Kompas.com - 09/07/2013, 15:49 WIB
Menteri Agama Suryadharma Ali (tengah) saat memimpin sidang itsbat penentuan awal bulan Ramadhan, di Kementerian Agama, Jakarta, Senin (8/7/2013). KOMPAS.com/Indra AkuntonoMenteri Agama Suryadharma Ali (tengah) saat memimpin sidang itsbat penentuan awal bulan Ramadhan, di Kementerian Agama, Jakarta, Senin (8/7/2013).
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary


JAKARTA, KOMPAS.com
— Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin berpendapat, pemerintah tidak perlu menggelar sidang isbat untuk menentukan awal Ramadhan. Menurut Din, sidang isbat hanya menghamburkan uang rakyat.

Bagaimana tanggapan Suryadharma Ali?

Ia mengatakan, sidang isbat harus dilakukan karena ada proses untuk menetapkan awal Ramadhan. Pengambilan keputusan harus dilakukan dalam forum dengan melibatkan berbagai pihak.

"Kalau Menteri Agama memutuskan tanpa forum, kalau ada pihak yang menggugat, bisa saja Menteri Agama dikatakan otoriter, memutuskan sepihak. Sidang isbat keputusannya tidak sepihak, tapi ada proses ilmiah, bukan dogmatis," kata Suryadharma, di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Selasa (9/7/2013).

Suryadharma mengatakan, selama masih ada perbedaan penetapan kriteria posisi hilal, akan terus berpeluang terjadi perbedaan penetapan awal Ramadhan. Inti perbedaan terletak pada penetapan kriteria posisi hilal pada berapa derajat.

"Ada yang 6, ada 4, ada 2, ada di bawah 1," katanya.

Melihat masih adanya perbedaan penetapan awal Ramadhan oleh berbagai kelompok dengan keputusan pemerintah, menurut Suryadharma, pihaknya akan terus berkomunikasi dengan mereka.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Penetapan berapa derajat ilmu pengetahuan. Gimana kita mau bantah, itu ilmu pengetahuan,"  ucapnya.

Suryadharma menambahkan, pihaknya akan mengakomodasi permintaan berbagai pihak agar pemerintah menambah peralatan untuk menetapkan awal Ramadhan. Jika diperlukan, pemerintah akan membeli teropong yang lebih besar seperti yang dimiliki Malaysia.

Seperti diberitakan, sebelum sidang isbat digelar, PP Muhammadiyah telah menetapkan awal Ramadhan hari ini. Lantaran sudah menetapkan awal Ramadhan, perwakilan Muhammadiyah tidak hadir dalam sidang isbat. Hasil sidang isbat, pemerintah menetapkan awal Ramadhan 2013 pada 10 Juli.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    100 Hari Menuju PON XX Papua, Panitia Siapkan Berbagai Event Menarik

    100 Hari Menuju PON XX Papua, Panitia Siapkan Berbagai Event Menarik

    Nasional
    Hakim Anggap Pernyataan Rizieq Merasa Sehat Saat Dirawat di RS Ummi sebagai Kebohongan

    Hakim Anggap Pernyataan Rizieq Merasa Sehat Saat Dirawat di RS Ummi sebagai Kebohongan

    Nasional
    DIM RUU Otsus Papua Disetujui, DPR dan Pemerinta Bentuk Panja

    DIM RUU Otsus Papua Disetujui, DPR dan Pemerinta Bentuk Panja

    Nasional
    Vaksinasi Indonesia Tertinggal dari Negara Lain, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Ajak Tokoh Agama untuk Sosialisasikan

    Vaksinasi Indonesia Tertinggal dari Negara Lain, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Ajak Tokoh Agama untuk Sosialisasikan

    Nasional
    Mudahkan Masyarakat Laporkan Pelanggar Etik di KPK, Dewas Luncurkan Aplikasi 'Otentik'

    Mudahkan Masyarakat Laporkan Pelanggar Etik di KPK, Dewas Luncurkan Aplikasi "Otentik"

    Nasional
    Polri Minta Maaf atas Perbuatan Briptu Nikmal Perkosa Remaja di Mapolsek

    Polri Minta Maaf atas Perbuatan Briptu Nikmal Perkosa Remaja di Mapolsek

    Nasional
    Briptu Nikmal Idwar, Polisi Pemerkosa Remaja di Maluku Utara Akan Dipecat

    Briptu Nikmal Idwar, Polisi Pemerkosa Remaja di Maluku Utara Akan Dipecat

    Nasional
    Ini Hal yang Memberatkan Vonis terhadap Rizieq Shihab dalam Kasus Tes Usap RS Ummi

    Ini Hal yang Memberatkan Vonis terhadap Rizieq Shihab dalam Kasus Tes Usap RS Ummi

    Nasional
    Hakim Vonis Rizieq Shihab 4 Tahun Penjara, Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa

    Hakim Vonis Rizieq Shihab 4 Tahun Penjara, Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa

    Nasional
    Pemerintah Hong Kong Kategorikan Situasi Pandemi Covid-19 Indonesia seperti India

    Pemerintah Hong Kong Kategorikan Situasi Pandemi Covid-19 Indonesia seperti India

    Nasional
    Divonis 4 Tahun Penjara di Kasus Tes Swab RS Ummi, Rizieq Banding

    Divonis 4 Tahun Penjara di Kasus Tes Swab RS Ummi, Rizieq Banding

    Nasional
    YLBHI Anggap Pernyataan Jampidsus Soal Pinangki Tidak Etis

    YLBHI Anggap Pernyataan Jampidsus Soal Pinangki Tidak Etis

    Nasional
    Ini Perkiraan Biaya Lockdown yang Pernah Diungkap Jokowi...

    Ini Perkiraan Biaya Lockdown yang Pernah Diungkap Jokowi...

    Nasional
    BREAKING NEWS: Rizieq Shihab Divonis 4 Tahun Penjara di Kasus Tes Swab RS Ummi

    BREAKING NEWS: Rizieq Shihab Divonis 4 Tahun Penjara di Kasus Tes Swab RS Ummi

    Nasional
    Nadiem: Merdeka Belajar Dirancang untuk Prioritaskan Kebutuhan Pelajar

    Nadiem: Merdeka Belajar Dirancang untuk Prioritaskan Kebutuhan Pelajar

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X