Partai Mana yang Telah Dijajaki PDI Perjuangan untuk Berkoalisi?

Kompas.com - 11/07/2013, 10:45 WIB
Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo TRIBUNNEWS/DANY PERMANASekjen PDIP Tjahjo Kumolo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, partainya membuka diri untuk berkoalisi dengan partai lain. Saat ini, komunikasi intens terus dijalin, khususnya dengan salah satu partai politik peserta pemilihan umum 2014.

Tjahjo menjelaskan, koalisi dilakukan untuk mensiasati seandainya perolehan suara PDI Perjuangan pada pemilu legislatif tak mencapai target, yakni 20 persen suara. Selain itu, penyamaan konsep pemerintahan ke depan juga akan menjadi faktor lain dalam berkoalisi.

"(Komunikasi) yang intensif sudah dengan satu partai, yang pasti parpol peserta pemilu," kata Tjahjo, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (11/7/2013).

Mengenai figur yang akan diusung menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, kata Tjahjo, PDI Perjuangan akan membuka diri untuk mendiskusikannya. Saat ini perhitungan terus dilakukan untuk memetakan peluangnya.

"Anda pahamlah siapa partainya. Soal nama (capres/cawapres) open to discuss," ujar Tjahjo.

Pasca Pemilu 2014, PDI Perjuangan bertekad tak lagi menjadi oposisi. Hal itu dapat diraih hanya dengan memenangkan pemilu mendatang. Perolehan suara yang ditargetkan adalah 20 persen. Sedangkan untuk mengusung capres, figur yang dipilih adalah kader yang memegang teguh ideologi partai, yakni harus pro pada ekonomi kerakyatan dan demokrasi Pancasila.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

    Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

    Nasional
    Berembus Isu 'Reshuffle' akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

    Berembus Isu "Reshuffle" akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

    Nasional
    Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

    Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

    Nasional
    UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

    UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

    Nasional
    Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

    Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

    Nasional
    Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

    Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

    Nasional
    Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

    Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

    Nasional
    Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

    Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

    Nasional
    Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

    Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

    Nasional
    Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

    Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

    Nasional
    PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

    PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

    Nasional
    Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

    Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

    Nasional
    UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

    UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

    Nasional
    UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

    UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

    Nasional
    UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

    UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X