Kompas.com - 11/07/2013, 19:56 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana mengakui ada praktik money politics dalam kongres Partai Demokrat yang digelar di Bandung pada 2014. Praktik ilegal itu dilakukan untuk memenangkan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat.

"Di Bandung ada bagi-bagi (uang) untuk DPC, memang ada. Tapi, saya tidak setuju," kata Sutan di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (11/7/2013).

Saat itu, kata Sutan, pemberian dana langsung dikoordinasi Muhammad Nazarudin (mantan Bendahara Umum Demokrat) yang juga menjadi tim sukses pemenangan Anas. Sutan mengaku sempat melarang Nazarudin untuk membagikan uang meski akhirnya tak digubris dan money politics tetap terjadi.

Bahkan, kata Sutan, aksi bagi-bagi uang juga dilakukan calon ketua umum Partai Demokrat lainnya, yakni Andi Mallarangeng. Informasi itu didapat Sutan dari Nazarudin, dan Sutan tak mengetahui berapa jumlah dana dari praktik-praktik ilegal tersebut, termasuk sumber yang mengalirinya.

"Saya timses, tapi masalah dana saya tidak ikut. Saya tak lihat, tapi saya tahu. Saya sampaikan ke Nazar jangan pakai kayak begini (money politics). Nazar bilang, orang sana juga (Andi Mallarangeng), itu omongannya Nazar," ujarnya.

Saat ini, KPK tengah mendalami dugaan aliran dana Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Kongres Partai Demokrat. Aliran dana itu diduga mengalir untuk pemenangan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, pihaknya masih melakukan pemeriksaan intensif untuk menghimpun fakta dan bukti baru dari dugaan aliran dana ke pemenangan Anas di Kongres Demokrat. Saat ditanyakan jumlah BUMN yang tengah ditelusuri KPK, Abraham enggan menyebutkannya. Ia hanya menjelaskan bahwa pihaknya tidak menutup mata atas informasi-informasi yang masuk. Abraham memastikan bahwa kasus Hambalang nantinya akan dibongkar secara utuh.

Dalam beberapa hari terakhir ini, KPK memeriksa saksi-saksi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kongres Partai Demokrat, antara lain, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa dan Manajer PT Aston Tropicana Bandung bernama Yogi.

Seusai diperiksa KPK beberapa hari lalu, Saan mengaku dicecar mengenai strategi pemenangan Anas dalam Kongres 2010. Dia juga ditanya mengenai teknis penyelenggaraan kongres di Bandung tersebut. Sementara Yogi mengaku ditanya mengenai acara Partai Demokrat di Hotel Aston. Yogi membenarkan Demokrat pernah menggelar acara di hotel tersebut beberapa waktu lalu.

Diduga, Hotel Aston merupakan tempat dikumpulkannya para Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokat sebelum kongres berlangsung. Di sana, para Ketua DPC diarahkan untuk memilih Anas.

Adapun dalam perkara Hambalang, Anas sudah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima hadiah atau janji terkait proyek Hambalang dan proyek lainnya. KPK kini tengah menelusuri keterkaitan Anas yang lain dalam perkara Hambalang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.