Kompas.com - 11/07/2013, 18:25 WIB
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR RI Surrahman Hidayat mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) segera mengevaluasi proses penerbitan buku. Pasalnya, Kemdikbud telah beberapa kali kecolongan atas terbitnya buku pelajaran yang memuat hal berbau pornografi.

“Kenapa kasus seperti ini selalu terjadi berulang-ulang? Ini jelas tidak boleh didiamkan. Kemdikbud harus segera memperbaiki alur penerbitan buku pelajaran," kata Surrahman dalam pernyataan tertulis yang diterima pada Kamis (11/7/2013).

Ketua Badan Kerjasama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI ini meminta Kemdikbud bersama Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) dan Pusat Kurikulum Perbukuan (Puskurbuk) segera berkoordinasi dan melakukan evaluasi. Hal ini perlu dilakukan untuk mendapatkan solusi dan penentuan sanksi agar kejadian serupa tak kembali terulang.

“Kasus seperti ini selalu terjadi berulang-ulang dan harus ada sanksi yang tegas atas keteledoran semacam itu," ujarnya.

Untuk diketahui, Kemdikbud kembali kecolongan setelah buku pelajaran Bahasa Indonesia untuk anak SD yang memuat cerita bernuansa pornografi kembali terjadi. Baru-baru ini beredar di dua sekolah di Bogor.

Di halaman 57 buku pelajaran tersebut, ada kisah seorang perempuan yang bekerja sebagai seorang pekerja seks komesial (PSK) di kota akibat masa lalunya yang kelam.

Mendikbud Mohammad Nuh telah menginstruksikan penarikan terhadap buku pelajaran tersebut. Menurutnya, penarikan buku itu merupakan salah satu bentuk sanksi dan dianggap akan memberikan efek jera untuk pihak terkait.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud: Ada yang Suka dan Tidak soal DOB Itu Hal yang Biasa

Mahfud: Ada yang Suka dan Tidak soal DOB Itu Hal yang Biasa

Nasional
Kasus Bupati Langkat, 2 Kaki Tangan Terbit Rencana Perangin-angin Dihadirkan dalam Persidangan

Kasus Bupati Langkat, 2 Kaki Tangan Terbit Rencana Perangin-angin Dihadirkan dalam Persidangan

Nasional
Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines Dilaporkan ke KPK

Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines Dilaporkan ke KPK

Nasional
Panglima TNI 'Sowan' ke Ketum PBNU Gus Yahya

Panglima TNI "Sowan" ke Ketum PBNU Gus Yahya

Nasional
Pemerhati Pendidikan Kedokteran: Dokter Lebih Khawatir IDI daripada Kemenkes

Pemerhati Pendidikan Kedokteran: Dokter Lebih Khawatir IDI daripada Kemenkes

Nasional
ICW Sebut Tuntutan Untuk Koruptor Ringan, Ini Respons Kejagung

ICW Sebut Tuntutan Untuk Koruptor Ringan, Ini Respons Kejagung

Nasional
Panglima Andika Sebut 10 Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia Langkat

Panglima Andika Sebut 10 Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia Langkat

Nasional
Puan Apresiasi Kontingen Indonesia Berada di Urutan Ketiga SEA Games Vietnam

Puan Apresiasi Kontingen Indonesia Berada di Urutan Ketiga SEA Games Vietnam

Nasional
PAN Tak Masalah Muhaimin Maju jadi Capres, Asal Menang

PAN Tak Masalah Muhaimin Maju jadi Capres, Asal Menang

Nasional
ELSAM Sebut Perlindungan Data Pribadi di Bawah Kominfo Bukan Opsi Terbaik, Mengapa?

ELSAM Sebut Perlindungan Data Pribadi di Bawah Kominfo Bukan Opsi Terbaik, Mengapa?

Nasional
Aturan Baru: Penulisan Nama di E-KTP Tak Boleh Disingkat

Aturan Baru: Penulisan Nama di E-KTP Tak Boleh Disingkat

Nasional
Kelakar Gus Yahya ke Panglima TNI: Jangan-jangan Pak Andika NU Juga

Kelakar Gus Yahya ke Panglima TNI: Jangan-jangan Pak Andika NU Juga

Nasional
Jokowi Ajak Projo Tak Buru-buru Bicara Pilpres, PDI-P: Kepentingan Nasional Harus Didahulukan

Jokowi Ajak Projo Tak Buru-buru Bicara Pilpres, PDI-P: Kepentingan Nasional Harus Didahulukan

Nasional
Soal Informasi Harun Masiku, KPK Minta Novel Menyampaikannya ke Penegak Hukum

Soal Informasi Harun Masiku, KPK Minta Novel Menyampaikannya ke Penegak Hukum

Nasional
Aturan Baru Mendagri, Perubahan Nama Penduduk Berdasarkan Ketetapan Pengadilan

Aturan Baru Mendagri, Perubahan Nama Penduduk Berdasarkan Ketetapan Pengadilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.