Kompas.com - 09/07/2013, 22:31 WIB
ilustrasi:  Satuan Unit K-9 Satwa Polisi Republik Indonesia mengikuti upacara HUT ke-64 Bhayangkara di Markas Komando Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. DHONI SETIAWANilustrasi: Satuan Unit K-9 Satwa Polisi Republik Indonesia mengikuti upacara HUT ke-64 Bhayangkara di Markas Komando Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Kepolisian menempati peringkat pertama sebagai lembaga yang dianggap paling korupsi oleh masyarakat di beberapa negara wilayah Asia Tenggara. Hal tersebut berdasarkan survei Global Corruption Barometer (GBC) 2013 oleh Transparency International (TI).

"Polisi lembaga dianggap lembaga paling korup di Asia Tenggara yaitu 3,9 dari skala 1 sampai 5," ujar Peneliti TI Indonesia, Wahyudi Tohari dalam rilis survei TI di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Selasa (9/7/2013).

Survei dilakukan dengan mengisi skor 1 sampai 5. Angka 1 berarti sama sekali tidak korup dan angka 5 berarti sangat korup.

Negara yang masyarakatnya menyebut kepolisian lembaga paling korup yaitu Indonesia, Malaysia, Filipin, Thailand dan Vietnam. Selain polisi, posisi berikutnya yaitu partai politik (3,6), pejabat publik (3,5), peradilan (3,4), dan parlemen (3,3).

Untuk Indonesia sendiri, kepolisian dan parlemen menempati urutan pertama yang dianggap paling korup (4,5). Kemudian, secara berrturut-turut yaitu peradilan (4,4), partai politik (4,3), pejabat publik (4), bisnis (3,4), kesehatan (3,3), pendidikan (3,2), militer (3,1), LSM (2,8), lembaga keagamaan (2,7), dan media (2,4).

"Polisi, parlemen, dan peradilan, tiga lembaga yang dianggap paling korup di Indonesia," kata Wahyudi.

Survei dilakukan pada 114.000 orang responden di 107 negara pada kurun waktu September 2012 hingga Maret 2013. Reponden merupakan masyarakat dengan populasi rumah tangga. Di wilayah Asia Tenggara mencakup negara Indonesia, Kamboja, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam. Di Indonesia sendiri survei dilakukan terhadap 1.000 responden di lima kota yaitu Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan Bandung.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ketua Pengurus Harian TII Natalia Soebagjo mengatakan, polisi menjadi urutan pertama karena selama ini perannya paling dekat dengan masyarakat.

"Itu yang dirasakan oleh masyarakat. Ini hasil pengalaman orang itu sendiri. Poilisi adalah yang mereka alami. Tentu ini range-nya bisa pada praktik korupsi kecil-kecilan, seperti di jalanan tapi bisa sampe ke yang tinggi. Ini karena banyak layanan-layanan yang langsung dialami masyarakat," katanya.

Sementara itu, masyarakat di sebagian besar wilayah Asia Tenggara juga menilai masalah korupsi meningkat. Peningkatan paling banyak dirasakan masyarakat Indonesia yakni 72 persen responden menyatakan meningkat.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pesisir Utara Jawa Darurat Tenggelam

Pesisir Utara Jawa Darurat Tenggelam

Nasional
Alex Noerdin Jadi Tersangka dan Kerugian Negara akibat Kasusnya yang Capai 30 Juta Dollar AS

Alex Noerdin Jadi Tersangka dan Kerugian Negara akibat Kasusnya yang Capai 30 Juta Dollar AS

Nasional
Saat Jokowi Berikan Jaket Hijau Miliknya ke Warga Sumut...

Saat Jokowi Berikan Jaket Hijau Miliknya ke Warga Sumut...

Nasional
Nelayan Lihat Kapal Perang China, TNI AL Siagakan 4 Kapal Perang RI di Natuna

Nelayan Lihat Kapal Perang China, TNI AL Siagakan 4 Kapal Perang RI di Natuna

Nasional
Jepang Peringatkan Warganya soal Ancaman Teror di Indonesia, BIN: Kami Antisipasi

Jepang Peringatkan Warganya soal Ancaman Teror di Indonesia, BIN: Kami Antisipasi

Nasional
Jokowi Divonis Melawan Hukum soal Polusi Udara, Pemerintah Tunggu Kajian KLHK

Jokowi Divonis Melawan Hukum soal Polusi Udara, Pemerintah Tunggu Kajian KLHK

Nasional
Kemenkes: Indonesia Kini Miliki 245,7 Juta Vaksin Covid-19

Kemenkes: Indonesia Kini Miliki 245,7 Juta Vaksin Covid-19

Nasional
[POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi dan Promosi 150 Pati | Keterbukaan Krisdayanti soal Gaji Diapresiasi

[POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi dan Promosi 150 Pati | Keterbukaan Krisdayanti soal Gaji Diapresiasi

Nasional
Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Nasional
OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

Nasional
1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

Nasional
Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.