Kompas.com - 12/07/2013, 15:57 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat pemilu dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia, Said Salahudin, menilai, daftar pemilih sementara (DPS) yang telah dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkualitas rendah. Setidaknya, ada beberapa faktor yang membuat DPS dinilai berkualitas rendah.

Said mengatakan, faktor pertama ialah karena DPS disusun berdasarkan daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Sementara itu, DP4 yang dikeluarkan dinilai tidak up to date.

"Di dalam DP4 itu ada pemilih yang telah meninggal dunia, anak-anak, bahkan ada pula pemilih yang sudah berpindah tempat tinggal yang telah berulang kali dicoret PPS (Panitia Pemungutan Suara) pada pemilu sebelumnya, ternyata masih keluar di DP4 sekarang," kata Said melalui pesan singkat yang diterima wartawan, Jumat (12/7/2013).

Meski begitu, kata Said, Kemendagri tidak dapat menjadi satu-satunya pihak yang disalahkan. Menurutnya, KPU juga memiliki andil atas kesalahan yang dibuat oleh Kemendagri.

"Di dalam Pasal 32 Ayat (5) UU Pemilu dinyatakan bahwa sinkronisasi data DP4 itu harus dilakukan bersama-sama antara pemerintah dan KPU sehingga KPU memiliki andil dalam hal ini," ujarnya.

Faktor kedua, lanjutnya, adanya aturan yang menyatakan pemilih dapat tetap menggunakan hak pilihnya apabila tidak terdaftar di dalam daftar pemilih tetap (DPT), yaitu dengan cara menunjukkan KTP di tempat pemungutan suara. Menurutnya, hal itu dapat berpotensi fatal karena memengaruhi jumlah kertas suara yang akan dicetak.

Untuk diketahui, KPU hanya dapat melebihkan kertas suara yang didistribusikan maksimal sebanyak dua persen dari total DPT untuk masing-masing daerah.

"Lebih dari batasan, maka berpotensi pidana," ujarnya.

Faktor ketiga adalah belum siapnya dukungan teknologi informasi. Contohnya, lanjut Said, berdasarkan hasil pantauannya di daerah, masih banyak PPS yang tidak didukung oleh sarana internet. Belum lagi, keamanan sistem daftar pemilih (sidalih) yang juga dinilai rendah. Sementara itu, faktor terakhir, menurutnya, adalah rendahnya penghargaan KPU terhadap kinerja PPS.

"Di Jakarta saja hanya diberi honor Rp 500.000, itu pun masih harus dipotong pajak. Dengan honor yang tidak wajar itu, tentu sulit mengharapkan PPS bisa bekerja optimal," katanya.

Anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiansyah, tak menampik adanya kendala di tingkat PPS. Salah satunya ialah terkait persoalan data internet dan kendala dalam hal akses listrik. Meski demikian, dia yakin PPS masih dapat bekerja dengan baik.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Disarankan Proses Hukum Harun Masiku Meski Statusnya Masih Buron

KPK Disarankan Proses Hukum Harun Masiku Meski Statusnya Masih Buron

Nasional
Jaksa Sebut Uang Suap Rp 15 Miliar PT GMP untuk Pegawai Pajak Diangkut 2 Mobil

Jaksa Sebut Uang Suap Rp 15 Miliar PT GMP untuk Pegawai Pajak Diangkut 2 Mobil

Nasional
Analisisnya Dinilai KPK Salah Kaprah, ICW Klaim Data Didapat dari Sumber Primer

Analisisnya Dinilai KPK Salah Kaprah, ICW Klaim Data Didapat dari Sumber Primer

Nasional
Polri Beri Atensi Rencana Pembentukan Tim Pemberantasan Mafia Tanah

Polri Beri Atensi Rencana Pembentukan Tim Pemberantasan Mafia Tanah

Nasional
Ketua PP Muhammadiyah Apresiasi Jokowi yang Perintahkan Tindak Tegas Mafia Tanah

Ketua PP Muhammadiyah Apresiasi Jokowi yang Perintahkan Tindak Tegas Mafia Tanah

Nasional
Usai Tetapkan Tersangka, KPK Bakal Koordinasi dengan TNI Terkait Kasus Helikopter AW-101

Usai Tetapkan Tersangka, KPK Bakal Koordinasi dengan TNI Terkait Kasus Helikopter AW-101

Nasional
Pihak Swasta Tersangka Tunggal dalam Kasus AW-101, Ini Penjelasan KPK

Pihak Swasta Tersangka Tunggal dalam Kasus AW-101, Ini Penjelasan KPK

Nasional
Jokowi: Terima Kasih Masyarakat Melaksanakan Mudik dengan Tertib

Jokowi: Terima Kasih Masyarakat Melaksanakan Mudik dengan Tertib

Nasional
Projo Tegaskan Tak Buru-Buru Putuskan Sosok yang Akan Didukung Jadi Capres

Projo Tegaskan Tak Buru-Buru Putuskan Sosok yang Akan Didukung Jadi Capres

Nasional
Pemohon Uji Materi UU Minerba Pertanyakan Fungsi Peninjauan Kembali Tata Ruang Wilayah Pertambangan

Pemohon Uji Materi UU Minerba Pertanyakan Fungsi Peninjauan Kembali Tata Ruang Wilayah Pertambangan

Nasional
Tersangka Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Segera Disidang

Tersangka Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Segera Disidang

Nasional
Kasus Helikopter AW-101, Tersangka Irfan Kurnia Saleh Diduga Rugikan Negara Rp 224 Miliar

Kasus Helikopter AW-101, Tersangka Irfan Kurnia Saleh Diduga Rugikan Negara Rp 224 Miliar

Nasional
Wapres Sebut Krisis Pangan jadi Momentum Kembangkan Ekspor Produk Halal

Wapres Sebut Krisis Pangan jadi Momentum Kembangkan Ekspor Produk Halal

Nasional
Mikrofonnya Mati saat Sampaikan Interupsi, Ini Kata Anggota DPR Amin AK

Mikrofonnya Mati saat Sampaikan Interupsi, Ini Kata Anggota DPR Amin AK

Nasional
Anggaran Tahapan Pemilu Tahun Ini Baru Cair Rp 2 Triliun, KPU: Rp 6 Triliun Lagi Kapan?

Anggaran Tahapan Pemilu Tahun Ini Baru Cair Rp 2 Triliun, KPU: Rp 6 Triliun Lagi Kapan?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.