Kompas.com - 10/07/2013, 13:37 WIB
Ilustrasi: Syarat pencalonan presiden KOMPASIlustrasi: Syarat pencalonan presiden
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Partai Gerindra menyayangkan tertundanya pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden. Padahal, pelaksanaan Pemilu 2014 semakin dekat.

Pembahasan revisi UU tersebut dinilai tidak hanya menjadi domain Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi juga harus melibatkan masyarakat. Pandangan masyarakat mengenai persyaratan pengusungan calon presiden dan wakil presiden perlu didengar.

"Ini karena yang akan memilih presiden adalah rakyat. Perlu didengar aspirasi masyarakat soal syarat pencalonan," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon di Jakarta, Rabu (10/7/2013), menanggapi revisi UU Pilpres yang menghadapi jalan buntu.

Sebelumnya, pembahasan revisi UU Pilpres di Badan Legislasi DPR masih mandek tanpa ada keputusan apa pun. Perdebatan paling krusial terletak pada persyaratan ambang batas presiden, yakni 20 persen perolehan kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional.

Fadli mengatakan, pihaknya sama sekali tidak khawatir meskipun ambang batas presiden tidak berubah. Ia yakin dapat mencapai syarat tersebut. Namun, katanya, persyaratan itu bertentangan dengan konstitusi.

Dalam Pasal 6 UUD 1945, lanjut Fadli, tidak diamanatkan penetapan ambang batas presiden. Konstitusi hanya menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden diajukan oleh parpol atau gabungan parpol.

"Oleh karenanya, penetapan angka ambang batas jelas melanggar konstitusi dan mencederai prinsip civil rights dalam sistem demokrasi. Tanpa ambang batas pun sistem presidensial kita sudah sangat kuat, bahkan terkuat di dunia," kata Fadli.

Ia menambahkan, ambang batas presiden hanya membuat praktik politik transaksional terus berlanjut. Selain itu, tokoh-tokoh terbaik sulit mendapat kesempatan untuk menjadi calon pemimpin selanjutnya.

"Bahkan, hal ini merupakan cermin oligarki partai secara sistemik yang melukai penghormatan terhadap hak setiap warga negara. Pada akhirnya, oligarki partai inilah yang memangkas hak konstitusi warga negara untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Sebaiknya pembicaraan ini dibawa ke diskursus publik," paparnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

    Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

    Nasional
    KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

    KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

    Nasional
    Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

    Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

    Nasional
    Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

    Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

    Nasional
    Johan Budi 'Ceramahi' Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

    Johan Budi "Ceramahi" Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

    Nasional
    Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

    Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

    Nasional
    Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

    Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

    Nasional
    Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

    Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

    Nasional
    Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

    Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

    Nasional
    Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

    Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

    Nasional
    Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

    Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

    Nasional
    PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

    PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

    Nasional
    KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

    KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

    Nasional
    TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

    TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

    Nasional
    Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

    Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.