Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diskreditkan ODHA, Politikus PKS Minta Maaf

Kompas.com - 14/07/2013, 12:49 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Wirianingsih atau Wiwik, akhirnya meminta maaf terkait pernyataannya yang mendiskreditkan orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Politikus PKS ini, seperti dilansir media online Sindonews, menyatakan bahwa ODHA tak seharusnya mendapat obat gratis. Sebaliknya, perlu ada hukuman bagi ODHA karena mereka tak menerapkan pola hidup sehat.

Berikut ini pernyataan kontroversial yang disampaikan Wiwik pada rapat dengar pendapat dengan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi di Parlemen, Rabu (10/7/2013).

"Ada penyakit seperti HIV/AIDS kok malah dapat obat gratis? Harusnya mereka ada semacam punishment (sanksi) karena kesalahan mereka sendiri tidak menerapkan pola hidup sehat," kata Wiwik.

Pernyataan maaf ini disampaikan Wiwik ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (14/7/2013). "Saya minta maaf. Saya tidak bermaksud apa pun. Insya Allah kalau ada yang mau berdiskusi, saya buka pintu selebar-lebarnya," ucap Wiwik.

Kendati demikian, dalam pembelaannya, Wiwik menuding media online tersebut mengutip pernyataannya secara sepotong. Menurutnya, pada rapat yang membahas soal pengawasan dan anggaran Kemkes pada RAPBN 2014, dia memang sempat menyinggung soal obat gratis bagi ODHA.

"Saya memang menyebut kata 'punishment', tapi saya sama sekali tidak bermaksud untuk men-downgrade para penderita HIV/AIDS. Kami lagi bicara BPJS. Saya tanya soal asuransi. Saya meminta penjelasan Menteri Kesehatan, kenapa biaya untuk (penderita) HIV/AIDS, untuk perilaku tidak sehat, gratis?” ucap Wiwik.

"Ibu menteri menjawab bahwa di negara-negara maju memang ada commercial insurance bagi pasien ini, dan dikenakan biaya tinggi akibat perilakunya. Tapi kalau di Indonesia ini bersifat sosial, jadi semuanya diurus oleh negara (tidak dibedakan)," tambah Wiwik.

Menurut Wiwik, pemerintah perlu mengetahui asal muasal penderita tersebut terkena HIV/AIDS. Dari data yang ada, kata Wiwik, mereka menderita HIV/AIDS akibat penyimpangan perilaku seksual dan narkoba. Pasien dengan tipe ini akhirnya menyebabkan lahirnya 7.000 bayi yang juga HIV/AIDS.

"Salahnya, saya tidak sebutkan defintif angka, dan tidak membeda-bedakannya. Tapi saya sungguh tidak bermaksud untuk menyalahkan atau menghukum orang-orang, apa pun penyakitnya. Saya mengerti tidak ada satu pun orang di dunia ini yang ingin sakit. Saya ini orang berperikemanusiaan, saya mengerti ini," imbuh Wiwik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com