Kompas.com - 09/07/2013, 20:07 WIB
Juru Bicara KPK, Johan Budi. KOMPAS/LUCKY PRANSISKAJuru Bicara KPK, Johan Budi.
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dugaan keterlibatan hakim lain dalam kasus penerimaan suap terkait penanganan perkara bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung yang menjerat hakim PN Bandung Setyabudi Tejocahyono.

Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, ada keterangan saksi dan bukti yang menunjukkan peran hakim lain dalam rangkaian cerita penerimaan suap tersebut. Atas dasar itulah, KPK melibatkan mantan Ketua PT Jawa Barat Sareh Wiyono dan hakim PN Bandung lainnya, Ramlan Comel dalam proses rekonstruksi pemberian uang kepada hakim Setyabudi.

“Orang yang dimasukkan dalam rekonstruksi itu bisa dari keterangan saksi atau dari bukti-bukti yang diterima penyidik. Jalinan cerita itu, mungkin ada adegan yang harus menghadirkan Pak Sareh dan Ramlan,” kata Johan di Jakarta, Selasa (8/7/2013).

Mengenai detil dugaan peran Sareh dan Ramlan, Johan mengaku tidak tahu. Kemungkinan, katanya, kedua hakim ini dilibatkan dalam rekonstruksi karena diduga ikut dalam suatu pertemuan yang melibatkan para tersangka. “Tapi yang pasti bisa saja mereka pada saat itu ada di situ, sedang lewat situ, misalnya menyaksikan pertemuan. Kan belum ada disimpulkan bahwa dia terlibat, masih dikembangkan,” ujar Johan.

KPK melakukan rekonstruksi di sejumlah tempat, salah satunya di ruangan kerja Sareh ketika dia masih menjabat Ketua PT Jabar, di kantir Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada Rabu (3/7/2013). Sareh kini telah pensiun dan beberapa kali menjalani pemeriksaan di KPK.

Adegan yang dilakukan berdasarkan pemeriksaan terhadap Setyabudi mengungkapkan adanya dugaan Setyabudi memberikan uang Rp 250 juta kepada Sareh. Uang tersebut diduga sebagai pelicin agar putusan kasus korupsi bansos yang masuk ke PT Jabar bisa mendukung putusan PN Bandung. Dalam putusan persidangan yang dipimpin Setyabudhi, seluruh terdakwa mendapat vonis sama, yaitu hukuman penjara 1 tahun.

Namun, reka ulang pemberian uang Rp 250 juta ini dibantah Sareh. Selain di ruangan Sareh, rekonstruksi digelar di rumah pribadi Sareh di Jalan Supratman No. 100 (samping Hotel Mitra). Di rumah tersebut, ada adegan pertemuan antara Sareh dengan Setyabudi. Diduga, dalam pertemuan tersebut, ada pembahasan yang merupakan kelanjutan dari pembicaraan di ruangan kerja Sareh.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam pertemuan itu, Sareh diduga bersedia membantu Setyabudi asalkan disediakan uang Rp 1,5 miliar. Sama seperti sebelumnya, Sareh juga membantah adegan mengenai kesepakatan pemberian uang Rp 1,5 miliar tersebut. Rekonstruksi digelar di Vila Jodam milik tersangka dugaan penyuapan, Toto Hutagalung. Diduga, ada pertemuan antara Toto, Setyabudi, Ramlan, Wali Kota Dada Rosada, dan mantan Sekretaris Daerah Edi Siswadi di vila tersebut. Seusai pertemuan, mereka pergi ke rumah karaoke Venetian tanpa dihadiri Dada. Rekonstruksi pun berlanjut ke rumah karaoke tersebut.

Saat rekonstruksi berlangsung, hakim Ramlan diwakili oleh orang lain. Dalam kasus ini, mulanya KPK menetapkan empat tersangka, yakni Toto, Setyabudi, pejabat Pemkot Bandung Herry Nurhayat, serta pria bernama Asep Triana yang diduga sebagai suruhan Toto. Dalam pengembangannya, KPK menetapkan Dada dan Edi sebagai tersangka.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

    Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

    Nasional
    5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

    5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

    Nasional
    Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

    Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

    Nasional
    ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

    ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

    Nasional
    Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

    Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

    Nasional
    Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

    Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

    Nasional
    Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

    Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

    Nasional
    Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

    Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

    Nasional
    Dua Terdakwa Korupsi di Bakamla Dituntut 4 Tahun Penjara

    Dua Terdakwa Korupsi di Bakamla Dituntut 4 Tahun Penjara

    Nasional
    Serma KKO (Purn) Samuri, Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya, Tutup Usia

    Serma KKO (Purn) Samuri, Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya, Tutup Usia

    Nasional
    Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

    Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

    Nasional
    Jemaah Umrah Indonesia Wajib Karantina 14 Hari, KJRI Jeddah Akan Diplomasi ke Saudi

    Jemaah Umrah Indonesia Wajib Karantina 14 Hari, KJRI Jeddah Akan Diplomasi ke Saudi

    Nasional
    Kemenkominfo Ajak Humas Pemerintah Maksimalkan Medsos untuk Komunikasikan Program

    Kemenkominfo Ajak Humas Pemerintah Maksimalkan Medsos untuk Komunikasikan Program

    Nasional
    Arab Saudi Buka Pintu Jemaah Umrah Internasional, Ini Kata Kemenag

    Arab Saudi Buka Pintu Jemaah Umrah Internasional, Ini Kata Kemenag

    Nasional
    Albertina Ho Bantah Tudingan Terlibat Dalam Pembuatan SK Terkait TWK Pegawai KPK

    Albertina Ho Bantah Tudingan Terlibat Dalam Pembuatan SK Terkait TWK Pegawai KPK

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X