Kompas.com - 09/07/2013, 16:41 WIB
Surya Paloh BANAR FIL ARDHISurya Paloh
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh menilai, aturan presidential threshold (PT) dalam Undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan presiden sudah tepat. Menurut Surya, semakin dikit calon presiden maka semakin baik untuk menyaring capres terbaik.

"Aturan 20 bahkan 25 persen cukup bagus. Kalau rendah, nanti kalau misalnya 12 partai mampu mencapainya, maka semua partai bisa ajukan capres. Ini bisa semakin kacau. Semakin sedikit calon presiden semakin baik," kata Surya di Kantor DPP Nasdem, Jakarta, Selasa (9/7/2013).

Menurut dia, seleksi capres seharusnya memang tidak mudah. Begitu juga dalam seleksi calon legislatif (caleg). Partai Nasdem yang merupakan partai baru itu tak khawatir dengan peraturan tersebut.

"Memilih presiden sebagai putra terbaik bangsa, tidak dengan syarat yang mudah. Caleg saja sudah mempunyai pendidikan. Rakyat membutuhkan presiden yang lebh efektif mengantar kesejahteraan dan kemakmuran, yang mengedepakan moralitas dan profesionalitas," ujarnya.

Dalam Pasal 9 UU Pilpres menyebutkan bahwa pasangan capres dan cawapres bisa diusung partai politik atau gabungan partai politik dengan jumlah kursi di parlemen minimal 20 persen dan jumlah suara secara nasional minimal 25 persen.

Ada lima fraksi yang menolak UU Pilpres direvisi yaitu Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Sementara, empat fraksi lainnya mendukung revisi UU Pilpres yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Hanura. Partai Nasdem yang juga menjadi peserta Pemilu 2014, mendukung sikap partai yang menolak revisi UU Pilpres.

"Seharusnya pemikiran Paprol jangan kepentingan partainya saja tapi kepentingan nation. Saya sepakat dengan sikap Golkar, PDIP dan Demokrat," kata Surya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun, partai yang mendukung revisi tersebut menilai aturan saat ini menghambat partai-partai kecil yang hendak mengajukan capres. Sebut saja Partai Gerindra yang sudah jauh hari mengusung Prabowo Subianto sebagai capresnya. Demikian pula Partai Hanura yang sudah deklarasi akan mengusung Wiranto.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Jadi Tersangka? Ini Kata KPK

    Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Jadi Tersangka? Ini Kata KPK

    Nasional
    Jokowi: Meski Sudah Divaksin Harus Tetap Patuh Prokes, Pakai Masker

    Jokowi: Meski Sudah Divaksin Harus Tetap Patuh Prokes, Pakai Masker

    Nasional
    UPDATE: Tambah 2.881, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.201.559

    UPDATE: Tambah 2.881, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.201.559

    Nasional
    Sekjen Gerindra Bertemu Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ini yang Dibahas

    Sekjen Gerindra Bertemu Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ini yang Dibahas

    Nasional
    Kemenkes Sebut Produksi Vaksin Merah Putih agar RI Tak Bergantung pada Impor

    Kemenkes Sebut Produksi Vaksin Merah Putih agar RI Tak Bergantung pada Impor

    Nasional
    Wapres Ma'ruf Amin Minta Program Pendidikan Tinggi Adopsi Konteks Lokal

    Wapres Ma'ruf Amin Minta Program Pendidikan Tinggi Adopsi Konteks Lokal

    Nasional
    Bareskrim Polri Tangkap 20 Tersangka Kasus Peredaran Uang Palsu

    Bareskrim Polri Tangkap 20 Tersangka Kasus Peredaran Uang Palsu

    Nasional
    KPU: Kita Nyaris Tidak Punya Tradisi Persiapkan Pemilu dengan Baik dan Matang

    KPU: Kita Nyaris Tidak Punya Tradisi Persiapkan Pemilu dengan Baik dan Matang

    Nasional
    Nadiem Sebut Banyak Formasi Kosong Seleksi Guru PPPK di Daerah-daerah Terpencil

    Nadiem Sebut Banyak Formasi Kosong Seleksi Guru PPPK di Daerah-daerah Terpencil

    Nasional
    KPK Periksa Saksi di 4 Daerah Terkait Dugaan Korupsi Penanganan Perkara di Lampung Tengah

    KPK Periksa Saksi di 4 Daerah Terkait Dugaan Korupsi Penanganan Perkara di Lampung Tengah

    Nasional
    Pastikan Pemerintah Perkuat 3T dan Vaksinasi, Menkes: 'Insya Allah' Kita Hidup Normal

    Pastikan Pemerintah Perkuat 3T dan Vaksinasi, Menkes: "Insya Allah" Kita Hidup Normal

    Nasional
    Wapres Optimistis Tak Ada Lagi Kemiskinan Ekstrem pada 2024

    Wapres Optimistis Tak Ada Lagi Kemiskinan Ekstrem pada 2024

    Nasional
    KPK Usut Dugaan Korupsi Terkait Penanganan Perkara di Lampung Tengah

    KPK Usut Dugaan Korupsi Terkait Penanganan Perkara di Lampung Tengah

    Nasional
    Penjelasan Kemenkes soal Klaim Vaksin Pfizer Aman untuk Anak 5-11 Tahun

    Penjelasan Kemenkes soal Klaim Vaksin Pfizer Aman untuk Anak 5-11 Tahun

    Nasional
    Ini Penjelasan BPN Bogor soal Sengketa Lahan PT Sentul City Tbk Vs Rocky Gerung

    Ini Penjelasan BPN Bogor soal Sengketa Lahan PT Sentul City Tbk Vs Rocky Gerung

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.