Surya Paloh: Sedikit Calon Presiden Semakin Baik

Kompas.com - 09/07/2013, 16:41 WIB
Surya Paloh BANAR FIL ARDHISurya Paloh
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh menilai, aturan presidential threshold (PT) dalam Undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan presiden sudah tepat. Menurut Surya, semakin dikit calon presiden maka semakin baik untuk menyaring capres terbaik.

"Aturan 20 bahkan 25 persen cukup bagus. Kalau rendah, nanti kalau misalnya 12 partai mampu mencapainya, maka semua partai bisa ajukan capres. Ini bisa semakin kacau. Semakin sedikit calon presiden semakin baik," kata Surya di Kantor DPP Nasdem, Jakarta, Selasa (9/7/2013).

Menurut dia, seleksi capres seharusnya memang tidak mudah. Begitu juga dalam seleksi calon legislatif (caleg). Partai Nasdem yang merupakan partai baru itu tak khawatir dengan peraturan tersebut.

"Memilih presiden sebagai putra terbaik bangsa, tidak dengan syarat yang mudah. Caleg saja sudah mempunyai pendidikan. Rakyat membutuhkan presiden yang lebh efektif mengantar kesejahteraan dan kemakmuran, yang mengedepakan moralitas dan profesionalitas," ujarnya.

Dalam Pasal 9 UU Pilpres menyebutkan bahwa pasangan capres dan cawapres bisa diusung partai politik atau gabungan partai politik dengan jumlah kursi di parlemen minimal 20 persen dan jumlah suara secara nasional minimal 25 persen.

Ada lima fraksi yang menolak UU Pilpres direvisi yaitu Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Sementara, empat fraksi lainnya mendukung revisi UU Pilpres yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Hanura. Partai Nasdem yang juga menjadi peserta Pemilu 2014, mendukung sikap partai yang menolak revisi UU Pilpres.

"Seharusnya pemikiran Paprol jangan kepentingan partainya saja tapi kepentingan nation. Saya sepakat dengan sikap Golkar, PDIP dan Demokrat," kata Surya.

Adapun, partai yang mendukung revisi tersebut menilai aturan saat ini menghambat partai-partai kecil yang hendak mengajukan capres. Sebut saja Partai Gerindra yang sudah jauh hari mengusung Prabowo Subianto sebagai capresnya. Demikian pula Partai Hanura yang sudah deklarasi akan mengusung Wiranto.

Baca tentang


    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Bakal Paslon Diminta Tanggung Jawab Cegah Klaster Covid-19 di Pilkada

    Bakal Paslon Diminta Tanggung Jawab Cegah Klaster Covid-19 di Pilkada

    Nasional
    Pasien Sembuh Catat Rekor Harian, Tes Covid-19 Harus Ditambah

    Pasien Sembuh Catat Rekor Harian, Tes Covid-19 Harus Ditambah

    Nasional
    Pimpinan KPU Positif Covid-19 Bertambah, Perlukah Pilkada Ditunda?

    Pimpinan KPU Positif Covid-19 Bertambah, Perlukah Pilkada Ditunda?

    Nasional
    Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

    Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

    Nasional
    Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

    Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

    Nasional
    Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

    Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

    Nasional
    Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

    Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

    Nasional
    Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

    Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

    Nasional
    Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

    Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

    Nasional
    Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

    Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

    Nasional
    Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

    Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

    Nasional
    Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

    Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

    Nasional
    Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

    Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

    Nasional
    PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

    PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

    Nasional
    Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

    Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X