Kompas.com - 09/07/2013, 11:31 WIB
Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana KOMPAS. com/Indra AkuntonoKetua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana mengklaim, konvensi capres partainya bisa menjadi pintu masuk bagi capres-capres yang selama ini belum terafiliasi dengan partai politik mana pun. 

"Ini golden gate, pintu emas untuk mencari calon pemimpin karena partai-partai lain, kan, capresnya dikungkung partainya sendiri," ujar Sutan di Kompleks Parlemen, Selasa (8/7/2013).

Menurut Sutan, melalui konvensi, Demokrat berharap agar pemimpin yang terjaring merupakan sosok terbaik untuk Indonesia. Selain itu, ia juga mengakui bahwa konvensi dilakukan untuk mendongkrak elektabilitas Partai Demokrat.

"Kalau naik, alhamdulillah. Kalau dibikin enak ngapain dibikin enggak enak kan? Kalau tanam kebaikan, niscaya akan muncul kebaikan juga kan?" kata Sutan.

Saat disinggung tentang kesuksesan Golkar menggelar konvensi pada tahun 2004 silam, Sutan meluruskannya. Menurutnya, konvensi yang dilakukan Partai Demokrat berbeda dengan yang dilakukan Golkar.

"Golkar itu yang memilih adalah DPC dan DPD. Itu kan sama saja mencari atau memilih ketum di Demokrat dan tidak melibatkan rakyat. Sementara kami gunakan metode survei. Jadi sama saja kandidat-kandidat ini berkampanye ke seluruh negeri," katanya.

Seperti diberitakan, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan tujuh butir pokok terkait konvensi Partai Demokrat pada Minggu (7/7/2013) malam. Penjelasan SBY dilakukan lantaran dia menyadari banyak bias yang terjadi terkait konvensi yang akan dilakukan partainya.

Dalam penjelasannya, SBY mengungkapkan, tujuh pokok terkait konvensi seperti penyusunan komite seleksi yang terdiri dari unsur internal dan independen. Komite seleksi ini juga yang akan menentukan kriteria dan juga mengumumkan peserta konvensi pada Agustus 2013 ini.

Sementara itu, peserta konvensi bisa berasal dari kader Partai Demokrat ataupun nonkader. Mereka yang lolos seleksi sebagai kandidat capres nantinya harus menjalani konvensi selama delapan bulan yang dibagi ke dalam dua tahapan. Mereka akan disurvei oleh tiga lembaga dan hasilnya diumumkan ke publik. Setelah hasil pileg diketahui, Partai Demokrat baru akan mengumumkan kandidat capres yang diusungnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kepada Menteri-menteri Jokowi, PDI-P: Cetak Prestasi yang Diakui Rakyat, Bukan Pencitraan

    Kepada Menteri-menteri Jokowi, PDI-P: Cetak Prestasi yang Diakui Rakyat, Bukan Pencitraan

    Nasional
    24 Tahun Reformasi, Partai Buruh Desak Pemerintah Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

    24 Tahun Reformasi, Partai Buruh Desak Pemerintah Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

    Nasional
    40 Petani di Bengkulu Ditelanjangi Polisi dan Dikriminalisasi, Komnas HAM Turun Tangan

    40 Petani di Bengkulu Ditelanjangi Polisi dan Dikriminalisasi, Komnas HAM Turun Tangan

    Nasional
    Bareskrim Ungkap Harga Mobil Ferrari Indra Kenz yang Disita Senilai Rp 4 Miliar-Rp 5 Miliar

    Bareskrim Ungkap Harga Mobil Ferrari Indra Kenz yang Disita Senilai Rp 4 Miliar-Rp 5 Miliar

    Nasional
    Sejumlah Kepala Dinas Diperiksa KPK untuk Kasus Suap Wali Kota Ambon

    Sejumlah Kepala Dinas Diperiksa KPK untuk Kasus Suap Wali Kota Ambon

    Nasional
    Perjalanan Panjang Kodam III/Siliwangi, 76 Tahun Jaga Pertahanan Jabar-Banten

    Perjalanan Panjang Kodam III/Siliwangi, 76 Tahun Jaga Pertahanan Jabar-Banten

    Nasional
    Sekjen Golkar Tegaskan Koalisi Indonesia Bersatu Tak Ganggu Pemerintahan Jokowi

    Sekjen Golkar Tegaskan Koalisi Indonesia Bersatu Tak Ganggu Pemerintahan Jokowi

    Nasional
    Dugaan Sementara Komnas HAM, Operasi Pembunuhan Munir pada 2004 Juga Sasar Tokoh Lain

    Dugaan Sementara Komnas HAM, Operasi Pembunuhan Munir pada 2004 Juga Sasar Tokoh Lain

    Nasional
    Soal Kemungkinan Berkoalisi dengan Gerindra pada Pemilu 2024, Ini Kata Sekjen PDI-P

    Soal Kemungkinan Berkoalisi dengan Gerindra pada Pemilu 2024, Ini Kata Sekjen PDI-P

    Nasional
    Kejagung: Lin Che Wei Dibawa ke Kemendag oleh Indrasari Wisnu Wardhana

    Kejagung: Lin Che Wei Dibawa ke Kemendag oleh Indrasari Wisnu Wardhana

    Nasional
    Satgas Covid-19: Kasus Aktif Terus Menurun dari 7.474 Jadi 3.766

    Satgas Covid-19: Kasus Aktif Terus Menurun dari 7.474 Jadi 3.766

    Nasional
    Pemerintah Diminta Tak Gegabah Wacanakan Status Endemi Covid-19

    Pemerintah Diminta Tak Gegabah Wacanakan Status Endemi Covid-19

    Nasional
    BUMDes di Boyolali Keberatan Bayar Rp 30 Juta Per Tahun ke PT KAI, Gus Halim Janji Carikan Solusi

    BUMDes di Boyolali Keberatan Bayar Rp 30 Juta Per Tahun ke PT KAI, Gus Halim Janji Carikan Solusi

    Nasional
    Komnas HAM: Kasus Munir Sangat Potensial Ditetapkan Jadi Pelanggaran HAM Berat

    Komnas HAM: Kasus Munir Sangat Potensial Ditetapkan Jadi Pelanggaran HAM Berat

    Nasional
    Komnas HAM: Status Kasus Munir Segera Diumumkan, Pelanggaran HAM Berat atau Bukan

    Komnas HAM: Status Kasus Munir Segera Diumumkan, Pelanggaran HAM Berat atau Bukan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.