Jaring Capres-Cawapres, Demokrat Kerahkan 5 Lembaga Survei

Kompas.com - 06/07/2013, 08:55 WIB
Wakil Sekretaris Jendral Partai Demokrat Andi Nurpati, saat di kantor Komisi Pemilihan Umum, Jumat (5/7/2013) KOMPAS.com/DANI PRABOWOWakil Sekretaris Jendral Partai Demokrat Andi Nurpati, saat di kantor Komisi Pemilihan Umum, Jumat (5/7/2013)
Penulis Dani Prabowo
|
EditorBambang Priyo Jatmiko


JAKARTA, KOMPAS.com – Partai Demokrat akan menyiapkan sejumlah lembaga survei pada saat konvensi penjaringan penjaringan calon presiden dan wakil presiden.

Nantinya, hasil jajak pendapat yang dilakukan sejumlah lembaga survei itu akan disandingkan satu sama lain untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan capres dan cawapres yang akan diusung oleh Demokrat.

“Kami akan mengundang beberapa lembaga survei, mungkin sekitar lima lembaga untuk melakukan survei kandidat dalam konvensi,” kata Wakil Sekretaris Jendral Partai Demokrat, Andi Nurpati, saat ditemui di kantor KPU, Jumat (5/7/2013).

Andi menjelaskan, lembaga survei itu nantinya akan melakukan jajak pendapat secara berkala terhadap para calon kandidat capres dan cawapres.

Survey pertama dilakukan ketika konvensi dimulai. Nantinya, dari sejumlah nama yang telah diundang akan disurvei dan hasilnya akan diusulkan kepada tim penjaringan. Kemudian, lanjut Andi, panitia penjaringan akan mengajukan nama-nama kandidat yang diusulkan oleh lembaga survei tersebut ke masyarakat untuk mendapat penilaian.

Seiring dengan itu, para kandidat yang telah terpilih akan melakukan kampanye ke daerah-daerah.

“Setelah kampanye selesai, lembaga survei akan kembali melakukan jajak pendapat ke masyarakat. Hasil survei itu nantinya akan digunakan untuk menjaring lima besar kandidat yang akan diputuskan oleh Majelis Tinggi,” ujarnya.

Sayangnya, saat ditanya nama lembaga survei yang akan digandeng pada saat konvensi nanti, Andi masih enggan mengungkapkannya. “Kalau dibuka sekarang, bisa-bisa nanti kandidatnye mendekati lembaga survey itu,” selorohnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kesaksian Azis Syamsuddin: Khilaf Beri Uang hingga Tampik Terlibat Korupsi di Lampung Tengah

Kesaksian Azis Syamsuddin: Khilaf Beri Uang hingga Tampik Terlibat Korupsi di Lampung Tengah

Nasional
Mahfud Beberkan Dugaan Barang Selundupan di Proyek Satelit Militer Kemenhan

Mahfud Beberkan Dugaan Barang Selundupan di Proyek Satelit Militer Kemenhan

Nasional
Rapat Hingga Dini Hari, Pansus Putuskan RUU IKN Disahkan Selasa

Rapat Hingga Dini Hari, Pansus Putuskan RUU IKN Disahkan Selasa

Nasional
Kemendagri Terbitkan 2 Aturan Perpanjangan PPKM untuk Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali

Kemendagri Terbitkan 2 Aturan Perpanjangan PPKM untuk Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali

Nasional
Saat Panglima Andika Memastikan Pangkostrad Baru Jenderal TNI Bintang Dua..

Saat Panglima Andika Memastikan Pangkostrad Baru Jenderal TNI Bintang Dua..

Nasional
Komnas HAM Sebut Aktivis dan Jurnalis Paling Banyak Diretas untuk Dibungkam

Komnas HAM Sebut Aktivis dan Jurnalis Paling Banyak Diretas untuk Dibungkam

Nasional
Jokowi: Mahasiswa Jangan Dipagari Terlalu Banyak Program Studi

Jokowi: Mahasiswa Jangan Dipagari Terlalu Banyak Program Studi

Nasional
Perkembangan Terkini Ibu Kota Baru, Bernama Nusantara dan Mayoritas Biaya dari APBN

Perkembangan Terkini Ibu Kota Baru, Bernama Nusantara dan Mayoritas Biaya dari APBN

Nasional
Dari Penjara, Ferdinand Hutahaean Tulis Surat Minta Maaf ke Masyarakat Indonesia

Dari Penjara, Ferdinand Hutahaean Tulis Surat Minta Maaf ke Masyarakat Indonesia

Nasional
Profil 4 Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Baru 'Nusantara' yang Disebut Jokowi

Profil 4 Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Baru "Nusantara" yang Disebut Jokowi

Nasional
Jadi Tulang Punggung Keluarga, Ferdinand Hutahaean Ajukan Penangguhan Penahanan

Jadi Tulang Punggung Keluarga, Ferdinand Hutahaean Ajukan Penangguhan Penahanan

Nasional
Sejarawan: Nama Nusantara untuk Ibu Kota Baru Wakili Arogansi dan Jawa Sentris

Sejarawan: Nama Nusantara untuk Ibu Kota Baru Wakili Arogansi dan Jawa Sentris

Nasional
Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Nasional
Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Nasional
Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.