Kompas.com - 09/07/2013, 19:33 WIB
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi IX DPR menyoroti minimnya upah kerja untuk wartawan. Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Komisi IX DPR dengan sejumlah organisasi wartawan di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7/2013).

Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning menyampaikan, selama ini wartawan sering kali menjadi korban dari pekerjaannya. Selain diupah rendah, tugas pemberitaan juga diintervensi oleh pemilik media tempatnya bekerja.

"Ternyata media massa bukan seperti yang kita bayangkan," kata Ribka.

Sejalan dengan itu, anggota Komisi I DPR Chusnunia Chalim menyatakan bahwa pihaknya memerlukan data rinci untuk mengetahui kontrak kerja wartawan di setiap perusahaan. Data itu diperlukan untuk landasan memperjuangkan nasib wartawan dari tingkat parlemen.

"Kami butuh data terperinci seperti hubungan kerja antara responden, jumlah konkretnya berapa dan sejak kapan masa bekerjanya, termasuk gaji yang diberikan medianya seberapa besar supaya jadi data yang dapat diperjuangkan," ujar Chusnunia.

Terkait itu, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Eko Maryadi meminta kepada DPR agar pihaknya dilibatkan dalam penentuan upah layak bersama dewan pengupahan karena selama ini AJI tak pernah terlibat dalam penentuan upah, padahal serikat tenaga kerjanya telah resmi tercatat di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

"Kalau boleh Komisi IX juga nanti memanggil perusahaan-perusahaan media besar, menengah, dan kecil. Saya mengajak agar teman-teman wartawan itu sadar kalau posisi mereka adalah buruh," kata Eko.

Sebelumnya, Eko juga menyampaikan tiga masalah besar yang dihadapi oleh wartawan di Indonesia. Ketiga masalah itu berkaitan erat dengan kesejahteraan, jaminan berserikat, dan jaminan keselamatan dalam berkarier serta dalam menjalankan tugas.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengamat Ragu Pelaku Bom Polsek Astanaanyar 'Lone Wolf'

Pengamat Ragu Pelaku Bom Polsek Astanaanyar "Lone Wolf"

Nasional
Suhu Politik Memanas, Bamsoet Sarankan Pelaksanaan Pemilu 2024 Dipikir Lagi

Suhu Politik Memanas, Bamsoet Sarankan Pelaksanaan Pemilu 2024 Dipikir Lagi

Nasional
KUHP Baru, Ganggu Upacara Pemakaman Bisa Dipidana Denda Rp 10 Juta

KUHP Baru, Ganggu Upacara Pemakaman Bisa Dipidana Denda Rp 10 Juta

Nasional
Anggota DPR Sebut Seseorang yang Dituding Sebarkan 'Hoax' Tak Melulu Dikenai Pidana

Anggota DPR Sebut Seseorang yang Dituding Sebarkan "Hoax" Tak Melulu Dikenai Pidana

Nasional
Syarat Lengkap, Bawaslu Kaji Laporan Dugaan Curi Start Kampanye Anies di Aceh

Syarat Lengkap, Bawaslu Kaji Laporan Dugaan Curi Start Kampanye Anies di Aceh

Nasional
KUHP Baru, Orang Gabung Organisasi Kejahatan Bakal Dipenjara 5 Tahun

KUHP Baru, Orang Gabung Organisasi Kejahatan Bakal Dipenjara 5 Tahun

Nasional
KUHP Baru, Pelaku Tawuran Terancam 2,5 sampai 4 Tahun Penjara

KUHP Baru, Pelaku Tawuran Terancam 2,5 sampai 4 Tahun Penjara

Nasional
KUHP Baru, Paksa Masuk Rumah dan Pekarangan Orang Lain Bisa Dipidana hingga 2 Tahun Penjara

KUHP Baru, Paksa Masuk Rumah dan Pekarangan Orang Lain Bisa Dipidana hingga 2 Tahun Penjara

Nasional
Purnawirawan TNI Pelanggar HAM Berat Paniai Divonis Bebas

Purnawirawan TNI Pelanggar HAM Berat Paniai Divonis Bebas

Nasional
MUI Gelar Mukernas, Soroti Persatuan Umat Jelang Pemilu 2024

MUI Gelar Mukernas, Soroti Persatuan Umat Jelang Pemilu 2024

Nasional
Kemenkes Temukan Satu Kasus Omicron BN.1 di Indonesia

Kemenkes Temukan Satu Kasus Omicron BN.1 di Indonesia

Nasional
Kemenkes: Kebijakan Penanganan Covid-19 pada Nataru Dievaluasi Tiap 2 Minggu Sekali

Kemenkes: Kebijakan Penanganan Covid-19 pada Nataru Dievaluasi Tiap 2 Minggu Sekali

Nasional
Survei Poltracking: Prabowo Subianto Raih Kepuasan Kinerja Tertinggi

Survei Poltracking: Prabowo Subianto Raih Kepuasan Kinerja Tertinggi

Nasional
RKUHP Disahkan, Kejagung: Mau Tidak Mau, Suka Tidak Suka Kejaksaan Harus Laksanakan

RKUHP Disahkan, Kejagung: Mau Tidak Mau, Suka Tidak Suka Kejaksaan Harus Laksanakan

Nasional
KUHP Baru, Pengeroyokan dan Vandalisme Bisa Dipenjara 5 Tahun

KUHP Baru, Pengeroyokan dan Vandalisme Bisa Dipenjara 5 Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.