Salahkan Perangkat Desa soal BLSM, Mendagri Dinilai Keliru

Kompas.com - 11/07/2013, 12:40 WIB
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN HENDRA A SETYAWANMenteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN
Penulis Suhartono
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi II DPR, Budiman Sudjatmiko, menilai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi keliru ketika menyalahkan perangkat desa terkait kekisruhan penyaluran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Menurutnya, secara teknis apalagi sistem, aparat desa tidak pernah dilibatkan untuk proses pendataan sebelum penyaluran BLSM tersebut dilakukan.

"Dengan ini, pernyataan Mendagri yang menyalahkan para perangkat desa dalam persoalan kesalahan penyaluran BLSM sangat salah dan tidak tepat sekali," ujarnya, Kamis (11/7/2013) siang.

Mantan Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang kini berjuang lewat PDI Perjuangan itu mengatakan, pernyataan Gamawan dikhawatirkan bisa memicu ketegangan antara perangkat desa dan warganya. Terlebih lagi, sebelum ini, para perangkat desa sudah menjadi sasaran kemarahan warga yang berhak, tetapi tidak mendapatkan BLSM.

"Sebaiknya, Mendagri tidak selalu mengulang kesalahan kebijakan pemerintah sebelum-sebelumnya, yang kerap menyalahkan perangkat desa jika ada kebijakan yang tidak bisa dioperasikan dengan baik di tingkat paling bawah," lanjut Budiman.

Jika seandainya sejak awal proses penyaluran BLSM melibatkan perangkat desa, tambah Budiman, maka dapat dipastikan tidak akan terjadi kekisruhan saat disalurkan. Pasalnya, perangkat desa pasti akan melaksanakan pendataan secara akurat melalui musyawarah bersama perangkat di bawahnya, seperti rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW), untuk akurasi bagi mereka yang berhak mendapatkan BLSM.

"Selama ini, proses pendataan sepenuhnya ditangani oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan kantor pos. Jadi, tidak ada sama sekali perangkat desa yang dimintai bantuannya," tambah Pembina Utama Persatuan Rakyat Desa Nusantara itu.

Budiman menyarankan, pemerintah sebaiknya segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan, yang sifatnya operasional, terutama yang melibatkan perangkat desa sebagai ujung tombak yang bersinggungan langsung dengan warga.

Baca tentang
    Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Menurut Ketua KPU, Pilkada 2020 akan Jadi Sejarah Indonesia

    Menurut Ketua KPU, Pilkada 2020 akan Jadi Sejarah Indonesia

    Nasional
    KPK Terima 621 Keluhan Terkait Penyaluran Bansos

    KPK Terima 621 Keluhan Terkait Penyaluran Bansos

    Nasional
    Jelang Pilkada 2020, KASN Terima 369 Aduan Terkait Netralitas ASN

    Jelang Pilkada 2020, KASN Terima 369 Aduan Terkait Netralitas ASN

    Nasional
    Jusuf Kalla: Pemimpin dalam Situasi Darurat Harus Cepat dan Tegas

    Jusuf Kalla: Pemimpin dalam Situasi Darurat Harus Cepat dan Tegas

    Nasional
    Sidang Perdana Praperadilan Kedua Ruslan Buton Digelar Senin Hari Ini

    Sidang Perdana Praperadilan Kedua Ruslan Buton Digelar Senin Hari Ini

    Nasional
    Kepala P2TP2A Diduga Perkosa Anak , KPAI Sebut Ada Kecolongan Saat Rekrutmen

    Kepala P2TP2A Diduga Perkosa Anak , KPAI Sebut Ada Kecolongan Saat Rekrutmen

    Nasional
    Anak Diduga Diperkosa Kepala P2TP2A, KPAI Minta Aturan Rekrutmen ASN Perlindungan Anak Dikaji Ulang

    Anak Diduga Diperkosa Kepala P2TP2A, KPAI Minta Aturan Rekrutmen ASN Perlindungan Anak Dikaji Ulang

    Nasional
    Pilkada Digelar di Zona Merah-Hijau, Kemendagri: Protokolnya Beda

    Pilkada Digelar di Zona Merah-Hijau, Kemendagri: Protokolnya Beda

    Nasional
    Kepala BPKH: Pendaftar Jemaah Haji Baru Turun Hingga 50 Persen

    Kepala BPKH: Pendaftar Jemaah Haji Baru Turun Hingga 50 Persen

    Nasional
    Tanggulangi Covid-19, Kementerian ESDM Realokasi Anggaran Rp 3,46 Triliun

    Tanggulangi Covid-19, Kementerian ESDM Realokasi Anggaran Rp 3,46 Triliun

    Nasional
    Kasus Eks Dirut PT DI, KPK Panggil Eks Direktur Keuangan

    Kasus Eks Dirut PT DI, KPK Panggil Eks Direktur Keuangan

    Nasional
    Soal Kalung Antivirus, Kementan Diminta Tunjukkan Hasil Riset

    Soal Kalung Antivirus, Kementan Diminta Tunjukkan Hasil Riset

    Nasional
    UPDATE: Tambah 1 Orang, RSKI Pulau Galang Rawat 15 Pasien Positif Covid-19

    UPDATE: Tambah 1 Orang, RSKI Pulau Galang Rawat 15 Pasien Positif Covid-19

    Nasional
    Anak Diduga Diperkosa Kepala P2TP2A, KPAI Akui Upaya Perlindungan Anak Ternodai

    Anak Diduga Diperkosa Kepala P2TP2A, KPAI Akui Upaya Perlindungan Anak Ternodai

    Nasional
    UPDATE: Tambah 9, RSD Wisma Atlet Tangani 667 Pasien Positif Covid-19

    UPDATE: Tambah 9, RSD Wisma Atlet Tangani 667 Pasien Positif Covid-19

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X