Kompas.com - 12/07/2013, 09:47 WIB
Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arwani Thomafi. Kompas.com/SABRINA ASRILSekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arwani Thomafi.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bersikukuh Undang-undang No  42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden direvisi. Selain soal presidential threshold (PT), PPP juga mengusulkan perlunya aturan melakukan konvensi penjaringan capres masuk dalam rancangan undang-undang yang baru.

“Dari awal, kami ingin agar ide konvensi ini jadi satu kesatuan dengan peratuan perundang-undangan. Untuk itulah, revisi UU Pilpres bisa terus dilanjutkan,” ujar Sekretaris Fraksi PPP Arwani Thomafi, di Kompleks Parlemen, Kamis (11/7/2013).

Menurut Arwani, mekanisme konvensi untuk menjaring capres adalah cara yang ideal dalam meneruskan kepemimpinan nasional dengan cara yang terbuka.

“Di sana kami akan masukkan bagaimana rekrutmen kepemimpinan nasional bisa ditingkatkan. Mendorong parpol gunakan mekanisme transparan dan terbuka,” ujar Arwani.

Namun, menurut Arwani, rencana memasukkan persoalan konvensi dalam RUU Pilpres juga mentok. Pasalnya, saat ini partai-partai masih bersitegang soal ambang batas pengajuan capres atau yang disebut dengan presidential threshold (PT). Ia menilai, dengan PT saat ini yakni 20 persen kursi di parlemen dan 25 persen suara tingkat nasional, maka tidak akan mungkin bisa melakukan konvensi.

“Ini akan mencipakan dilema kalau ada parpol yang melakukan konvensi. Pandangan PPP saya kira ada kesulitan-kesulitan di akhir. Misalnya, bagaimana harus parpol itu dipaksa berkoalisi untuk memenuhi syarat capres itu. Tapi di sisi lainn, ada capres hasil konvensi,” ujar Anggota Komisi V DPR ini.

Dengan kondisi ini, Arwani menjelaskan, partainya pun mengurungkan niat melakukan konvensi sampai ada kepastian dari RUU Pilpres. Sebelumnya, RUU Pilpres mentok di Badan Legislasi DPR karena adanya perbedaan pandangan setiap fraksi yang tidak bisa dipertemukan terutama soal PT.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pembahasan pun akhirnya mentok pada dilanjutkan atau tidaknya revisi UU Pilpres ini. Fraksi yang setuju agar revisi dilanjutkan yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi Partai Gerindra. Sementara fraksi yang menolak perubahan yakni Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Amanat Nasional.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasal Integrasi Lembaga Riset dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Pasal Integrasi Lembaga Riset dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Nasional
Kepala LAN: Birokrasi Harus Tinggalkan Cara Kerja Lama untuk Tingkatkan Efektivitas

Kepala LAN: Birokrasi Harus Tinggalkan Cara Kerja Lama untuk Tingkatkan Efektivitas

Nasional
Koopgabsus Tricakti TNI Sebut 7 Teroris Poso Tewas Sepanjang 2021

Koopgabsus Tricakti TNI Sebut 7 Teroris Poso Tewas Sepanjang 2021

Nasional
Propam Tunggu Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Propam Tunggu Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Nasional
Ombudsman Temukan Masalah Pendataan Terkait Vaksinasi Covid-19

Ombudsman Temukan Masalah Pendataan Terkait Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kemenkes Pastikan Jemaah Umrah Akan Dapat 'Booster' Vaksin Covid-19

Kemenkes Pastikan Jemaah Umrah Akan Dapat "Booster" Vaksin Covid-19

Nasional
Ombudsman Minta Koordinasi Terkait Distribusi Vaksin Covid-19 Dibenahi

Ombudsman Minta Koordinasi Terkait Distribusi Vaksin Covid-19 Dibenahi

Nasional
Pratu Ida Bagus Gugur Ditembak Saat Amankan Pendaratan Heli untuk Angkut Jenazah Nakes

Pratu Ida Bagus Gugur Ditembak Saat Amankan Pendaratan Heli untuk Angkut Jenazah Nakes

Nasional
Satgas: Covid-19 Kembali Melonjak di Sejumlah Negara dengan Kasus Aktif di Bawah 1 Persen

Satgas: Covid-19 Kembali Melonjak di Sejumlah Negara dengan Kasus Aktif di Bawah 1 Persen

Nasional
Dukung Indonesia Jadi Pusat Vaksin Global, Anggota Komisi IX Harap Ada Manfaat bagi Bidang Farmasi

Dukung Indonesia Jadi Pusat Vaksin Global, Anggota Komisi IX Harap Ada Manfaat bagi Bidang Farmasi

Nasional
Raker dengan DPD, Risma Paparkan 2 Pilar Strategi Kemensos Tangani Kemiskinan

Raker dengan DPD, Risma Paparkan 2 Pilar Strategi Kemensos Tangani Kemiskinan

Nasional
Pihak Kemenag Akan ke Arab Saudi untuk Diplomasi soal Umrah

Pihak Kemenag Akan ke Arab Saudi untuk Diplomasi soal Umrah

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 2 di Luar Jawa-Bali hingga 4 Oktober 2021

Aturan Lengkap PPKM Level 2 di Luar Jawa-Bali hingga 4 Oktober 2021

Nasional
UPDATE 21 September: Ada 393.404 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 21 September: Ada 393.404 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal, Satgas: Jika Tak Mendesak Lebih Baik di Rumah

Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal, Satgas: Jika Tak Mendesak Lebih Baik di Rumah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.