Kompas.com - 10/07/2013, 16:40 WIB
Mantan Wakil Presiden dan Ketua PMI Jusuf Kalla KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHOMantan Wakil Presiden dan Ketua PMI Jusuf Kalla
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra Liauw


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK berpendapat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden tidak perlu diubah. Ambang batas pengusungan calon presiden dan wakil presiden dalam UU tersebut dinilai sudah demokratis.

"Tetap saja. Enggak usah selalu berubah-ubah," kata JK di Jakarta, Rabu (10/7/2013), ketika dimintai tanggapan silang pendapat soal revisi UU Pilpres di Dewan Perwakilan Rakyat.

JK mengatakan, ambang batas presiden, yakni 20 persen perolehan kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional, merupakan usulannya ketika masih menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar. Hingga saat ini, JK tetap mempertahankan pandangannya itu.

JK tidak sependapat jika revisi UU Pilpres disebut menghadapi jalan buntu atau deadlock. Menurutnya, mayoritas fraksi di DPR memang sudah tidak setuju UU Pilpres direvisi. Untuk itu, kata dia, UU Pilpres tidak perlu diubah.

Ketika disinggung adanya pandangan bahwa angka ambang batas saat ini tidak memberi ruang parpol kecil untuk mengusung capres-cawapres sendiri, JK menjawab, "Itu risiko kecil. Itu cara demokrasi memilih pemimpin."

Seperti diberitakan, pembahasan revisi UU Pilpres di Badan Legislasi DPR masih mandek tanpa ada keputusan apa pun. Pedebatan paling krusial terletak pada persyaratan ambang batas presiden. Revisi UU tersebut akan dilanjutkan pada masa sidang selanjutnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Masyarakat Diminta Tak Abaikan Protokol Kesehatan

    PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Masyarakat Diminta Tak Abaikan Protokol Kesehatan

    Nasional
    Soal Isu Reshuffle Kabinet, Arsul Sani: Hanya Pak Jokowi dan Allah yang Tahu

    Soal Isu Reshuffle Kabinet, Arsul Sani: Hanya Pak Jokowi dan Allah yang Tahu

    Nasional
    Muktamar Ke-34 NU Akan Digelar 23-25 Desember 2021 di Lampung

    Muktamar Ke-34 NU Akan Digelar 23-25 Desember 2021 di Lampung

    Nasional
    Saksi Akui Angin Prayitno Titipkan 81 SHM Tanah agar Tidak Disita KPK

    Saksi Akui Angin Prayitno Titipkan 81 SHM Tanah agar Tidak Disita KPK

    Nasional
    Cerita Warga ke Jokowi soal Detik-detik Erupsi Semeru...

    Cerita Warga ke Jokowi soal Detik-detik Erupsi Semeru...

    Nasional
    Hujan dan Ledakan di Gunung Semeru, Pencarian Korban Sulit Dilakukan

    Hujan dan Ledakan di Gunung Semeru, Pencarian Korban Sulit Dilakukan

    Nasional
    Diperiksa KPK dalam Kasus Bupati Musi Banyuasin, Istri Alex Noerdin Irit Bicara

    Diperiksa KPK dalam Kasus Bupati Musi Banyuasin, Istri Alex Noerdin Irit Bicara

    Nasional
    Penularan Covid-19 Rendah, Kemenkes: Jangan Lengah, Varian Delta Mendominasi dan Punya 23 Mutasi

    Penularan Covid-19 Rendah, Kemenkes: Jangan Lengah, Varian Delta Mendominasi dan Punya 23 Mutasi

    Nasional
    UPDATE Erupsi Semeru: 34 Orang Meninggal Dunia, 22 Orang Hilang

    UPDATE Erupsi Semeru: 34 Orang Meninggal Dunia, 22 Orang Hilang

    Nasional
    DPR Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022, Revisi UU Cipta Kerja Masuk Daftar Kumulatif Terbuka

    DPR Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022, Revisi UU Cipta Kerja Masuk Daftar Kumulatif Terbuka

    Nasional
    Anggota Baleg Sebut Tak Ada Pengurangan Pasal dalam Revisi UU Cipta Kerja

    Anggota Baleg Sebut Tak Ada Pengurangan Pasal dalam Revisi UU Cipta Kerja

    Nasional
    UPDATE 7 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,03 Persen

    UPDATE 7 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,03 Persen

    Nasional
    PPKM Level 3 Batal Diterapkan Saat Nataru, Bagaimana Nasib Cuti ASN?

    PPKM Level 3 Batal Diterapkan Saat Nataru, Bagaimana Nasib Cuti ASN?

    Nasional
    UPDATE: Tambah 375.878 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 0,09 Persen

    UPDATE: Tambah 375.878 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 0,09 Persen

    Nasional
    UPDATE 7 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Lansia Capai 55,45 Persen

    UPDATE 7 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Lansia Capai 55,45 Persen

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.