, maka KPU menerima masukan dan tanggapan masyarakat mulai pada tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan 1 Agustus 2013. Husni menambahkan, masyarakat yang namanya tidak terdapat dalam DPS dapat mengisi formulir model A.1.A-KPI yang disediakan oleh PPS dan menyerahkan kembali kepada PPS. Begitu pula data yang tak sesuai atau salah.

“Masyarakat yang memberikan masukan DPS harus menunjukkan identitas diri atau surat keterangan sah lainnya. PPS wajib menyalin dan merekapitulasi masukan dan tanggapan masyarakat,” tutur Husni.

KPU, lanjutnya, sedang menyiapkan sistem untuk membantu para pemilih mengecek datanya apakah sudah masuk atau belum dalam DPS secara online. “Data yang masuk saat ini memang belum optimal karena belum seluruh provinsi dalam wilayah kabupaten/kota melaporkan DPS ke Sistem Informasi Pendaftaran Pemilih (Sidalih),” kata Husni.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Nasional
KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

Nasional
Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Nasional
Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan 'Pensiun Dini'

Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan "Pensiun Dini"

Nasional
Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Nasional
Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Nasional
Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Nasional
KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

Nasional
3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

Nasional
Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Nasional
Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Nasional
Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Nasional
Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Nasional
Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.