Kompas.com - 08/07/2013, 15:26 WIB
Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin AGUS SUSANTOKetua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta masyarakat Indonesia saling menghargai terkait perbedaan awal menjalani ibadah puasa di bulan Ramadhan. Terkait perbedaan tersebut, menurut Din, sebaiknya pemerintah tidak perlu ikut campur.

"Seharusnya, pemerintah jangan ikut campur. Wilayah keyakinan apakah shalat tarawih 8 atau 20 (rakaat) enggak usah diatur oleh negara. Insya Allah masyarakat sudah dewasa untuk berbeda pendapat," ujar Din seusai acara silaturahim dengan Kasad di Balai Kartini, Jakarta, Senin (8/7/2013).

Din juga menanggapi penyataan Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar pada stasiun televisi swasta bahwa pihak yang tidak taat terhadap keputusan pemerintah dalam penentuan awal puasa dianggap tidak mengakui Ulil Amri. Menurut Din, seharusnya, Nasaruddin menghargai perbedaan awal puasa antara Muhammadiyah dan pemerintah.

"Jadi, biarlah ini menjadi pemikiran masing-masing sesuai dengan konstitusi kita bahwa negara punya kebebasan menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Itu yang harus dihargai oleh pejabat tinggi Kementerian Agama dan tidak boleh bersikap inkonstitusional," kata Din.

Seperti diketahui, keputusan Muhammadiyah berbeda dengan pemerintah yang menetapkan awal Ramadhan dengan rukyat hilal (melihat bulan). Muhammadiyah menetapkan Selasa (9/7/2013) sebagai awal Ramadhan 1434 H. Besok, warga Muhammadiyah sudah mulai berpuasa. Menurut perhitungan Muhammadiyah, ijtimak (posisi Bumi dan Bulan berada di bujur langit yang sama) pada awal Ramadhan terjadi pada Senin (8/7/2013) pukul 14.15.55 WIB dengan tinggi Bulan (di Yogyakarta) pada 00. 44’59. Artinya, saat Matahari terbenam, hilal sudah wujud. Dengan begitu, 1 Ramadhan 1434 H jatuh pada esok harinya, Selasa (9/7/2013).

Sementara itu, Lebaran atau 1 Syawal 1434 H atau Idul Fitri 2013 jatuh pada Kamis (8/8/2013). Itu didasari perhitungan ijtimak awal Syawal terjadi pada Rabu (7/8/2013) pukul 04.52.19 WIB dengan tinggi Bulan pada 03. 54’11. Artinya, saat itu, hilal sudah wujud.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Golkar Ingkatkan Pemulihan Kemiskinan Ekstrem Pasca-Pandemi

    Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Golkar Ingkatkan Pemulihan Kemiskinan Ekstrem Pasca-Pandemi

    Nasional
    Pemprov DKI Jakarta Dorong Perkembangan UMKM lewat Program Jakpreneur

    Pemprov DKI Jakarta Dorong Perkembangan UMKM lewat Program Jakpreneur

    Nasional
    PTM Terbatas Dimulai, Jokowi Minta Kepala Daerah Pastikan Sekolah Siap Disiplin Prokes

    PTM Terbatas Dimulai, Jokowi Minta Kepala Daerah Pastikan Sekolah Siap Disiplin Prokes

    Nasional
    Banteng, Celeng, dan Oligarki Partai Politik

    Banteng, Celeng, dan Oligarki Partai Politik

    Nasional
    HSN 2021, Ini Pesan Gus Muhaimin untuk Para Santri di Indonesia

    HSN 2021, Ini Pesan Gus Muhaimin untuk Para Santri di Indonesia

    Nasional
    Airlangga Ungkap Strategi Kemenangan Golkar, Minta Road Map Pemilu 2024

    Airlangga Ungkap Strategi Kemenangan Golkar, Minta Road Map Pemilu 2024

    Nasional
    Waketum Golkar Sebut Kader Terjerat Korupsi Belum Terbukti Bersalah, Hormati Proses Hukum

    Waketum Golkar Sebut Kader Terjerat Korupsi Belum Terbukti Bersalah, Hormati Proses Hukum

    Nasional
    Jokowi: Kondisi Dunia Saat Ini Penuh Ketidakpastian, Kita Harus Siaga

    Jokowi: Kondisi Dunia Saat Ini Penuh Ketidakpastian, Kita Harus Siaga

    Nasional
    Empat Kader Golkar Terjerat Kasus Korupsi, Waketum: Tak Ada Kaitan dengan Partai

    Empat Kader Golkar Terjerat Kasus Korupsi, Waketum: Tak Ada Kaitan dengan Partai

    Nasional
    Jokowi Minta Daerah Hasilkan Produk Perdagangan Unggulan Masing-masing

    Jokowi Minta Daerah Hasilkan Produk Perdagangan Unggulan Masing-masing

    Nasional
    Menurut OJK, Ini Ciri-ciri Pinjaman Online Ilegal

    Menurut OJK, Ini Ciri-ciri Pinjaman Online Ilegal

    Nasional
    Pemerintah Susun 'Road Map' Perubahan Status Pandemi Covid-19 Jadi Endemi

    Pemerintah Susun "Road Map" Perubahan Status Pandemi Covid-19 Jadi Endemi

    Nasional
    Airlangga: Untuk Pemilihan Presiden, Kita Harus Menang

    Airlangga: Untuk Pemilihan Presiden, Kita Harus Menang

    Nasional
    Wapres Ingatkan agar Pesantren Mampu Akomodasi Kemajuan Teknologi

    Wapres Ingatkan agar Pesantren Mampu Akomodasi Kemajuan Teknologi

    Nasional
    Kasus Covid-19 Turun hingga 98 Persen, Pemerintah Tetap Gencarkan Vaksinasi

    Kasus Covid-19 Turun hingga 98 Persen, Pemerintah Tetap Gencarkan Vaksinasi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.