Jenguk Rusli Zainal, Muladi: Solidaritas Sesama Golkar

Kompas.com - 11/07/2013, 10:22 WIB
Politisi senior Partai Gokar, Muladi (dua kiri), turun dari bus yang membawa berkas berkas verifikasi Partai Golkar untuk didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta, Jumat (31/8/2012). TRIBUNNEWS/DANY PERMANAPolitisi senior Partai Gokar, Muladi (dua kiri), turun dari bus yang membawa berkas berkas verifikasi Partai Golkar untuk didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta, Jumat (31/8/2012).
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Menteri Kehakiman Muladi, yang juga petinggi Partai Golkar, mengunjungi Gubernur Riau Rusli Zainal yang ditahan di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (11/7/2013). Rusli merupakan tersangka kasus dugaan suap peraturan daerah Pekan Olahraga Nasional (PON) dan korupsi kehutanan.

"Saya mau jenguk Pak Rusli, sebagai sesama kader," kata Muladi, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Saat ditanya mengapa petinggi Partai Golkar kerap mengejuk Rusli di tahanan, Muladi mengatakan bahwa Rusli termasuk orang penting di partai.

"Ini orang baik dan penting, banyak hubungan luas. Golkar harus bertanggung jawab secara pribadi, bukan kelembagaan," ucap Muladi.

Mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) ini pun mengatakan bahwa Golkar akan memberikan bantuan hukum kepada Rusli sebagai bentuk solidaritas.

"Ini solidaritas, kita bela dan kita sediakan tim hukum," tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, bukan hanya Muladi petinggi Partai Golkar yang menjenguk Rusli. Mantan orang nomor satu di Riau itu pun pernah dikunjungi Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Rusli juga pernah dikunjungi mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga petinggi Partai Golkar.

Rata-rata yang berkunjung mengaku ingin memberikan dukungan moral kepada Rusli. Kalla bahkan mengaku dekat dengan Rusli, baik dalam struktur kepemimpinan di partai maupun saat Kalla menjadi wapres.

KPK menetapkan Rusli sebagai tersangka atas tiga tuduhan perbuatan korupsi. Pertama, Rusli diduga menerima suap untuk meloloskan pembahasan perda itu. Terkait pembahasan perda yang sama, Rusli juga diduga menyuap sejumlah anggota DPRD Provinsi Riau.

Selain itu, Rusli ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melakukan penyalahgunaan wewenang terkait penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Kabupaten Pelalawan, Riau, pada 2001 sampai 2006.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

    Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

    Nasional
    Penyidik Kesulitan Usut Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group, Polri: Datanya Ambaradul

    Penyidik Kesulitan Usut Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group, Polri: Datanya Ambaradul

    Nasional
    Covid-19 Masih Ada, Dokter Ingatkan Masyarakat Terapkan Germas untuk Jaga Vitalitas Tubuh

    Covid-19 Masih Ada, Dokter Ingatkan Masyarakat Terapkan Germas untuk Jaga Vitalitas Tubuh

    Nasional
    Pakar Ingatkan Ancaman Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Jakarta

    Pakar Ingatkan Ancaman Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Jakarta

    Nasional
    Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

    Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

    Nasional
    KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

    KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

    Nasional
    Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

    Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

    Nasional
    Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

    Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

    Nasional
    Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

    Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

    Nasional
    Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

    Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

    Nasional
    Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

    Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

    Nasional
    Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

    Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

    Nasional
    Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

    Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

    Nasional
    JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

    JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

    Nasional
    Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

    Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X