MPR: Tak Perlu Berlebihan Sikapi Beda Awal Ramadhan

Kompas.com - 09/07/2013, 08:36 WIB
Anggota Lajnah Falakiiyah PBNU tengah meneropong matahari untuk melihat Rukyah Hilal di Gedung Season City, Tambora, Jakarta Barat, Senin (8/7/2013). Hilal tersebut untuk menentukan awal puasa bagi umat Islam.  WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHAAnggota Lajnah Falakiiyah PBNU tengah meneropong matahari untuk melihat Rukyah Hilal di Gedung Season City, Tambora, Jakarta Barat, Senin (8/7/2013). Hilal tersebut untuk menentukan awal puasa bagi umat Islam.
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Perbedaan penetapan awal Ramadhan karena metodologi penentuan yang berbeda diminta tak perlu dibesar-besarkan. Jangan sampai persoalan itu sampai memunculkan perpecahan.

"Perbedaan tersebut tidak perlu disikapi secara berlebihan, apalagi disikapi secara dramatis sedemikian rupa seakan-akan terjadi perpecahan umat Islam," kata Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hajriyanto Y Thohari, Senin (8/7/2013). Lebih tidak proporsional lagi, ujar dia, bila perbedaan penentuan awal Ramadhan tersebut dikait-katikan dengan relasi umat Islam dan pemerintah.

Menurut Hajriyanto, perbedaan penentuan awal Ramadhan di Indonesia bukanlah fenomena baru. Dia menegaskan, perbedaan itu hanya disebabkan oleh perbedaan metodologi yang digunakan untuk menentukan apakah hilal telah terlihat.

Saat ini, kata Hajriyanto, masyarakat semakin cerdas. Pemerintah pun seharusnya sudah lebih arif dan bijaksana. "Negara tidak boleh terlalu terlibat mengurusi mahzab atau paham keagamaan," ujar dia.

Pemerintah menetapkan bahwa awal bulan Ramadhan 1434 H adalah Rabu (10/7/2013). Keputusan itu diambil lantaran sampai Senin (8/7/2013) petang hilal belum tampak di seluruh wilayah Indonesia. Keputusan diambil dengan mengundang 12 organisasi Islam dalam sidang isbat.

Sementara itu, Pengurus Pusat Muhammadiyah sudah terlebih dahulu memutuskan Ramadhan 1434 H dimulai pada Selasa (9/7/2013). Saat sidang isbat digelar, tak ada perwakilan Muhamadiyah yang hadir.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Klaim Pemerintah soal UU Cipta Kerja Perkuat UMKM

    Klaim Pemerintah soal UU Cipta Kerja Perkuat UMKM

    Nasional
    Ini Prediksi Polri soal Puncak Arus Mudik dan Balik Saat Libur Panjang Akhir Oktober

    Ini Prediksi Polri soal Puncak Arus Mudik dan Balik Saat Libur Panjang Akhir Oktober

    Nasional
    Harus Pasang Alat Pacu Jantung Permanen Senilai Ratusan Juta, Perempuan Ini Andalkan JKN-KIS

    Harus Pasang Alat Pacu Jantung Permanen Senilai Ratusan Juta, Perempuan Ini Andalkan JKN-KIS

    Nasional
    Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

    Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

    Nasional
    Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

    Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

    Nasional
    Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

    Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

    Nasional
    Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

    Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

    Nasional
    Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

    Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

    [POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

    Nasional
    Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

    Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

    Nasional
    #ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

    #ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

    Nasional
    Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

    Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

    Nasional
    Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

    Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

    Nasional
    Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

    Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

    Nasional
    Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

    Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X