Kompas.com - 08/07/2013, 17:02 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra Liauw


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pemerintah akan memberi bantuan kepada korban gempa di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, Aceh. Bantuan tersebut, di antaranya, terkait dana untuk memperbaiki rumah korban yang rusak, baik ringan, sedang, maupun berat. Pemerintah masih melakukan penghitungan jumlah rumah rusak serta berapa dana yang akan diberikan.

Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan, dari data terakhir, sebanyak 6.178 rumah rusak berat, 3.061 rusak sedang, dan 6.789 rusak ringan. Selain itu, sebanyak 28 puskesmas rusak berat, 1 rusak sedang, dan 10 rusak ringan. Adapun total sekolah yang rusak dari TK sampai SMA ialah lebih dari 150 sekolah.

Pendataan ini, kata Agung, diperkirakan rampung pada Jumat (12/7/2013 ). "Sekarang sedang dalam proses penghitungan. Tapi, polanya kira-kira seperti bencana Merapi, tiap rumah rusak diberi dana," kata Agung seusai sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (8/7/2013).

Sidang kabinet yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu membahas penanganan gempa di Aceh. Selain itu, dibahas juga soal kebakaran di Riau dan persiapan memasuki bulan Ramadhan.

Agung menambahkan, pemerintah juga akan menyediakan tim pendamping untuk membantu masyarakat bagaimana membangun rumah lebih kokoh. Kementerian Perindustrian juga akan menggelar pasar murah bahan bangunan.

Namun, tidak semua warga bisa membangun kembali rumah di tanah mereka. Warga di dua desa, kata Agung, mesti direlokasi lantaran sudah tidak bisa ditinggali.

Agung menambahkan, logistik cukup tujuh hari ke depan. Seluruh wilayah juga sudah bisa dilewati untuk distribusi logistik. Sebanyak 58.809 jiwa dari 14.183 keluarga mengungsi. Kebanyakan mereka mengungsi di sekitar rumah yang runtuh sehingga diperlukan lebih banyak tenda-tenda, kecuali di daerah yang tidak mungkin dihuni lagi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

    Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

    Nasional
    Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

    Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

    Nasional
    Muncul Istilah 'Ring 1' di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

    Muncul Istilah "Ring 1" di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

    Nasional
    PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

    PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

    Nasional
    Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

    Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

    Nasional
    Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

    Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

    Nasional
    Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

    Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

    Nasional
    Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

    Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

    Nasional
    Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

    Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

    Nasional
    Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

    Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

    Nasional
    Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

    Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

    Nasional
    Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

    Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

    Nasional
    Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

    Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

    Nasional
    RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

    RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

    Nasional
    Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

    Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.