Kompas.com - 15/07/2013, 13:02 WIB
Ilustrasi Warga melihat daftar pemilih sementara (DPS) di Kantor Kelurahan Kebon Kacang, Tanah Abang, Kamis (19/4/2012).   KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Ilustrasi Warga melihat daftar pemilih sementara (DPS) di Kantor Kelurahan Kebon Kacang, Tanah Abang, Kamis (19/4/2012).
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Publikasi daftar pemilih sementara (DPS) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di setiap kelurahan yang ada di seluruh wilayah Indonesia dinilai belum maksimal. Publikasi telah digelar sejak  Rabu (10/7/2013). 

Deputi Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz, mengatakan, setidaknya ada tiga temuan yang ditemukan JPPR dari hasil pantauan di delapan kelurahan di Jakarta. Kedelapan kelurahan tersebut ialah Kebon Manggis, Pengangsaan, Manggarai, Tebet, Kebon Baru, Cawang, Cililitan, dan Halim.

"Publikasi DPS belum maksimal. Pertama, masih ada kelurahan yang belum memasang DPS seperti di Cawang, Cililitan, dan Halim. Bahkan, untuk Halim, penyusunan DPS belum selesai. Ini menunjukkan proses pemutakhiran data pemilih terlambat dari jadwal tahapan yang telah ditetapkan," kata Masykurudin, Senin (15/7/2013).

Kedua, lanjutnya, ada perbedaan tata cara pemasangan DPS di setiap kelurahan. Menurut pantauannya, di Kelurahan Kebon Manggis, Pegangsaan, Manggarai, dan Kebon Baru, DPS dipasang dengan cara ditumpuk per RW.

"Sedangkan di Tebet, DPS dipasang berdasarkan per-TPS. Itu artinya, tidak ada standar dari KPU dalam tata cara mengumumkan DPS di kelurahan untuk memudahkan pemilih," jelasnya.

Temuan ketiga, adanya perbedaan format penyusunan DPS. Ia mencontohkan, tidak adanya kolom keterangan bagi penyandang disabilitas di seluruh DPS yang ada di keluarahan. Selain itu, di kelurahan Kebon Manggis, Pegangsaan, dan Kebon baru, tidak ada tidak ada keterangan jumlah pemilih di DPS termasuk jenis kelamin dan status perkawinan di masing-masing RW.

"Tidak samanya format ini akan berpengaruh langsung kepada kualitas daftar pemilih nanti," ujarnya.

Masykurudin mengatakan, seharusnya, KPU dapat menyebar DPS tidak hanya sebatas di tingkat kelurahan. Lebih dari itu, DPS juga dapat dipasang di kantor sekretariat masing-masing RT/RW atau dipasang di tempat-tempat strategis lain.

"Mendekatkan DPS ke masyarakat pemilih agar semakin mudah untuk melakukan pemeriksaan," katanya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakil Wali Kota Sebut Kasus Covid-19 di Bogor Melonjak 1.000 Persen dalam Sepekan

Wakil Wali Kota Sebut Kasus Covid-19 di Bogor Melonjak 1.000 Persen dalam Sepekan

Nasional
Luhut: Saya Baru Sadar Ahli Kita Hebat-hebat, Selama ini Kurang Diberdayakan

Luhut: Saya Baru Sadar Ahli Kita Hebat-hebat, Selama ini Kurang Diberdayakan

Nasional
Kasus Covid-19 Merangkak Naik, Rumah Sakit Diminta Mulai Waspada

Kasus Covid-19 Merangkak Naik, Rumah Sakit Diminta Mulai Waspada

Nasional
Luhut Sebut Vaksin Merah Putih Diproduksi Juni 2022

Luhut Sebut Vaksin Merah Putih Diproduksi Juni 2022

Nasional
Heboh Gaya AHY Saat Olahraga, dari Unimog sampai Rompi Beban ala Militer

Heboh Gaya AHY Saat Olahraga, dari Unimog sampai Rompi Beban ala Militer

Nasional
Pemerintah Akan Buat Pusat Riset Vaksin di Bali, Kerja Sama dengan Merck hingga Pfizer

Pemerintah Akan Buat Pusat Riset Vaksin di Bali, Kerja Sama dengan Merck hingga Pfizer

Nasional
Gatot Nurmantyo Pernah Perintahkan Usir Pesawat Tempur Singapura Buntut DCA 2007

Gatot Nurmantyo Pernah Perintahkan Usir Pesawat Tempur Singapura Buntut DCA 2007

Nasional
AHY Ajak Kader Demokrat Bersiap Hadapi Pileg dan Pilpres 2024

AHY Ajak Kader Demokrat Bersiap Hadapi Pileg dan Pilpres 2024

Nasional
Investigasi Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, LPSK: Terjadi Penahanan Ilegal

Investigasi Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, LPSK: Terjadi Penahanan Ilegal

Nasional
KSAL Terima Kunjungan Menteri DAPA Korsel, Apa yang Dibahas?

KSAL Terima Kunjungan Menteri DAPA Korsel, Apa yang Dibahas?

Nasional
PAPDI: Percepat Booster, tapi Cakupan Vaksinasi Primer Harus Terus Ditingkatkan

PAPDI: Percepat Booster, tapi Cakupan Vaksinasi Primer Harus Terus Ditingkatkan

Nasional
Perjanjian Indonesia-Singapura soal FIR dan DCA yang Menuai Kritik

Perjanjian Indonesia-Singapura soal FIR dan DCA yang Menuai Kritik

Nasional
Desakan Berbagai Pihak soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

Desakan Berbagai Pihak soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

Nasional
FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

Nasional
Penuturan Dicky Sondani, Kapolsek yang Jadi Saksi Detik-detik Wafatnya Soeharto...

Penuturan Dicky Sondani, Kapolsek yang Jadi Saksi Detik-detik Wafatnya Soeharto...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.