Kompas.com - 07/07/2013, 18:00 WIB
Lingkaran Survei Indonesia menyatakan mengumumkan hasil survei soal Mayoritas Publik Khawatir Presiden Tak Fokus Pada Pemerintahan di Jakarta, Minggu (17/2/2013). Icha RastikaLingkaran Survei Indonesia menyatakan mengumumkan hasil survei soal Mayoritas Publik Khawatir Presiden Tak Fokus Pada Pemerintahan di Jakarta, Minggu (17/2/2013).
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com — Publik semakin tidak percaya dengan perilaku moral elite politik. Sebagian besar publik menilai para elite politik tak dapat menjadi teladan bagi masyarakat.

Demikian hasil riset terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) terhadap 1.200 responden pada 3-5 Juli 2013. Hasil tersebut juga dilengkapi riset kualitatif melalui focus group discussion (FGD) dan analisis media massa nasional.

Peneliti LSI, Rully Akbar, Minggu (7/7/2013) di Jakarta, mengatakan, sebanyak 51,5 persen responden ragu atau kurang dipercaya atas komitmen moral perilaku elite politik. Hanya 37,5 persen responden yang percaya dengan komitmen moral para elite politik, sedangkan sisanya 11,0 persen responden tidak menjawab.

Rully menjelaskan, persepsi publik atas ketidakpercayaan komitmen moral para elite politik meningkat sekitar 17 persen dibanding survei LSI delapan tahun silam. "Ketidakpercayaan publik atas moral elite politik pada survei LSI tahun 2005 34,6 persen, tahun 2009 39,6 persen, dan Juli 2013 51,5 persen," katanya kepada wartawan.

Rully mengatakan, ada tiga penyebab ketidakpercayaan publik atas moral elite politik. Mayoritas publik menilai tak banyak elite yang bisa dijadikan teladan. Sebanyak 52,10 persen responden menyatakan, lebih banyak elite politik yang tidak bisa menjadi teladan masyarakat. Hanya 47,10 persen responden yang menyatakan elite politik bisa menjadi teladan, dan 0,80 persen tidak menjawab.

Publik juga menilai banyak politisi yang hipokrit, apa yang diucapkan tidak sesuai dengan perbuatannya. "Dalam survei, hanya 26,70 persen responden menyatakan ucapan elite sesuai dengan perbuatan. Sebanyak 65,30 persen responden menyatakan berbeda dengan perbuatannya, sedang 8,00 persen responden tidak menjawab," ujar Rully.

Sebagian responden menilai ada jarak antara klaim agama dan perilaku para elite politik. Sebanyak 37,5 reponden menilai politisi bertindak bertentangan dengan ajaran agamanya. Hanya 36,5 persen reponden yang menilai perilaku mereka sesuai agama, sedangkan 26,0 persen responden tak menjawab.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    Sumber Antara
    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

    Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

    Nasional
    Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

    Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

    Nasional
    Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

    Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

    Nasional
    Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

    Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

    Nasional
    Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

    Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

    Nasional
    Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

    Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

    Nasional
    500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

    500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

    Nasional
    Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

    Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

    Nasional
    Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

    Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

    Nasional
    Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

    Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

    Nasional
    Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku 'Kampung Perikanan Budi Daya'

    Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku "Kampung Perikanan Budi Daya"

    Nasional
    PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

    PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

    Nasional
    Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

    Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

    Nasional
    KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

    KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

    Nasional
    BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

    BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X