Kompas.com - 09/07/2013, 08:36 WIB
Anggota Lajnah Falakiiyah PBNU tengah meneropong matahari untuk melihat Rukyah Hilal di Gedung Season City, Tambora, Jakarta Barat, Senin (8/7/2013). Hilal tersebut untuk menentukan awal puasa bagi umat Islam.  WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHAAnggota Lajnah Falakiiyah PBNU tengah meneropong matahari untuk melihat Rukyah Hilal di Gedung Season City, Tambora, Jakarta Barat, Senin (8/7/2013). Hilal tersebut untuk menentukan awal puasa bagi umat Islam.
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Perbedaan penetapan awal Ramadhan karena metodologi penentuan yang berbeda diminta tak perlu dibesar-besarkan. Jangan sampai persoalan itu sampai memunculkan perpecahan.

"Perbedaan tersebut tidak perlu disikapi secara berlebihan, apalagi disikapi secara dramatis sedemikian rupa seakan-akan terjadi perpecahan umat Islam," kata Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hajriyanto Y Thohari, Senin (8/7/2013). Lebih tidak proporsional lagi, ujar dia, bila perbedaan penentuan awal Ramadhan tersebut dikait-katikan dengan relasi umat Islam dan pemerintah.

Menurut Hajriyanto, perbedaan penentuan awal Ramadhan di Indonesia bukanlah fenomena baru. Dia menegaskan, perbedaan itu hanya disebabkan oleh perbedaan metodologi yang digunakan untuk menentukan apakah hilal telah terlihat.

Saat ini, kata Hajriyanto, masyarakat semakin cerdas. Pemerintah pun seharusnya sudah lebih arif dan bijaksana. "Negara tidak boleh terlalu terlibat mengurusi mahzab atau paham keagamaan," ujar dia.

Pemerintah menetapkan bahwa awal bulan Ramadhan 1434 H adalah Rabu (10/7/2013). Keputusan itu diambil lantaran sampai Senin (8/7/2013) petang hilal belum tampak di seluruh wilayah Indonesia. Keputusan diambil dengan mengundang 12 organisasi Islam dalam sidang isbat.

Sementara itu, Pengurus Pusat Muhammadiyah sudah terlebih dahulu memutuskan Ramadhan 1434 H dimulai pada Selasa (9/7/2013). Saat sidang isbat digelar, tak ada perwakilan Muhamadiyah yang hadir.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

    Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

    Nasional
    Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

    Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

    Nasional
    Aplikasi Perpanjang SIM dari Rumah Diapresiasi, Kompolnas: Menekan Potensi Pungli

    Aplikasi Perpanjang SIM dari Rumah Diapresiasi, Kompolnas: Menekan Potensi Pungli

    Nasional
    UPDATE: Sebaran 5.656 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat 1.568

    UPDATE: Sebaran 5.656 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat 1.568

    Nasional
    Pimpinan Komisi IX Sebut Tak Ada Kesepakatan Kolektif Ikuti Uji Klinis Vaksin Nusantara

    Pimpinan Komisi IX Sebut Tak Ada Kesepakatan Kolektif Ikuti Uji Klinis Vaksin Nusantara

    Nasional
    UPDATE 14 April: 74.158 Spesimen Covid-19 Diperiksa Dalam Sehari

    UPDATE 14 April: 74.158 Spesimen Covid-19 Diperiksa Dalam Sehari

    Nasional
    UPDATE 14 April: Suspek Covid-19 Ada 58.580 Orang

    UPDATE 14 April: Suspek Covid-19 Ada 58.580 Orang

    Nasional
    UPDATE 14 April: Ada 108.384 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 14 April: Ada 108.384 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    Soal Vaksin Nusantara, Satgas Covid-19: Harus Ikuti Kaidah Ilmiah dan Standar WHO

    Soal Vaksin Nusantara, Satgas Covid-19: Harus Ikuti Kaidah Ilmiah dan Standar WHO

    Nasional
    Ditawari Terawan, Gatot Nurmantyo Jadi Relawan Vaksin Nusantara

    Ditawari Terawan, Gatot Nurmantyo Jadi Relawan Vaksin Nusantara

    Nasional
    Mengaku Sempat Diminta Gabung Kabinet Jokowi, Presiden KSPSI: Lebih Nyaman di Luar

    Mengaku Sempat Diminta Gabung Kabinet Jokowi, Presiden KSPSI: Lebih Nyaman di Luar

    Nasional
    Satgas Covid-19 Tegaskan Kewenangan Penghentian Uji Vaksin Nusantara di Tangan BPOM

    Satgas Covid-19 Tegaskan Kewenangan Penghentian Uji Vaksin Nusantara di Tangan BPOM

    Nasional
    IDI Pertanyakan Jaminan Prosedur Pengujian Vaksin Nusantara

    IDI Pertanyakan Jaminan Prosedur Pengujian Vaksin Nusantara

    Nasional
    Kata Ketua Fraksi PAN Usai Ikut Uji Klinis Vaksin Nusantara: Banyak Peminat, tapi Dibatasi

    Kata Ketua Fraksi PAN Usai Ikut Uji Klinis Vaksin Nusantara: Banyak Peminat, tapi Dibatasi

    Nasional
     UPDATE 14 April: Tambah 5.747, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 1.431.892 Orang

    UPDATE 14 April: Tambah 5.747, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 1.431.892 Orang

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X