Politik ”Balsem”

Kompas.com - 10/07/2013, 21:55 WIB
Seorang penerima dana BLSM di Manado menunjukkan Kartu Perlindungan Sosial dan dana yang diterimanya. Kompas.com/Ronny Adolof BuolSeorang penerima dana BLSM di Manado menunjukkan Kartu Perlindungan Sosial dan dana yang diterimanya.
EditorHindra Liauw
Oleh:

KOMPAS.com- Seperti ”balsem” (obat gosok), bantuan langsung sementara masyarakat sejatinya bukan obat penyakit kronis atau menahun.

Paling banter ia hanya mampu mengatasi gatal-gatal akibat gigitan serangga, otot kaku, atau kembung karena masuk angin. Namun, jangan salah, bagi masyarakat miskin dan tak memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan, beragam merek balsem telah menjadi obat generik untuk mengatasi semua gejala sakit.

Bagi masyarakat kota, tiga ratus ribu rupiah memang tidak seberapa. Meski tidak semua orang mudah mendapatkannya, uang sebesar itu nyaris tak berharga bila dibawa ke pasar mengingat harga kian melambung.

Namun, bagi masyarakat miskin di desa, uang sebesar itu bisa setara upah sepuluh hari membersihkan rumput di kebun atau mencangkul hingga tengah hari. Jadi, jangan remehkan besaran bantuan langsung sebab nilainya bisa beragam bagi kelompok masyarakat yang berbeda.

Di sisi lain, ada masyarakat desa yang penasaran mendapatkan bantuan langsung meski ia tidak teramat miskin, hanya karena ingin merasakan dana segar dari pemerintah. Itulah sebabnya banyak penerima BLSM (dulu BLT) yang menganggapnya sebagai jatah makan siang gratis. Di kampung-kampung sering terdengar lelucon, bertahun-tahun bayar pajak belum sekali pun menikmati uang negara.

Gejala inilah yang jadi kelemahan bantuan langsung, tak menjamin semua kelompok sasaran menerima, padahal mereka dipastikan terkena dampak kenaikan harga BBM. Ibarat tetesan air hujan, bantuan langsung terkadang turun tidak merata.

Namun, dampak paling parah dari penyaluran bantuan langsung adalah tergerusnya modal sosial partisipatif warga. Banyak desa tak bisa lagi menarik urunan desa (urdes) sebagai wujud gotong royong dalam pembiayaan pembangunan desa sebab warga yang tergolong mampu sekalipun tak lagi mau membayar karena merasa diperlakukan tak adil. Mengapa susah-susah membayar urdes, sementara warga lain dapat uang tunai dari pemerintah?

Inilah biaya sosial yang harus dibayar akibat peluncuran bantuan langsung. Tergerusnya modal sosial dan rontoknya sendi-sendi gotong-royong. Belum lagi kendala teknis pembagian di desa yang berpotensi memicu ketegangan antarwarga, bahkan dengan pengurus setempat. Seperti obat yang tak cocok, alih-alih menyembuhkan penyakit, penyaluran ”balsem” malah memancing keluhan baru.

Padat karya

Ada bentuk bantuan yang bernilai pemberdayaan meski tidak akan mengikis kemiskinan. Bentuk padat karya dinilai lebih masuk akal dan mendidik ketimbang bantuan langsung. Dengan logika yang amat sederhana, padat karya amat dibutuhkan untuk memperbaiki berbagai infrastruktur dan fasilitas publik yang rusak sambil membuka kesempatan menambah penghasilan bagi masyarakat.

Banyak warga tidak mengerti batasan kewenangan pemerintah daerah dan pusat. Warga kerap mengeluh dan menyalahkan pemerintah ketika mendapati jalan desa rusak, irigasi tak berfungsi, atap sekolah roboh atau aspal jalan mengelupas dan berlubang-lubang. Semua kerusakan itu dipandang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memperbaikinya, tanpa merinci pemerintah pusat atau daerah. Karena itu, akan dipandang ironis bila pemerintah membagi-bagikan uang, sementara infrastruktur yang rusak dibiarkan.

Halaman:
Baca tentang
    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X