PBB Akan Periksa Catatan HAM Indonesia

Kompas.com - 06/07/2013, 18:18 WIB
Ilustrasi: Sejumlah mahasiswa dari Universitas Trisakti melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (12/5/2013). Mereka menuntut pemerintah untuk menuntaskan pelanggaran HAM yang terjadi pada 12 Mei 1998.  WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHA Ilustrasi: Sejumlah mahasiswa dari Universitas Trisakti melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (12/5/2013). Mereka menuntut pemerintah untuk menuntaskan pelanggaran HAM yang terjadi pada 12 Mei 1998.
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Catatan hak asasi manusia (HAM) Indonesia akan diperiksa untuk pertama kalinya oleh Komite HAM Persatuan Bangsa-Bangsa pada 10 dan 11 Juli 2013 di Geneva, Swiss. Pernyataan tersebut disampaikan United Nations Information Centre (UNIC), seperti dikutip Antara, Sabtu (6/7/2013). 

Sebagai salah satu negara dari 167 pihak yang menyetujui Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Indonesia diwajibkan menjalani pemeriksaan rutin mengenai catatan HAM sebelum diperiksa Komite HAM PBB yang berbasis di Geneva.

Pertemuan akan berlangsung pada 10 Juli mulai pukul 15.00 hingga 18.00, dan 11 Juli pada pukul 10.00-13.00 dan dilanjutkan pada pukul 15.00-18.00 waktu Geneva.

Komite yang berbasis di Geneva ini terdiri dari 18 ahli independen internasional yang akan terlibat dalam dialog dengan delegasi Pemerintah Indonesia terkait pertanyaan-pertanyaan mengenai promosi dan perlindungan HAM di Indonesia.

Situs Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights menyebutkan, informasi mengenai catatan HAM di Indonesia berasal dari beberapa institusi, antara lain Komisi Nasional (Komnas) HAM, Komisi Ahli Hukum Internasional atau The International Commission of Jurists (ICJ), Asosiasi untuk Pencegahan Penyiksaan atau Association for the Prevention of Torture (APT), The Equal Rights Trust, dan International Fellowship of Reconciliation (IFOR).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Sumber Antara
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
Soal Nama Cucunya yang Ketiga, Ini Kata Jokowi...

Soal Nama Cucunya yang Ketiga, Ini Kata Jokowi...

Nasional
PKS Dinilai Berpeluang Jadi 'Market Leader' di Antara Partai Oposisi

PKS Dinilai Berpeluang Jadi "Market Leader" di Antara Partai Oposisi

Nasional
Senin Pekan Depan, Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda dan 3 Staf Ahli

Senin Pekan Depan, Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda dan 3 Staf Ahli

Nasional
KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi

KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi

Nasional
Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Nasional
Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Nasional
Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X