Kompas.com - 11/07/2013, 02:30 WIB
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto, Abraham Samad, dan Zulkarnaen (kiri ke kanan) mengikuti rapat dengan Tim Pengawas Kasus Bank Century DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2013). Agenda pertemuan adalah laporan perkembangan pemeriksaan tim penyidik KPK terhadap mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Amerika Serikat. KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN HENDRA A SETYAWANPimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto, Abraham Samad, dan Zulkarnaen (kiri ke kanan) mengikuti rapat dengan Tim Pengawas Kasus Bank Century DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2013). Agenda pertemuan adalah laporan perkembangan pemeriksaan tim penyidik KPK terhadap mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Amerika Serikat. KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Penanganan skandal Bank Century kembali mendekati mantan Gubernur Bank Indonesia yang kini menjadi Wakil Presiden, Boediono. Rapat tertutup Tim Pengawas Bank Century dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (10/7/2013), disebut mendorong digunakannya hak menyatakan pendapat DPR untuk memanggil Boediono terkait skandal tersebut.

"Hasil rapat dengan KPK tampaknya akan mendorong DPR menggunakan hak menyatakan pendapat kepada Boediono. Artinya, tidak bisa hanya BM atau SF yang dipersalahkan, itu harus menjadi tanggung jawab kolektif dewan gubernur," kata anggota Tim Pengawas Bank Century, Bambang Soesatyo, dalam pernyataan tertulis yang diterima pada Rabu (10/7/2013) malam.

BM adalah inisial untuk Budi Mulya, sementara SF adalah inisial dari Siti Fadjriah, keduanya mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia yang oleh KPK dinyatakan bertanggung jawab atas pengucuran dana talangan untuk Bank Century. Budi Mulya telah ditetapkan menjadi tersangka korupsi oleh KPK atas kasus ini, sementara surat perintah penyidikan (sprindik) untuk Siti Fadjriah belum diterbitkan dengan mempertimbangkan kondisi kesehatannya.

Bambang menjelaskan, dalam rapat yang digelar tertutup itu pimpinan KPK menyatakan bahwa Budi Mulya dan Fadjriah dikenakan tuduhan tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP) untuk Bank Century. Namun, proses pemberian FPJP diputuskan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia yang dipimpin langsung oleh Boediono.

Selain itu, tambah Bambang, penetapan status Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik pun diputuskan dalam RDG yang dihadiri pula oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda Swaray Goeltom, dan enam anggota lain Dewan Gubernur Bank Indonesia termasuk Budi Mulya dan Fadjriah.

Bambang mengatakan dalam rapat tertutup dengan KPK, Tim Pengawas Bank Century menyatakan apresiasi atas kerja KPK terkait penanganan skandal Bank Century. Setelah melewati proses panjang dan berliku, perhitungan dan pencairan dana talangan untuk Bank Century dianggap telah sampai di jantung persoalan. "Bukti-bukti terdahulu, plus sejumlah kesaksian terbaru dari para terperiksa membuat KPK harus fokus pada indikasi moral hazard sejumlah oknum mantan pimpinan Bank Indonesia," ujarnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Nasional
Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

Nasional
Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

Nasional
Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

Nasional
Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Nasional
Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Nasional
Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

Nasional
Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

Nasional
Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

Nasional
Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Nasional
Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

Nasional
Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Nasional
Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X