Kompas.com - 09/07/2013, 15:49 WIB
Menteri Agama Suryadharma Ali (tengah) saat memimpin sidang itsbat penentuan awal bulan Ramadhan, di Kementerian Agama, Jakarta, Senin (8/7/2013). KOMPAS.com/Indra AkuntonoMenteri Agama Suryadharma Ali (tengah) saat memimpin sidang itsbat penentuan awal bulan Ramadhan, di Kementerian Agama, Jakarta, Senin (8/7/2013).
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary


JAKARTA, KOMPAS.com
— Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin berpendapat, pemerintah tidak perlu menggelar sidang isbat untuk menentukan awal Ramadhan. Menurut Din, sidang isbat hanya menghamburkan uang rakyat.

Bagaimana tanggapan Suryadharma Ali?

Ia mengatakan, sidang isbat harus dilakukan karena ada proses untuk menetapkan awal Ramadhan. Pengambilan keputusan harus dilakukan dalam forum dengan melibatkan berbagai pihak.

"Kalau Menteri Agama memutuskan tanpa forum, kalau ada pihak yang menggugat, bisa saja Menteri Agama dikatakan otoriter, memutuskan sepihak. Sidang isbat keputusannya tidak sepihak, tapi ada proses ilmiah, bukan dogmatis," kata Suryadharma, di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Selasa (9/7/2013).

Suryadharma mengatakan, selama masih ada perbedaan penetapan kriteria posisi hilal, akan terus berpeluang terjadi perbedaan penetapan awal Ramadhan. Inti perbedaan terletak pada penetapan kriteria posisi hilal pada berapa derajat.

"Ada yang 6, ada 4, ada 2, ada di bawah 1," katanya.

Melihat masih adanya perbedaan penetapan awal Ramadhan oleh berbagai kelompok dengan keputusan pemerintah, menurut Suryadharma, pihaknya akan terus berkomunikasi dengan mereka.

"Penetapan berapa derajat ilmu pengetahuan. Gimana kita mau bantah, itu ilmu pengetahuan,"  ucapnya.

Suryadharma menambahkan, pihaknya akan mengakomodasi permintaan berbagai pihak agar pemerintah menambah peralatan untuk menetapkan awal Ramadhan. Jika diperlukan, pemerintah akan membeli teropong yang lebih besar seperti yang dimiliki Malaysia.

Seperti diberitakan, sebelum sidang isbat digelar, PP Muhammadiyah telah menetapkan awal Ramadhan hari ini. Lantaran sudah menetapkan awal Ramadhan, perwakilan Muhammadiyah tidak hadir dalam sidang isbat. Hasil sidang isbat, pemerintah menetapkan awal Ramadhan 2013 pada 10 Juli.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

    KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

    Nasional
    Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

    Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

    Nasional
    Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

    Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

    Nasional
    UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

    UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

    Nasional
    Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

    Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

    Nasional
    UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

    UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

    Nasional
    Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

    Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

    Nasional
    Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

    Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

    Nasional
    UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

    UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

    Nasional
    UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

    UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

    Nasional
    Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

    Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

    Nasional
    Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

    Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

    Nasional
    UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

    UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

    Nasional
    UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

    UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

    Nasional
    UPDATE: Tambah 86.846 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.201.727

    UPDATE: Tambah 86.846 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.201.727

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X