Kompas.com - 15/07/2013, 17:43 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan 4,1 juta data yang keliru dalam Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri. Padahal, DP4 itu nantinya yang menjadi salah satu dasar KPU untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2014 mendatang.

Ketua Bawaslu Muhammad menjelaskan dalam tahap pemutakhiran data pemilih, Bawaslu telah melakukan pengawasan yakni menganalisis akurasi dari DP4 yang jumlahnya 187.487.745 orang. Jumlah itu tidak termasuk jumlah penduduk pemilih Pemilu di Papua yang hingga kini belum masuk datanya.

“Dari hasil uji yang dilakukan Bawaslu terhadap kesalahan administrasi dalam DP4 tersebut sebanyak 4.179.153 atau 2,23 persen dari DP4 yang totalnya 187.487.745,” ujar Muhammad dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senin (15/7/2013).

Kesalahan administrasi terbanyak ada di Provinsi Banten dengan tingkat kesalahan 5,5 persen atau 425.946 orang dengan data yang keliru. Secara berturut-turut, provinsi lainnya yang juga banyak ditemui kesalahan administrasi adalah Sulawesi Utara dengan tingkat kesalahan 4,8 persen (93.922 orang), Sumatera Selatan dengan tingkat kesalahan 4,3 persen (263.070 orang), Jawa Barat dengan tingkat kesalahan 4,1 persen (1.295.366 orang), dan Bangka Belitung dengan tingkat kesalahan 4 persen (39.697 orang).

Menurut Bawaslu, kesalahan administrasi yang kerap terjadi yakni adanya ketidakcocokan antara Nomor Induk Kependudukan dan kolom tanggal lahir, umur, dan jenis kelamin dari penduduk dalam DP4. Selain itu, kesalahan juga terjadi karena adanya pengulangan tanggal dan bulan lahir yang sama dalam satu TPS yang tidak rasional.

“Dari hasil analisis DP4 tersebut, Bawaslu berharap kepada KPU dan jajarannya agar pemutakhiran data pemilih dilakukan berdasarkan kroscek antara DP4 dan faktual pemilih di lapangan, serta menindaklanjuti masukan dan tangapan dari masyarakat, partai politik, dan pengawas pemilu. Sehingga penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak ditemukan kembali kesalahan administasi sebagaimana ditemukan dalam DP4,” ucap Muhammad.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Banjir Rob Semarang, Janji Ganjar, dan Peringatan Megawati

Banjir Rob Semarang, Janji Ganjar, dan Peringatan Megawati

Nasional
TNI AL Bakal Musnahkan 179 Kilogram Kokain yang Ditemukan di Selat Sunda

TNI AL Bakal Musnahkan 179 Kilogram Kokain yang Ditemukan di Selat Sunda

Nasional
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Segera Disidang di PN Tipikor Bandung

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Segera Disidang di PN Tipikor Bandung

Nasional
Formappi Sebut Kebijaksanaan Puan Diuji Ketika Memimpin Rapat Paripurna

Formappi Sebut Kebijaksanaan Puan Diuji Ketika Memimpin Rapat Paripurna

Nasional
Pemerintah Buka Lagi Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng, KSAL: Kita Loyal, Kita Laksanakan Tugas

Pemerintah Buka Lagi Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng, KSAL: Kita Loyal, Kita Laksanakan Tugas

Nasional
Luhut dan Deretan Julukan Tak Resmi

Luhut dan Deretan Julukan Tak Resmi

Nasional
RI Bertransisi Menuju Endemi Covid-19, IDI: Tunggu 2 Pekan Lagi Ada Peningkatan atau Tidak

RI Bertransisi Menuju Endemi Covid-19, IDI: Tunggu 2 Pekan Lagi Ada Peningkatan atau Tidak

Nasional
MUI Bakal Bahas Fatwa Hewan Kurban yang Terkena Penyakit Mulut dan Kuku

MUI Bakal Bahas Fatwa Hewan Kurban yang Terkena Penyakit Mulut dan Kuku

Nasional
Penyuluh Perikanan Jadi Garda Terdepan dalam Program Prioritas Kementerian KP

Penyuluh Perikanan Jadi Garda Terdepan dalam Program Prioritas Kementerian KP

Nasional
TNI AL Selidiki Tiga Kapal yang Diduga Langgar Ketentuan Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng

TNI AL Selidiki Tiga Kapal yang Diduga Langgar Ketentuan Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng

Nasional
Pemaksaan Aborsi Belum Masuk UU TPKS, ICJR Harap Bisa Diakomodasi di RKUHP

Pemaksaan Aborsi Belum Masuk UU TPKS, ICJR Harap Bisa Diakomodasi di RKUHP

Nasional
Waspadai Penggalangan Dana Teroris, Masyarakat Diminta Hati-hati Salurkan Sumbangan

Waspadai Penggalangan Dana Teroris, Masyarakat Diminta Hati-hati Salurkan Sumbangan

Nasional
Luhut Ditunjuk Jokowi Urus Masalah Minyak Goreng, Dasco: Yang Penting Cepat Tuntas

Luhut Ditunjuk Jokowi Urus Masalah Minyak Goreng, Dasco: Yang Penting Cepat Tuntas

Nasional
Dasco Minta Gerindra Kencangkan Barisan Usai Jokowi Undang Ganjar ke Acara Projo

Dasco Minta Gerindra Kencangkan Barisan Usai Jokowi Undang Ganjar ke Acara Projo

Nasional
Zulhas Ajak Ketua KPK Dorong Penghapusan 'Presidential Threshold' 20 Persen

Zulhas Ajak Ketua KPK Dorong Penghapusan "Presidential Threshold" 20 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.