Kompas.com - 08/07/2013, 13:14 WIB
Tjatur Sapto Edi

KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWANTjatur Sapto Edi
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Tjatur Sapto Edy mengatakan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak perlu direvisi. Alasannya, waktu yang semakin berjalan dan mendekati pelaksanaan Pilpres. Selain itu, revisi, menurutnya, tak akan membawa perubahan signifikan.

Ia juga menilai, revisi UU tersebut juga tidak memiliki urgensi yang jelas dan berpotensi untuk uji materi ke Mahkamah Kostitusi (MK). Perlu waktu yang lebih lama dalam penyelesaiannya, sementara waktu pemilihan presiden dan wakil presiden semakin dekat.

"Kita mending tetap saja (tidak direvisi), itu lebih baik. Mulai belajar aturan itu harus tetap. Bayangkan kalau soal aturan diubah terus," katanya, Senin (8/7/2013) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Sebelumnya, dalam rapat pleno, empat fraksi berpendapat UU Pilpres perlu direvisi. Fraksi tersebut adalah PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerindra, dan Partai Hanura.

Anggota Baleg dari Fraksi PDI-P, Honing Sanny, mengatakan, pihaknya menilai revisi UU Pilpres perlu dilakukan. Salah satu hal yang perlu diatur dalam UU Pilpres, kata dia, adalah pengaturan mekanisme koalisi. Fraksi Partai Gerindra dan Hanura menginginkan agar ambang batas pengusungan capres-cawapres diturunkan.

Hanura meminta parpol yang lolos ambang batas parlemen 3,5 persen dapat mengusung pasangan capres-cawapres. Fraksi Gerindra dan Hanura beralasan dengan ambang batas rendah. Banyak parpol yang bisa mengusung pasangan capres-cawapres sehingga rakyat diberikan banyak pilihan.

Adapun Fraksi PPP memilih sikap abstain. Dengan demikian, jumlah fraksi yang mendukung dengan menolak revisi UU Pilpres seimbang. Oleh karena itu, hal tersebut akan dibahas kembali, dan forum lobi dilakukan sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk diputuskan.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Perkara Rokok, Anggota Brimob Bentrok dengan Kopassus

    Perkara Rokok, Anggota Brimob Bentrok dengan Kopassus

    Nasional
    Menko PMK Ingatkan Daerah Antisipasi Bencana Hidrometeorologi

    Menko PMK Ingatkan Daerah Antisipasi Bencana Hidrometeorologi

    Nasional
    HUT ke-50 Korpri, Jokowi: Jadilah Abdi Negara yang Tangguh dan Inovatif

    HUT ke-50 Korpri, Jokowi: Jadilah Abdi Negara yang Tangguh dan Inovatif

    Nasional
    WNA dari 11 Negara Dilarang Masuk ke Indonesia, Kecuali untuk Delegasi G20

    WNA dari 11 Negara Dilarang Masuk ke Indonesia, Kecuali untuk Delegasi G20

    Nasional
    Mengenal Kapal Selam KRI Cakra-401 yang Baru Selesai Jalani 'Overhaul'

    Mengenal Kapal Selam KRI Cakra-401 yang Baru Selesai Jalani "Overhaul"

    Nasional
    Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser, Anggota Komisi VI Nilai Bukan Politisasi

    Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser, Anggota Komisi VI Nilai Bukan Politisasi

    Nasional
    Antisipasi La Nina, KSAL Perintahkan Jajarannya Siapkan Sarana-Prasarana dan SAR

    Antisipasi La Nina, KSAL Perintahkan Jajarannya Siapkan Sarana-Prasarana dan SAR

    Nasional
    Aturan Terbaru Perjalanan Internasional, WNI yang Masuk dari 11 Negara Ini Wajib Karantina 14 Hari

    Aturan Terbaru Perjalanan Internasional, WNI yang Masuk dari 11 Negara Ini Wajib Karantina 14 Hari

    Nasional
    PPKM Jawa-Bali Berakhir Saat Varian Omicron Jadi Perhatian, Akankah Diperketat?

    PPKM Jawa-Bali Berakhir Saat Varian Omicron Jadi Perhatian, Akankah Diperketat?

    Nasional
    KPK Yakin Hakim MA Independen dan Profesional Tangani Kasasi Edhy Prabowo

    KPK Yakin Hakim MA Independen dan Profesional Tangani Kasasi Edhy Prabowo

    Nasional
    Sekjen Gerindra Minta Kader Belajar dari PDI-P untuk Pertahankan Kepercayaan Masyarakat

    Sekjen Gerindra Minta Kader Belajar dari PDI-P untuk Pertahankan Kepercayaan Masyarakat

    Nasional
    Apakah Varian Omicron Berpengaruh pada Efektivitas Vaksin? Ini Kata Luhut

    Apakah Varian Omicron Berpengaruh pada Efektivitas Vaksin? Ini Kata Luhut

    Nasional
    KRI Cakra-401 Selesai 'Overhaul', TNI AL Tunggu Kemenhan untuk Serah Terima

    KRI Cakra-401 Selesai "Overhaul", TNI AL Tunggu Kemenhan untuk Serah Terima

    Nasional
    Persiapkan Pemilu 2024, PPP Targetkan 3.000 Kursi DPRD

    Persiapkan Pemilu 2024, PPP Targetkan 3.000 Kursi DPRD

    Nasional
    Muncul Varian Omicron, Menkes: Kemungkinan Besar Lebih Cepat Penularannya

    Muncul Varian Omicron, Menkes: Kemungkinan Besar Lebih Cepat Penularannya

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.