Kompas.com - 10/07/2013, 17:19 WIB
Suasana rapat pleno BAdan Legislasi (BAleg) DPR membahas RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dipimpin Ketua Baleg DPR Ignatius Mulyono (kanan) didampingi Wakil Ketua Baleg DPR Anna Muawanah (dua dari kanan) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/12/2012). Pengambilan keputusan terhadap RUU Pilpres tersebut ditunda hingga masa sidang berikutnya, karena mayoritas fraksi meminta penambahan waktu untuk pembahasan lebih dalam.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWANSuasana rapat pleno BAdan Legislasi (BAleg) DPR membahas RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dipimpin Ketua Baleg DPR Ignatius Mulyono (kanan) didampingi Wakil Ketua Baleg DPR Anna Muawanah (dua dari kanan) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/12/2012). Pengambilan keputusan terhadap RUU Pilpres tersebut ditunda hingga masa sidang berikutnya, karena mayoritas fraksi meminta penambahan waktu untuk pembahasan lebih dalam.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Indra, mengaku kecewa dengan ditundanya keputusan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden (Pilpres). Ia menduga, penundaan dilakukan sengaja untuk mengulur waktu sehingga akhirnya tak jadi disahkan dengan alasan mepetnya waktu dengan gelaran Pilpres 2014.

"Saya curiga pola ini sengaja dilakukan untuk buying time dari pihak tertentu sehingga UU Pilpres tak jadi direvisi," kata Indra di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (10/7/2013).

Anggota Komisi IX DPR RI ini menegaskan, banyak alasan yang mendesak yang melandasi UU Pilpres harus direvisi. Beberapa di antaranya ialah mengenai presidential threshold, aturan mengenai rangkap jabatan presiden, dana kampanye, serta jenjang pendidikan minimal capres bersangkutan.

"Ini dasar untuk direvisi karena pilpres tidak hanya presidential threshold. Saya semakin pesimis (direvisi)," ujarnya.

Sebelumnya, rapat Badan Legislasi DPR kembali tidak menghasilkan keputusan apa pun terkait pembahasan revisi UU Pilpres. Padahal, rapat pleno yang digelar pada Selasa (9/7/2013) kemarin adalah rapat pengambilan keputusan terakhir untuk menentukan apakah revisi UU Pilpres ini dilanjutkan atau dihentikan. Ketua Baleg DPR Ignatius Mulyono mengatakan, setelah mendengarkan pandangan sembilan fraksi, parlemen tidak mencapai kata sepakat.

Ada lima fraksi yang menolak perubahan UU Pilpres, yakni Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Sementara fraksi yang mendukung revisi UU Pilpres ialah Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Hanura.

Mulyono menuturkan, pembahasan akan dilanjutkan pada masa sidang berikutnya setelah masa reses selama satu bulan yang dimulai pada Jumat (11/7/2013) mendatang. Usulan Mulyono ini sempat mendapat kritik dari partai yang mendukung adanya revisi. Sementara itu, Wakil Ketua Baleg Dimyati Natakusumah menilai perlunya waktu pendalaman supaya partai-partai kembali melakukan lobi sehingga rancangan UU Pilpres belum bisa dikatakan ditarik atau dihentikan pembahasannya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun pembahasan revisi UU Pilpres ini sudah berkali-kali ditunda lantaran persoalan satu pasal, yakni pada Pasal 9 UU Pilpres. Di dalam pasal itu, disebutkan bahwa pasangan capres dan cawapres hanya bisa diajukan partai politik dan gabungan partai politik yang memiliki 20 persen kursi di parlemen dan 25 persen suara nasional.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

    Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

    Nasional
    UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    Update: Sebaran 7.465 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jakarta

    Update: Sebaran 7.465 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jakarta

    Nasional
    UPDATE 12 Juni: Ada 106.894 Kasus Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 12 Juni: Ada 106.894 Kasus Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    Update 12 Juni: Ada 108.324 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    Update 12 Juni: Ada 108.324 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    Update: Bertambah 5.292, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.740.436 Orang

    Update: Bertambah 5.292, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.740.436 Orang

    Nasional
    Update 12 Juni: Bertambah 164, Korban Meninggal Dunia akibat Covid-19 Jadi 52.730 Orang

    Update 12 Juni: Bertambah 164, Korban Meninggal Dunia akibat Covid-19 Jadi 52.730 Orang

    Nasional
    Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi, Panglima TNI Ingatkan Petugas Mesti Paham Tugas Pengendalian Covid-19

    Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi, Panglima TNI Ingatkan Petugas Mesti Paham Tugas Pengendalian Covid-19

    Nasional
    UPDATE: Tambah 7.465, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.901.490 Orang

    UPDATE: Tambah 7.465, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.901.490 Orang

    Nasional
    Presiden Jokowi: Kita Tunjukkan, Bali Destinasi Sangat Aman Dikunjungi

    Presiden Jokowi: Kita Tunjukkan, Bali Destinasi Sangat Aman Dikunjungi

    Nasional
    Pengamat Nilai Pemberantasan Pungli Era Jokowi Lama Tak Terdengar

    Pengamat Nilai Pemberantasan Pungli Era Jokowi Lama Tak Terdengar

    Nasional
    Soal Rencana Sembako Kena PPN, Stafsus Menkeu: Pemerintah Satu Barisan dengan Pedagang Pasar

    Soal Rencana Sembako Kena PPN, Stafsus Menkeu: Pemerintah Satu Barisan dengan Pedagang Pasar

    Nasional
    Mengingat Pembentukan Saber Pungli dan Sejarah Pemberantasan Pungutan Liar di Indonesia...

    Mengingat Pembentukan Saber Pungli dan Sejarah Pemberantasan Pungutan Liar di Indonesia...

    Nasional
    Polemik PPN Sembako, DPR: Kita Tak Tahu Itu Draf RUU KUP atau Bukan

    Polemik PPN Sembako, DPR: Kita Tak Tahu Itu Draf RUU KUP atau Bukan

    Nasional
    Stafsus Menkeu: Penolakan Sembako Kena PPN Terjadi karena Penyampaian Informasi Belum Utuh

    Stafsus Menkeu: Penolakan Sembako Kena PPN Terjadi karena Penyampaian Informasi Belum Utuh

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X