Salahkan Perangkat Desa soal BLSM, Mendagri Dinilai Keliru

Kompas.com - 11/07/2013, 12:40 WIB
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN HENDRA A SETYAWANMenteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN
Penulis Suhartono
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi II DPR, Budiman Sudjatmiko, menilai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi keliru ketika menyalahkan perangkat desa terkait kekisruhan penyaluran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Menurutnya, secara teknis apalagi sistem, aparat desa tidak pernah dilibatkan untuk proses pendataan sebelum penyaluran BLSM tersebut dilakukan.

"Dengan ini, pernyataan Mendagri yang menyalahkan para perangkat desa dalam persoalan kesalahan penyaluran BLSM sangat salah dan tidak tepat sekali," ujarnya, Kamis (11/7/2013) siang.

Mantan Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang kini berjuang lewat PDI Perjuangan itu mengatakan, pernyataan Gamawan dikhawatirkan bisa memicu ketegangan antara perangkat desa dan warganya. Terlebih lagi, sebelum ini, para perangkat desa sudah menjadi sasaran kemarahan warga yang berhak, tetapi tidak mendapatkan BLSM.

"Sebaiknya, Mendagri tidak selalu mengulang kesalahan kebijakan pemerintah sebelum-sebelumnya, yang kerap menyalahkan perangkat desa jika ada kebijakan yang tidak bisa dioperasikan dengan baik di tingkat paling bawah," lanjut Budiman.

Jika seandainya sejak awal proses penyaluran BLSM melibatkan perangkat desa, tambah Budiman, maka dapat dipastikan tidak akan terjadi kekisruhan saat disalurkan. Pasalnya, perangkat desa pasti akan melaksanakan pendataan secara akurat melalui musyawarah bersama perangkat di bawahnya, seperti rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW), untuk akurasi bagi mereka yang berhak mendapatkan BLSM.

"Selama ini, proses pendataan sepenuhnya ditangani oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan kantor pos. Jadi, tidak ada sama sekali perangkat desa yang dimintai bantuannya," tambah Pembina Utama Persatuan Rakyat Desa Nusantara itu.

Budiman menyarankan, pemerintah sebaiknya segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan, yang sifatnya operasional, terutama yang melibatkan perangkat desa sebagai ujung tombak yang bersinggungan langsung dengan warga.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pemerintah Waspada, Luhut Sebut Angka Reproduksi Efektif Covid-19 di Jawa-Bali Meningkat

    Pemerintah Waspada, Luhut Sebut Angka Reproduksi Efektif Covid-19 di Jawa-Bali Meningkat

    Nasional
    Kapolri Tidak Ragu Pecat Anggotanya yang Merusak Institusi Kepolisian

    Kapolri Tidak Ragu Pecat Anggotanya yang Merusak Institusi Kepolisian

    Nasional
    Bupati Langkat Punya Penjara untuk Perbudak Puluhan Pekerja Sawit

    Bupati Langkat Punya Penjara untuk Perbudak Puluhan Pekerja Sawit

    Nasional
    Luhut: Positivity Rate PCR Hampir 9 Persen, Pemerintah Waspada

    Luhut: Positivity Rate PCR Hampir 9 Persen, Pemerintah Waspada

    Nasional
    KPU Sebut Pemerintah Setuju Usul Pemilu 2024 Digelar 14 Februari

    KPU Sebut Pemerintah Setuju Usul Pemilu 2024 Digelar 14 Februari

    Nasional
    Majelis Angka: Ketika Harga Keadilan Bertarif

    Majelis Angka: Ketika Harga Keadilan Bertarif

    Nasional
    Menantu Luhut Jadi Pangkostrad, TB Hasanuddin Minta Publik Jangan Lihat Silsilah Keluarga

    Menantu Luhut Jadi Pangkostrad, TB Hasanuddin Minta Publik Jangan Lihat Silsilah Keluarga

    Nasional
    Prediksi Kasus Omicron Terus Meningkat, Pemerintah Belum Akan Setop Sekolah Tatap Muka

    Prediksi Kasus Omicron Terus Meningkat, Pemerintah Belum Akan Setop Sekolah Tatap Muka

    Nasional
    Komisi I-Panglima TNI Gelar Rapat, Bahas Isu Laut China Selatan hingga Papua

    Komisi I-Panglima TNI Gelar Rapat, Bahas Isu Laut China Selatan hingga Papua

    Nasional
    UPDATE: 1.626 Kasus Omicron, 678 di Antaranya Sembuh, 2 Meninggal

    UPDATE: 1.626 Kasus Omicron, 678 di Antaranya Sembuh, 2 Meninggal

    Nasional
    Polri Pastikan Pergantian Warna Pelat Nomor Kendaraan dan Pemasangan Cip RFID Gratis

    Polri Pastikan Pergantian Warna Pelat Nomor Kendaraan dan Pemasangan Cip RFID Gratis

    Nasional
    Dimulai Hari Ini, Simak Syarat 'Travel Bubble' dari Singapura ke Batam-Bintan

    Dimulai Hari Ini, Simak Syarat "Travel Bubble" dari Singapura ke Batam-Bintan

    Nasional
    Pemerintah Akan Buka Data PeduliLindungi ke Publik

    Pemerintah Akan Buka Data PeduliLindungi ke Publik

    Nasional
    MAKI Laporan Dugaan Pungli Oknum Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Capai Rp 1,7 Miliar

    MAKI Laporan Dugaan Pungli Oknum Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Capai Rp 1,7 Miliar

    Nasional
    Wapres Minta Semua Pihak Bersiap Hadapi Penyebaran Omicron

    Wapres Minta Semua Pihak Bersiap Hadapi Penyebaran Omicron

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.