Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MPR: Tak Perlu Berlebihan Sikapi Beda Awal Ramadhan

Kompas.com - 09/07/2013, 08:36 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Perbedaan penetapan awal Ramadhan karena metodologi penentuan yang berbeda diminta tak perlu dibesar-besarkan. Jangan sampai persoalan itu sampai memunculkan perpecahan.

"Perbedaan tersebut tidak perlu disikapi secara berlebihan, apalagi disikapi secara dramatis sedemikian rupa seakan-akan terjadi perpecahan umat Islam," kata Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hajriyanto Y Thohari, Senin (8/7/2013). Lebih tidak proporsional lagi, ujar dia, bila perbedaan penentuan awal Ramadhan tersebut dikait-katikan dengan relasi umat Islam dan pemerintah.

Menurut Hajriyanto, perbedaan penentuan awal Ramadhan di Indonesia bukanlah fenomena baru. Dia menegaskan, perbedaan itu hanya disebabkan oleh perbedaan metodologi yang digunakan untuk menentukan apakah hilal telah terlihat.

Saat ini, kata Hajriyanto, masyarakat semakin cerdas. Pemerintah pun seharusnya sudah lebih arif dan bijaksana. "Negara tidak boleh terlalu terlibat mengurusi mahzab atau paham keagamaan," ujar dia.

Pemerintah menetapkan bahwa awal bulan Ramadhan 1434 H adalah Rabu (10/7/2013). Keputusan itu diambil lantaran sampai Senin (8/7/2013) petang hilal belum tampak di seluruh wilayah Indonesia. Keputusan diambil dengan mengundang 12 organisasi Islam dalam sidang isbat.

Sementara itu, Pengurus Pusat Muhammadiyah sudah terlebih dahulu memutuskan Ramadhan 1434 H dimulai pada Selasa (9/7/2013). Saat sidang isbat digelar, tak ada perwakilan Muhamadiyah yang hadir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

    Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

    Nasional
    Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

    Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

    Nasional
    Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

    Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

    Nasional
    Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

    Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

    Nasional
    Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

    Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

    Nasional
    Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

    Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

    Nasional
    Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Nasional
    Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

    Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

    Nasional
    Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

    Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

    Nasional
    Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

    Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

    Nasional
    Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

    Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

    Nasional
    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

    [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

    Nasional
    Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

    Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

    Nasional
    Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

    Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com