Din: Perbedaan Awal Puasa, Pemerintah Jangan Ikut Campur

Kompas.com - 08/07/2013, 15:26 WIB
Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin AGUS SUSANTOKetua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta masyarakat Indonesia saling menghargai terkait perbedaan awal menjalani ibadah puasa di bulan Ramadhan. Terkait perbedaan tersebut, menurut Din, sebaiknya pemerintah tidak perlu ikut campur.

"Seharusnya, pemerintah jangan ikut campur. Wilayah keyakinan apakah shalat tarawih 8 atau 20 (rakaat) enggak usah diatur oleh negara. Insya Allah masyarakat sudah dewasa untuk berbeda pendapat," ujar Din seusai acara silaturahim dengan Kasad di Balai Kartini, Jakarta, Senin (8/7/2013).

Din juga menanggapi penyataan Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar pada stasiun televisi swasta bahwa pihak yang tidak taat terhadap keputusan pemerintah dalam penentuan awal puasa dianggap tidak mengakui Ulil Amri. Menurut Din, seharusnya, Nasaruddin menghargai perbedaan awal puasa antara Muhammadiyah dan pemerintah.

"Jadi, biarlah ini menjadi pemikiran masing-masing sesuai dengan konstitusi kita bahwa negara punya kebebasan menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Itu yang harus dihargai oleh pejabat tinggi Kementerian Agama dan tidak boleh bersikap inkonstitusional," kata Din.

Seperti diketahui, keputusan Muhammadiyah berbeda dengan pemerintah yang menetapkan awal Ramadhan dengan rukyat hilal (melihat bulan). Muhammadiyah menetapkan Selasa (9/7/2013) sebagai awal Ramadhan 1434 H. Besok, warga Muhammadiyah sudah mulai berpuasa. Menurut perhitungan Muhammadiyah, ijtimak (posisi Bumi dan Bulan berada di bujur langit yang sama) pada awal Ramadhan terjadi pada Senin (8/7/2013) pukul 14.15.55 WIB dengan tinggi Bulan (di Yogyakarta) pada 00. 44’59. Artinya, saat Matahari terbenam, hilal sudah wujud. Dengan begitu, 1 Ramadhan 1434 H jatuh pada esok harinya, Selasa (9/7/2013).

Sementara itu, Lebaran atau 1 Syawal 1434 H atau Idul Fitri 2013 jatuh pada Kamis (8/8/2013). Itu didasari perhitungan ijtimak awal Syawal terjadi pada Rabu (7/8/2013) pukul 04.52.19 WIB dengan tinggi Bulan pada 03. 54’11. Artinya, saat itu, hilal sudah wujud.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

    Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

    Nasional
    Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

    Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

    Nasional
    Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

    Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

    Nasional
    Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

    Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

    Nasional
    Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

    Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

    Nasional
    Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

    Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

    Nasional
    Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

    Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

    Nasional
    Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

    Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

    Nasional
    Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

    Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

    Nasional
    Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

    Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

    Nasional
    Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

    Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

    Nasional
    Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

    Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

    Nasional
    Sidang Perdana Judicial Review UU Cipta Kerja, KSPI: Buruh Tak Gelar Aksi

    Sidang Perdana Judicial Review UU Cipta Kerja, KSPI: Buruh Tak Gelar Aksi

    Nasional
    Usulan Formasi Guru untuk Seleksi PPPK Diperpanjang hingga 31 Desember 2020

    Usulan Formasi Guru untuk Seleksi PPPK Diperpanjang hingga 31 Desember 2020

    Nasional
    Pakar Imunisasi: Jika Beruntung Dapat Vaksin Covid-19, Jangan Ditolak

    Pakar Imunisasi: Jika Beruntung Dapat Vaksin Covid-19, Jangan Ditolak

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X