Kompas.com - 15/07/2013, 14:50 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung mengaku tak tahu-menahu tentang mekanisme yang telah ditempuh pimpinan DPR lain, Priyo Budi Santoso, dalam meneruskan surat keluhan para narapidana ke Presiden. Pramono menduga bisa saja Priyo tidak mengecek lebih lanjut apakah keluhan narapidana itu sudah dibahas di Komisi III atau belum.

"Ya, memang soal surat-surat seperti itu perlu kehati-hatian. Saya tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya, mungkin Pak Priyo tidak mengecek lebih lanjut terhadap surat tersebut biasanya memang surat yang dari komisi, maka sudah menjadi semacam ketentuan tidak tertulis bahwa pimpinan DPR akan meneruskan," ucap Pramono di Kompleks Parlemen, Senin (15/7/2013).

Pramono menuturkan, pimpinan DPR memang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti setiap keluhan masyarakat. Namun, Pramono mengaku, jika keluhan langsung diterima pimpinan DPR, itu akan dikembalikan lagi ke komisi.

Tetapi, jika komisi sudah membahas dan merumuskan suatu keputusan, pimpinan DPR akan langsung menandatangani surat itu dan menyerahkannya kepada pejabat terkait. Apakah pimpinan komisi bisa menindaklanjuti surat tanpa melalui komisi?

"Bisa-bisa saja, tapi kalau saya selama ini tidak pernah melakukan itu," ucap politisi PDI Perjuangan ini.

KOMPAS.com/SANDRO GATRA Wakil Ketua DPR asal Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso, Senin (3/6/2013), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Pembelaan Priyo

Sebelumnya, Priyo mengakui dirinya telah mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 22 Mei 2013. Tetapi, ia membantah telah berusaha memfasilitasi para koruptor. Priyo mengaku hanya meneruskan keluhan yang diterima Komisi III dari sembilan narapidana. Sembilan napi itu disebut mewakili 109 napi lainnya.

Kesembilan napi perwakilan tersebut ialah Jenderal (Purn) Hari Sabarno, Agusrin M Najamuddin, Wijanarko Puspoyo, Sutejo Yuwono, Muchtar Muhammad, Jumanto, Abdul Syukur Ganny, Haposan Hutagalung, dan Abdul Hamid. Mereka seluruhnya mengeluhkan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur tentang pembatasan remisi bagi narapidana kasus korupsi, narkoba, dan terorisme.

Atas tindakan Priyo ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) berniat mengadukan Priyo ke Badan Kehormatan DPR karena dianggap telah memfasilitasi para koruptor dengan mengirimkan surat kepada Presiden.

"Ada rencana kami laporkan Priyo ke BK DPR terkait dugaan perdagangan pengaruh atau pelanggaran kode etik. Pertama dalam kunjungan ke Sukamiskin dan diduga menggunakan pengaruhnya meninjau PP 99," ujar peneliti ICW, Emerson Yuntho, Minggu (14/7/2013).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PDI-P soal Deklarasi Capres 2024: Tunggu Ibu Ketum, Sabar, Jangan Grasah-grusuh

PDI-P soal Deklarasi Capres 2024: Tunggu Ibu Ketum, Sabar, Jangan Grasah-grusuh

Nasional
35 Partai Sudah Diberi Akses Sipol untuk Daftar Pemilu 2024

35 Partai Sudah Diberi Akses Sipol untuk Daftar Pemilu 2024

Nasional
Anggota DPR Usul Jokowi Terbitkan Perppu soal Pemilu, Imbas DOB Papua dan IKN

Anggota DPR Usul Jokowi Terbitkan Perppu soal Pemilu, Imbas DOB Papua dan IKN

Nasional
Susi Pudjiastuti Pesimistis Diusung Jadi Capres 2024: Harus Rasional, Realistis Dong...

Susi Pudjiastuti Pesimistis Diusung Jadi Capres 2024: Harus Rasional, Realistis Dong...

Nasional
Didukung Maju Jadi Capres, Susi Pudjiastuti: 'There Is No Room' untuk Saya

Didukung Maju Jadi Capres, Susi Pudjiastuti: "There Is No Room" untuk Saya

Nasional
Epidemiolog Sebut Masker, Testing, Vaksinasi Booster Kunci Kendalikan Kenaikan Covid-19

Epidemiolog Sebut Masker, Testing, Vaksinasi Booster Kunci Kendalikan Kenaikan Covid-19

Nasional
Presiden Partai Buruh Kritik Pasal Penghinaan Presiden pada RKHUP, Sebut Bahayakan Demokrasi

Presiden Partai Buruh Kritik Pasal Penghinaan Presiden pada RKHUP, Sebut Bahayakan Demokrasi

Nasional
Koalisi Gerindra-PKB Disebut Putuskan Capres-Cawapres dalam Waktu Dekat

Koalisi Gerindra-PKB Disebut Putuskan Capres-Cawapres dalam Waktu Dekat

Nasional
Kopi Susi Deklarasi Dukung Susi Pudjiastuti Maju Pilpres 2024

Kopi Susi Deklarasi Dukung Susi Pudjiastuti Maju Pilpres 2024

Nasional
Pemerintah dan Masyarakat Diminta Waspadai Subvarian Baru Omicron BA.2.75

Pemerintah dan Masyarakat Diminta Waspadai Subvarian Baru Omicron BA.2.75

Nasional
Bentuk Gugus Tugas Keamanan Sipol, KPU Gandeng BIN hingga BRIN

Bentuk Gugus Tugas Keamanan Sipol, KPU Gandeng BIN hingga BRIN

Nasional
Cerita Puan Soal Bung Karno yang Dijuluki Arsitek Kemerdekaan Bangsa-bangsa

Cerita Puan Soal Bung Karno yang Dijuluki Arsitek Kemerdekaan Bangsa-bangsa

Nasional
Pemerintah Tarik Kebijakan Pelonggaran Masker di Luar Ruangan, Epidemiolog: Keputusan Tepat

Pemerintah Tarik Kebijakan Pelonggaran Masker di Luar Ruangan, Epidemiolog: Keputusan Tepat

Nasional
91.106 Calon Haji Reguler Sudah Diberangkatkan ke Tanah Suci

91.106 Calon Haji Reguler Sudah Diberangkatkan ke Tanah Suci

Nasional
PDI-P Serahkan ke Jokowi soal Pengganti Tjahjo Kumolo, Djarot: Kita Tak Pernah Minta Jatah

PDI-P Serahkan ke Jokowi soal Pengganti Tjahjo Kumolo, Djarot: Kita Tak Pernah Minta Jatah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.