Salahkan Perangkat Desa soal BLSM, Mendagri Dinilai Keliru

Kompas.com - 11/07/2013, 12:40 WIB
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN HENDRA A SETYAWANMenteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN
Penulis Suhartono
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi II DPR, Budiman Sudjatmiko, menilai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi keliru ketika menyalahkan perangkat desa terkait kekisruhan penyaluran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Menurutnya, secara teknis apalagi sistem, aparat desa tidak pernah dilibatkan untuk proses pendataan sebelum penyaluran BLSM tersebut dilakukan.

"Dengan ini, pernyataan Mendagri yang menyalahkan para perangkat desa dalam persoalan kesalahan penyaluran BLSM sangat salah dan tidak tepat sekali," ujarnya, Kamis (11/7/2013) siang.

Mantan Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang kini berjuang lewat PDI Perjuangan itu mengatakan, pernyataan Gamawan dikhawatirkan bisa memicu ketegangan antara perangkat desa dan warganya. Terlebih lagi, sebelum ini, para perangkat desa sudah menjadi sasaran kemarahan warga yang berhak, tetapi tidak mendapatkan BLSM.

"Sebaiknya, Mendagri tidak selalu mengulang kesalahan kebijakan pemerintah sebelum-sebelumnya, yang kerap menyalahkan perangkat desa jika ada kebijakan yang tidak bisa dioperasikan dengan baik di tingkat paling bawah," lanjut Budiman.

Jika seandainya sejak awal proses penyaluran BLSM melibatkan perangkat desa, tambah Budiman, maka dapat dipastikan tidak akan terjadi kekisruhan saat disalurkan. Pasalnya, perangkat desa pasti akan melaksanakan pendataan secara akurat melalui musyawarah bersama perangkat di bawahnya, seperti rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW), untuk akurasi bagi mereka yang berhak mendapatkan BLSM.

"Selama ini, proses pendataan sepenuhnya ditangani oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan kantor pos. Jadi, tidak ada sama sekali perangkat desa yang dimintai bantuannya," tambah Pembina Utama Persatuan Rakyat Desa Nusantara itu.

Budiman menyarankan, pemerintah sebaiknya segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan, yang sifatnya operasional, terutama yang melibatkan perangkat desa sebagai ujung tombak yang bersinggungan langsung dengan warga.

Baca tentang
    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

    Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

    Nasional
    Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

    Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

    Nasional
    Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

    Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

    Nasional
    Akar Persoalan 'Mati Satu Tumbuh Seribu' Pelaku Terorisme

    Akar Persoalan "Mati Satu Tumbuh Seribu" Pelaku Terorisme

    Nasional
    DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

    DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

    Nasional
    Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

    Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

    Nasional
    PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

    PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

    Nasional
    Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

    Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

    Nasional
    Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

    Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

    Nasional
    Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

    Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

    Nasional
    Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

    Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

    Nasional
    Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

    Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

    Nasional
    Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

    Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

    Nasional
    Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

    Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

    Nasional
    Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

    Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X