Pengambilan Keputusan RUU Pilpres Molor Lagi

Kompas.com - 08/07/2013, 19:06 WIB
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ignatius Mulyono (kiri) berbincang dengan Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Dimyati Natakusumah (kanan) usai rapat pleno membahas RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/12/2012). Pengambilan keputusan terhadap RUU Pilpres tersebut ditunda hingga masa sidang berikutnya, karena mayoritas fraksi meminta penambahan waktu untuk pembahasan lebih dalam.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWANKetua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ignatius Mulyono (kiri) berbincang dengan Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Dimyati Natakusumah (kanan) usai rapat pleno membahas RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/12/2012). Pengambilan keputusan terhadap RUU Pilpres tersebut ditunda hingga masa sidang berikutnya, karena mayoritas fraksi meminta penambahan waktu untuk pembahasan lebih dalam.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com
– Proses pengambilan keputusan terkait revisi atas Undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden kembali molor. Rapat pleno Badan Legislasi yang harusnya dilakukan pada hari ini, Senin (8/7/2013), harus kembali ditunda hingga besok. Demikian disampaikan Ketua Baleg DPR Ignatius Mulyono di Kompleks Parlemen, Senin.

“Rapatnya ditunda jadi besok setelah rapat paripurna. Rapat ditunda karena banyak anggota Baleg yang harus menghadiri pelantikan Ketua MPR baru,” ujar Mulyono.

Rapat pleno ini sudah kesekian kalinya dilakukan untuk proses pengambilan keputusan apakah revisi RUU Pilpres perlu dilanjutkan atau tidak. Tetapi, seluruh fraksi masih belum sepakat. Sebanyak lima fraksi menyatakan bahwa revisi dipandang belum perlu. Kelima fraksi itu adalah Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sementara itu, fraksi yang ingin agar UU Pilpres diubah adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Pembahasan revisi UU Pilpres mentok di Baleg dan sampai harus melalui rapat konsultasi dengan pimpinan DPR beberapa waktu lalu. Namun, lagi-lagi, tidak menimbulkan kesepakatan.

Kebanyakan fraksi mentok karena adanya pasal terkait ambang batas pencalonan pasangan Presiden dn wakil Presiden. Di dalam pasal 9 undang-undang Pilpres disebutkan bahwa pasangan calon Presiden dan wakil presiden hanya bisa diajukan oleh partai atau gabunga partai yang memiliki 20 persen kursi di parlemen, atau 25 persen suara nasional.

Anggota Baleg dari Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno menuding adanya permainan di balik terus dimundurnya pembahasan UU Pilpres.

“Harusnya ini hari ini, kenapa harus diundur? Kan bisa setelah pelantiksn dilakukan,” tutur Hendrawan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai seharusnya ketika di Baleg mentok, maka pembahasan UU Pilpres ini dimajukan ke dalam rapat paripurna.

“Di rapat paripurna saja diambil voting, supaya jelas mau dibawa ke mana RUU ini,” tukas Muzani.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demokrat: KLB Dagelan Bukan Persoalan Internal Belaka, Ada Pihak Eksternal

Demokrat: KLB Dagelan Bukan Persoalan Internal Belaka, Ada Pihak Eksternal

Nasional
Demokrat Anggap Meoldoko Lakukan 'Abuse of Power'

Demokrat Anggap Meoldoko Lakukan "Abuse of Power"

Nasional
Demokrat Sebut Kubu Kontra-AHY Tekan DPD dan DPC untuk Dukung KLB

Demokrat Sebut Kubu Kontra-AHY Tekan DPD dan DPC untuk Dukung KLB

Nasional
UPDATE 6 Maret: Sebaran 5.767 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 6 Maret: Sebaran 5.767 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
Herzaky: Pemerintah Wajib Melindungi Partai Demokrat yang Sah

Herzaky: Pemerintah Wajib Melindungi Partai Demokrat yang Sah

Nasional
Waketum Golkar: Aspirasi Kader Ingin Airlangga Jadi Capres 2024

Waketum Golkar: Aspirasi Kader Ingin Airlangga Jadi Capres 2024

Nasional
Pengamat: Saatnya AHY Kumpulkan DPD dan DPC, Tunjukkan Demokrat Solid

Pengamat: Saatnya AHY Kumpulkan DPD dan DPC, Tunjukkan Demokrat Solid

Nasional
Partai Demokrat Kubu Moeldoko Dinilai Berpeluang Dapatkan SK Kemenkumham

Partai Demokrat Kubu Moeldoko Dinilai Berpeluang Dapatkan SK Kemenkumham

Nasional
Tutup Rapimnas Golkar, Airlangga Tegaskan Tolak Revisi UU Pemilu

Tutup Rapimnas Golkar, Airlangga Tegaskan Tolak Revisi UU Pemilu

Nasional
UPDATE 6 Maret: 1.130.524 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 6 Maret: 1.130.524 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 6 Maret: Pemerintah Periksa 11.126.096 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Pemerintah Periksa 11.126.096 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Ada 147.172 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Ada 147.172 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Ada 66.525 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Ada 66.525 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Bertambah 6.823, Total 1.189.510 Pasien Covid-19 Sembuh

UPDATE 6 Maret: Bertambah 6.823, Total 1.189.510 Pasien Covid-19 Sembuh

Nasional
UPDATE 6 Maret: Bertambah 128, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Kini 37.154

UPDATE 6 Maret: Bertambah 128, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Kini 37.154

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X