PAN: Waktu "Mepet", UU Pilpres Tak Perlu Direvisi

Kompas.com - 08/07/2013, 13:14 WIB
Tjatur Sapto Edi

KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWANTjatur Sapto Edi
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Tjatur Sapto Edy mengatakan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak perlu direvisi. Alasannya, waktu yang semakin berjalan dan mendekati pelaksanaan Pilpres. Selain itu, revisi, menurutnya, tak akan membawa perubahan signifikan.

Ia juga menilai, revisi UU tersebut juga tidak memiliki urgensi yang jelas dan berpotensi untuk uji materi ke Mahkamah Kostitusi (MK). Perlu waktu yang lebih lama dalam penyelesaiannya, sementara waktu pemilihan presiden dan wakil presiden semakin dekat.

"Kita mending tetap saja (tidak direvisi), itu lebih baik. Mulai belajar aturan itu harus tetap. Bayangkan kalau soal aturan diubah terus," katanya, Senin (8/7/2013) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Sebelumnya, dalam rapat pleno, empat fraksi berpendapat UU Pilpres perlu direvisi. Fraksi tersebut adalah PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerindra, dan Partai Hanura.

Anggota Baleg dari Fraksi PDI-P, Honing Sanny, mengatakan, pihaknya menilai revisi UU Pilpres perlu dilakukan. Salah satu hal yang perlu diatur dalam UU Pilpres, kata dia, adalah pengaturan mekanisme koalisi. Fraksi Partai Gerindra dan Hanura menginginkan agar ambang batas pengusungan capres-cawapres diturunkan.

Hanura meminta parpol yang lolos ambang batas parlemen 3,5 persen dapat mengusung pasangan capres-cawapres. Fraksi Gerindra dan Hanura beralasan dengan ambang batas rendah. Banyak parpol yang bisa mengusung pasangan capres-cawapres sehingga rakyat diberikan banyak pilihan.

Adapun Fraksi PPP memilih sikap abstain. Dengan demikian, jumlah fraksi yang mendukung dengan menolak revisi UU Pilpres seimbang. Oleh karena itu, hal tersebut akan dibahas kembali, dan forum lobi dilakukan sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk diputuskan.

Baca tentang
    Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kamis, DPR Akan Bacakan Surat Presiden Tentang Ombinus Law RUU Cipta Kerja

    Kamis, DPR Akan Bacakan Surat Presiden Tentang Ombinus Law RUU Cipta Kerja

    Nasional
    Mahasiswa UI Ciptakan Aplikasi EndCorona, Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

    Mahasiswa UI Ciptakan Aplikasi EndCorona, Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

    Nasional
    Agamawan hingga Budayawan dalam Forum Risalah Jakarta Surati Jokowi, Ini Isinya

    Agamawan hingga Budayawan dalam Forum Risalah Jakarta Surati Jokowi, Ini Isinya

    Nasional
    Diralat, Polri Sebut 7 Polisi Siswa Setukpa Bukan Positif Covid-19 tetapi Berstatus PDP

    Diralat, Polri Sebut 7 Polisi Siswa Setukpa Bukan Positif Covid-19 tetapi Berstatus PDP

    Nasional
    KSP: Penerapan Kebijakan PSBB Pertimbangkan Karakteristik Bangsa

    KSP: Penerapan Kebijakan PSBB Pertimbangkan Karakteristik Bangsa

    Nasional
    300 Polisi yang 'Rapid Test'-nya Positif Dikarantina 14 Hari

    300 Polisi yang "Rapid Test"-nya Positif Dikarantina 14 Hari

    Nasional
    10 dari 14 WNI Positif Covid-19 di India Sembuh

    10 dari 14 WNI Positif Covid-19 di India Sembuh

    Nasional
    34.696 WNI yang Terdampak Kebijakan Lockdown Malaysia Kembali ke Tanah Air

    34.696 WNI yang Terdampak Kebijakan Lockdown Malaysia Kembali ke Tanah Air

    Nasional
    Pemerintah Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Ini Catatan Ombudsman

    Pemerintah Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Ini Catatan Ombudsman

    Nasional
    Pemerintah: Terima Kasih Seluruh Pemda yang Intens Memutus Rantai Corona

    Pemerintah: Terima Kasih Seluruh Pemda yang Intens Memutus Rantai Corona

    Nasional
    'Mari Jaga Kampung Halaman Tetap Sehat dengan Tidak Mudik'

    "Mari Jaga Kampung Halaman Tetap Sehat dengan Tidak Mudik"

    Nasional
    Antisipasi Covid-19 di Penjara, 13.430 Napi Dibebaskan per 1 April

    Antisipasi Covid-19 di Penjara, 13.430 Napi Dibebaskan per 1 April

    Nasional
    Kasus Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Catat 808 Kasus

    Kasus Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Catat 808 Kasus

    Nasional
    Pasien Covid-19 Bertambah, Bukti Penularan Masih Ada dan Kontak Dekat Diabaikan

    Pasien Covid-19 Bertambah, Bukti Penularan Masih Ada dan Kontak Dekat Diabaikan

    Nasional
    Komisi VIII Minta Pemerintah Tak Buru-buru soal Penyelenggaraan Haji

    Komisi VIII Minta Pemerintah Tak Buru-buru soal Penyelenggaraan Haji

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X