Kapolri Janji Evaluasi Kepolisian Papua

Kompas.com - 15/07/2013, 15:23 WIB
Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo RODERICK ADRIAN MOZESKapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi kinerja jajaran kepolisian di Papua terkait kerusuhan di final tinju yang memperebutkan Piala Bupati Nabire di GOR Kota Lama, Nabire, Minggu (14/7/2013) malam. Kerusuhan itu menewaskan 18 orang dan puluhan orang terluka.

"Tentunya kita lakukan langkah-langkah audit, pemeriksaan lebih dalam," kata Kapolri di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/7/2013).

Kapolri mengatakan, pengamanan yang dikerahkan selama acara berjumlah 250 personel, terdiri dari 150 polisi dan 100 prajurit TNI. Menurut Kapolri, jumlah itu sebenarnya cukup untuk mengamankan pertandingan yang dihadiri sekitar 1.500 penonton.

"Pertandingan tinju kan enggak kayak permainan bola, artinya lebih tertib sehingga pengamanan kurang lebih sekitar 250 personel," kata Kapolri.


Kapolri menjelaskan, pascakerusuhan, pihaknya sudah menambah personel ke Nabire. Sebanyak 300 anggota Brimob dan 300 anggota TNI dikerahkan untuk mengamankan seluruh obyek vital dan kantor pemerintahan. Sejak dini hari, kata dia, kondisi sudah bisa dikendalikan.

Kapolri menambahkan, pihaknya sudah memeriksa 11 orang saksi. Hasil penyelidikan sementara, kata dia, pemicu kerusuhan ialah ada kelompok yang tidak terima atas hasil pertandingan. Korban tewas akibat terinjak-injak ketika hendak keluar GOR.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengamat soal Konvensi PSI: Perlu Konsisten, Biar Peserta Tak Ditipu

Pengamat soal Konvensi PSI: Perlu Konsisten, Biar Peserta Tak Ditipu

Nasional
Pilkada Tangsel, Putri Ma'ruf Amin Bangun Komunikasi dengan Semua Partai

Pilkada Tangsel, Putri Ma'ruf Amin Bangun Komunikasi dengan Semua Partai

Nasional
PKS Terus Upayakan Pembentukan Pansus Jiwasraya

PKS Terus Upayakan Pembentukan Pansus Jiwasraya

Nasional
Usai Tinjau Longsor, Wakapolri Pastikan Tindak Tambang Ilegal di Bogor

Usai Tinjau Longsor, Wakapolri Pastikan Tindak Tambang Ilegal di Bogor

Nasional
Ketua MPR Minta Penegak Hukum Pahami Kejahatan Korporasi

Ketua MPR Minta Penegak Hukum Pahami Kejahatan Korporasi

Nasional
PSI Ingin Jembatani Calon Kepala Daerah yang Tak Punya Uang

PSI Ingin Jembatani Calon Kepala Daerah yang Tak Punya Uang

Nasional
Bantah soal Dinasti Politik Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah: Saya Tak Aji Mumpung

Bantah soal Dinasti Politik Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah: Saya Tak Aji Mumpung

Nasional
Amien Rais Diminta Tak Intervensi Kongres PAN, Abdillah Toha: Bikin Ruwet

Amien Rais Diminta Tak Intervensi Kongres PAN, Abdillah Toha: Bikin Ruwet

Nasional
Senin Pekan Depan, Buruh Gelar Demo Tolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di DPR

Senin Pekan Depan, Buruh Gelar Demo Tolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di DPR

Nasional
Peran Pers Tionghoa dalam Pergerakan Kemerdekaan RI

Peran Pers Tionghoa dalam Pergerakan Kemerdekaan RI

Nasional
Pernyataan Jaksa Agung soal Tragedi Semanggi Dinilai Langgengkan Impunitas

Pernyataan Jaksa Agung soal Tragedi Semanggi Dinilai Langgengkan Impunitas

Nasional
Menelusuri Sejarah Awal Masuknya Masyarakat Tionghoa di Indonesia...

Menelusuri Sejarah Awal Masuknya Masyarakat Tionghoa di Indonesia...

Nasional
Putri Ma'ruf Amin Ikut Seleksi PSI untuk Pilkada Tangsel, Bawa Skema Berantas Korupsi

Putri Ma'ruf Amin Ikut Seleksi PSI untuk Pilkada Tangsel, Bawa Skema Berantas Korupsi

Nasional
Tragedi Semanggi, Ketua Komisi III Sebut DPR Tak Bisa Nyatakan Bukan Pelanggaran HAM Berat

Tragedi Semanggi, Ketua Komisi III Sebut DPR Tak Bisa Nyatakan Bukan Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Jokowi Teken Keppres Pemberhentian Wahyu Setiawan sebagai Anggota KPU

Jokowi Teken Keppres Pemberhentian Wahyu Setiawan sebagai Anggota KPU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X