Kompas.com - 11/07/2013, 10:54 WIB
Ilustrasi

KOMPAS/MUKHAMAD KURNIAWANIlustrasi
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Jafar meminta pemerintah serius menangani masalah infrastruktur menjelang mudik Lebaran. Ada enam langkah yang bisa dilakukan pemerintah dan para pemangku kepentingan ini untuk mempersiapkan infrastruktur yang menunjang kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pemudik.

"Pertama, pemerintah harus sesegera mungkin memperbaiki infrastruktur yang akan dilalui oleh pemudik baik jalur darat, udara, dan laut. Semua jalur yang dilalui pemudik harus dipastikan dalam kondisi siap pada saatnya, aman, nyaman, mencukupi, dan terjangkau," ucap Marwan di Jakarta, Kamis (11/7/2013).

Kedua, pemerintah harus segera menyelesaikan infrastruktur jalan yang dilalui pemudik seperti jalur pantura, jalan lintas Sumatra, dan lain-lain, agar tidak terjadi kemacetan karena adanya jalan rusak atau jalan masih dalam tahap pembangunan. Selain itu pemerintah juga harus menyiapkan jalur-jalur alternatif di daerah-daerah yang rawan terjadi kemacetan karena volume kendaraan pemudik.

Ketiga, untuk jalur laut harus dipastikan infrastruktur pelabuhan sudah memadai, tersedianya lahan parkir untuk menunggu, tersedianya kapal-kapal untuk mengangkut pemudik yang layak, aman, nyaman, dan mencukupi untuk mengangkut pemudik sekaligus kendaraannya.

"Jangan sampai ada pemudik yang harus menunggu berhari-hari bahkan lebaran di pelabuhan," tukas Marwan.

Keempat, pemerintah harus menyiapkan angkutan massal untuk pemudik yang aman, nyaman dan murah sekaligus menyiapkan angkutan untuk mengangkut kendaraan pemudik. Disamping hal itu bisa menstimulasi agar pemudik beralih ke kendaraan umum juga bisa mengurangi tingginya volume kendaraan pribadi di jalan terutama kendaraan roda dua.

"Misalnya tiket kereta api atau kapal harus murah jika perlu gratis bagi yang kurang mampu atau mudik gratis massal dengan bis yang di sponsori oleh pemerintah yang sekaligus menyediakan angkutan untuk mengangkut kendaraan pemudik," kata Marwan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kelima, pemerintah harus menyiapkan posko keamanan dan kesehatan pada daerah-daerah yang rawan kecelakaan dan keamanan. Jangan sampai pemudik meninggal karena kecelakaan yang disebabkan tidak tersedianya tenaga kesehatan atau adanya gangguan keamanan oleh orang yang tidak bertanggung jawab karena tidak adanya petugas keamanan.

"Terakhir, stakeholder pemerintah yang terkait dengan mudik seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Polri, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah yang dilalui pemudik harus berkoordinasi dan saling membantu demi terwujudnya mudik yang aman, dan nyaman," ucap Marwan.

Kurangi risiko


Menurutnya, masalah infrastruktur yang diperhatikan dengan baik tentu akan mengurangi risiko terjadinya kemacetan panjang dan kecelakaan selama arus mudik.

"Dalam sepekan terakhir berita macetnya jalur pantura masih menghiasi beberapa media nasional. Bahkan banyak kendaraan yang memilih pindah lewat jalur selatan. Termasuk juga jalur lintas Sumatera, dan daerah-daerah lain butuh perhatian serius," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Ingin Konsolidasi, Golkar Bersedia Rangkul Tokoh Politik yang Juga Mantan Kader

    Ingin Konsolidasi, Golkar Bersedia Rangkul Tokoh Politik yang Juga Mantan Kader

    Nasional
    Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

    Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

    Nasional
    Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3T untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

    Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3T untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

    Nasional
    KPK Tahan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

    KPK Tahan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

    Nasional
    OTT Bupati Musi Banyuasin, KPK Temukan Rp 1,5 Miliar dari Tas dan Rp 270 Juta dari Kantung Plastik

    OTT Bupati Musi Banyuasin, KPK Temukan Rp 1,5 Miliar dari Tas dan Rp 270 Juta dari Kantung Plastik

    Nasional
    BEM UNJ Tolak Rencana Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa ke Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

    BEM UNJ Tolak Rencana Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa ke Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

    Nasional
    Kronologi OTT Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

    Kronologi OTT Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

    Nasional
    Sebaran 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    Sebaran 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    Bupati Musi Banyuasin Dijanjikan Uang Rp 2,6 Miliar oleh Direktur Perusahaan Pemenang Tender

    Bupati Musi Banyuasin Dijanjikan Uang Rp 2,6 Miliar oleh Direktur Perusahaan Pemenang Tender

    Nasional
    UPDATE 16 Oktober: Ada 490.512 Suspek Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 16 Oktober: Ada 490.512 Suspek Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    UPDATE 16 Oktober: Ada 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 16 Oktober: Ada 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    UPDATE: 270.811 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,75 Persen

    UPDATE: 270.811 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,75 Persen

    Nasional
    UPDATE 16 Oktober: Sebaran 997 Kasus Baru Covid-19, di DKI Paling Tinggi

    UPDATE 16 Oktober: Sebaran 997 Kasus Baru Covid-19, di DKI Paling Tinggi

    Nasional
    UPDATE 16 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 29,85 Persen dari Target

    UPDATE 16 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 29,85 Persen dari Target

    Nasional
    Jadi Tersangka, Bupati Musi Banyuasin Punya Harta Rp 34 Miliar, Termasuk Aset di Australia

    Jadi Tersangka, Bupati Musi Banyuasin Punya Harta Rp 34 Miliar, Termasuk Aset di Australia

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.