Ini Makna Krisis Mesir bagi Presiden SBY

Kompas.com - 11/07/2013, 22:22 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan sambutan pada acara berbuka bersama jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II, pejabat tinggi negara, duta besar negara sahabat, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/7/2013) KOMPAS.COM/Sandro GatraPresiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan sambutan pada acara berbuka bersama jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II, pejabat tinggi negara, duta besar negara sahabat, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/7/2013)
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap semua pihak mengambil hikmah dari transisi politik di Mesir. Jika nantinya Indonesia mengalami perubahan besar, semua pihak harus berpikir rekonsiliasi.

"Ketika bangsa ini mengalami ujian dan melakukan perubahan besar, maka berpikirnya rekonsiliasi. Tidak boleh ada yang ditinggal, apalagi dipinggirkan. Apa pun harus diajak bersama. Jangan sampai ada kelompok yang merasa bisa sendiri, tapi harus bersama-sama apa pun identitasnya," kata Presiden saat berpidato di acara silaturahim dan buka puasa bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/7/2013).

Acara tersebut dihadiri Ibu Negara Ny Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono dan Ny Herawati Boediono, jajaran kabinet, para pimpinan lembaga negara, duta besar, pimpinan TNI/Polri, pejabat eselon I kementerian, Dirut BUMN, dan tamu undangan lain.

Presiden mengatakan, transisi politik menuju demokrasi seperti di Mesir pasti tidak mudah. Banyak negara yang mengalami hal sama ketika hendak melakukan perubahan besar. Indonesia telah mengalami sekitar 15 tahun lalu.

Jika memang ingin dilakukan transformasi di Indonesia, Presiden menekankan perlu terus dipertahankan empat pilar, yakni UUD 1945, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jika empat pilar tetap dijaga, kata dia, perjalanan reformasi dengan pikiran-pikiran baru tetap akan di arah yang benar.

"Perubahan oleh bangsa mana pun, termasuk bangsa kita, harus perubahan yang damai. Perubahan ini haruslah demokratis, menggunakan dan jalankan norma-norma demokrasi. Di atas segalanya, perubahan bukanlah hanya keinginan sekelompok elite. Tidak juga hanya keinginan seorang, dua orang, tiga orang pemimpin, tetapi perubahan harus menjadi kehendak seluruh rakyat. Itu perubahan yang mesti kita jalankan di masa akan datang," pungkas Presiden.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Nasional
Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Nasional
Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X