Kompas.com - 09/07/2013, 06:42 WIB
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali dian maharaniKetua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali
Penulis Dani Prabowo
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Para bakal calon anggota legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di dua daerah pemilihan yang semula dicoret Komisi Pemilihan Umum, kini dapat mulai bernafas lega. Badan Pengawas Pemilu, Senin (8/7/2013), membatalkan keputusan KPU yang mencoret pencalonan mereka dari daerah pemilihan Jawa Tengah III dan Jawa Barat II.

Keputusan Bawaslu diambil dalam sidang sengketa pemilu, Senin malam. Dalam keputusannya, ketua Bawaslu, Muhammad, menyatakan bahwa bakal caleg PPP dari Dapil Jawa Tengah III, Ainaul Mardhiyyah, memenuhi syarat sebagai calon anggota legislatif.

Sementara untuk Dapil Jawa Barat II, Bawaslu memberikan sedikit catatan di dalam putusan yang "meloloskan" pencalonan dari partai berlambang Kabah itu. “(Bakal caleg PPP dari) dapil Jawa Barat II dinyatakan memenuhi syarat untuk ikut sebagai peserta pemilu, sepanjang memperbaiki dan menyesuaikan Daftar Bakal Calan yang diajukan ke KPU pada tanggal 22 Mei 2013 lalu,” kata Muhammad.

Anggota KPU Hadar Nafis Gumay menyatakan siap mengikuti keputusan Bawaslu tersebut. “Keputusan Bawaslu final mengikat dan kami siap untuk melaksanakannya," janji Hadar.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP Fernita Darwis mengaku bersyukur atas keputusan yang dikeluarkan Bawaslu. “Dari awal PPP yakin Bawaslu akan memberikan keputusan bijak yang tidak merugikan kedua belah pihak,” ujar dia.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Arteria Minta Kajati Berbahasa Sunda Diganti, TB Hasanuddin: Berlebihan, Anggota DPR Jangan Arogan

    Arteria Minta Kajati Berbahasa Sunda Diganti, TB Hasanuddin: Berlebihan, Anggota DPR Jangan Arogan

    Nasional
    Temui Wapres, Wiranto Sebut Wantimpres Akan Beri Nasihat soal Pemindahan Ibu Kota

    Temui Wapres, Wiranto Sebut Wantimpres Akan Beri Nasihat soal Pemindahan Ibu Kota

    Nasional
    Kejagung Geledah 2 Kantor PT DNK, Sita Sejumlah Barang Bukti Terkait Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

    Kejagung Geledah 2 Kantor PT DNK, Sita Sejumlah Barang Bukti Terkait Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

    Nasional
    Deretan Kebijakan Kontradiktif Pemerintah, Imbau Waspada Omicron tapi Tak Ada Pengetatan

    Deretan Kebijakan Kontradiktif Pemerintah, Imbau Waspada Omicron tapi Tak Ada Pengetatan

    Nasional
    'Nusantara' untuk Siapa?

    "Nusantara" untuk Siapa?

    Nasional
    RUU TPKS Disetujui Jadi Inisiatif DPR, Anggota Baleg: Perjuangan Belum Berakhir

    RUU TPKS Disetujui Jadi Inisiatif DPR, Anggota Baleg: Perjuangan Belum Berakhir

    Nasional
    Moeldoko: Ada yang Mengaku ke Luar Negeri untuk Kerja, tapi Sebenarnya Wisata

    Moeldoko: Ada yang Mengaku ke Luar Negeri untuk Kerja, tapi Sebenarnya Wisata

    Nasional
    Dugaan Korupsi Satelit, Kejagung Periksa 2 Saksi dari Pemegang Hak Pengelolaan Satelit

    Dugaan Korupsi Satelit, Kejagung Periksa 2 Saksi dari Pemegang Hak Pengelolaan Satelit

    Nasional
    Delegasi Indonesia Dilaporkan Kunjungi Israel Belajar Tangani Covid-19, Kemenkes: Dari Kami Tidak Ada

    Delegasi Indonesia Dilaporkan Kunjungi Israel Belajar Tangani Covid-19, Kemenkes: Dari Kami Tidak Ada

    Nasional
    Berkas Korporasi Tersangka Kasus Korupsi di Bakamla Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor

    Berkas Korporasi Tersangka Kasus Korupsi di Bakamla Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor

    Nasional
    Geledah Kantor-Rumah Dinas Bupati PPU, KPK Sita Dokumen Proyek hingga Transaksi Keuangan

    Geledah Kantor-Rumah Dinas Bupati PPU, KPK Sita Dokumen Proyek hingga Transaksi Keuangan

    Nasional
    Moeldoko: Syarat Perjalanan ke Luar Negeri untuk Wisata Perlu Diperketat

    Moeldoko: Syarat Perjalanan ke Luar Negeri untuk Wisata Perlu Diperketat

    Nasional
    Cegah Penularan Omicron, Kemendagri Tutup Izin Kepala Daerah ke Luar Negeri

    Cegah Penularan Omicron, Kemendagri Tutup Izin Kepala Daerah ke Luar Negeri

    Nasional
    Puncak Omicron Diprediksi Februari-Maret, Pemerintah Diminta Siaga dari Hulu hingga Hilir

    Puncak Omicron Diprediksi Februari-Maret, Pemerintah Diminta Siaga dari Hulu hingga Hilir

    Nasional
    Harapan Besar Setelah Menanti 6 Tahun RUU TPKS Disetujui di DPR..

    Harapan Besar Setelah Menanti 6 Tahun RUU TPKS Disetujui di DPR..

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.