Kompas.com - 06/07/2013, 04:02 WIB
Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Setyabudi Tedjocahyono berpelukan dengan istrinya seusai diperiksa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (23/3/2013). Setyabudi diperiksa setelah ditangkap tangan oleh KPK karena diduga menerima suap senilai Rp 150 juta terkait kasus bansos di Pemerintahan Kota Bandung sebesar Rp 66,6 miliar dan langsung ditahan di Rutan Guntur.  Warta Kota/Henry Lopulalan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Setyabudi Tedjocahyono berpelukan dengan istrinya seusai diperiksa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (23/3/2013). Setyabudi diperiksa setelah ditangkap tangan oleh KPK karena diduga menerima suap senilai Rp 150 juta terkait kasus bansos di Pemerintahan Kota Bandung sebesar Rp 66,6 miliar dan langsung ditahan di Rutan Guntur.
Penulis Icha Rastika
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Selain diduga bersumber dari patungan kepala dinas dan pinjaman pihak swasta, dana yang digunakan untuk menyuap hakim Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tejocahyono juga diduga berasal dari dana bantuan sosial (bansos) Pemerintah Kota Bandung 2009/2010 yang sudah dicairkan.

Dugaan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (5/7/2013). "Dari bansos," kata Bambang.

Sebelumnya, Bambang menyebutkan, ada tiga sumber dana yang diduga untuk menyuap Setyabudi. Namun, ketika itu, Bambang baru mengungkapkan dua sumber, yakni berasal dari patungan kepala daerah dan pinjaman pihak swasta. "Sekarang kan sudah ketahuan, dulu saya sebut dua, sekarang tambah satu lagi, diduga dari bansos," ungkap Bambang.

Namun, Bambang menolak merinci lebih jauh dugaan penggunaan dana bansos untuk menyuap hakim itu. Dalam kasus dugaan penyuapan kepada hakim Setyabudi, KPK semula menetapkan empat tersangka, yakni Setyabudi, Ketua Gasibu Padjajaran Toto Hutagalung, yang disebut orang dekat Wali Kota Bandung Dada Rosada, seorang yang diduga perantara bernama Asep Triana, dan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung Herry Nurhayat.

Dalam perkembangan penyidikan, KPK menetapkan Wali Kota Bandung dan mantan Sekretaris Daerah Bandung Edi Siswadi sebagai tersangka. Diduga, pemberian suap kepada Setyabudi ini berkaitan dengan perkara korupsi bansos Bandung yang ditangani Pengadilan Negeri Bandung.

Perkara tersebut telah masuk ke tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Seusai diperiksa KPK beberapa waktu lalu, Edi mengaku pernah diperintahkan Dada untuk mengumpulkan uang dari para kepala dinas, yang akan diberikan kepada Setyabudi.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Soal Kemenag 'Hadiah' untuk NU, Politisi PKB Minta Menteri Yaqut Perbaiki Komunikasi

    Soal Kemenag "Hadiah" untuk NU, Politisi PKB Minta Menteri Yaqut Perbaiki Komunikasi

    Nasional
    Pakar: Rachel Vennya Bisa Dikenakan Sanksi Denda Terkait Nopol 'RFS'

    Pakar: Rachel Vennya Bisa Dikenakan Sanksi Denda Terkait Nopol "RFS"

    Nasional
    Azis Syamsuddin Bantah 3 Saksi Lain, Hakim: Ada yang Beri Keterangan Palsu

    Azis Syamsuddin Bantah 3 Saksi Lain, Hakim: Ada yang Beri Keterangan Palsu

    Nasional
    Tabrakan LRT Jabodetabek, Dirut PT INKA: Masinis Alami Luka Ringan

    Tabrakan LRT Jabodetabek, Dirut PT INKA: Masinis Alami Luka Ringan

    Nasional
    Dirut PT INKA Ungkap Kronologi Tabrakan LRT di Cibubur, Duga Disebabkan 'Human Error'

    Dirut PT INKA Ungkap Kronologi Tabrakan LRT di Cibubur, Duga Disebabkan "Human Error"

    Nasional
    Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

    Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

    Nasional
    Tes PCR Akan Diberlakukan di Seluruh Moda Transportasi

    Tes PCR Akan Diberlakukan di Seluruh Moda Transportasi

    Nasional
    Luhut Minta Semua Pihak Disiplin Terapkan Prokes meski Kasus Covid-19 Menurun

    Luhut Minta Semua Pihak Disiplin Terapkan Prokes meski Kasus Covid-19 Menurun

    Nasional
    Waketum: Kader Nasdem Tak Ada yang Genit di Kabinet, apalagi Ingin Maju Capres

    Waketum: Kader Nasdem Tak Ada yang Genit di Kabinet, apalagi Ingin Maju Capres

    Nasional
    Nasdem Anggap Wajar Menteri-menteri Jokowi Masuk Bursa Capres

    Nasdem Anggap Wajar Menteri-menteri Jokowi Masuk Bursa Capres

    Nasional
    Presiden Jokowi Akan Hadiri Sejumlah KTT ASEAN, G-20, hingga COP26

    Presiden Jokowi Akan Hadiri Sejumlah KTT ASEAN, G-20, hingga COP26

    Nasional
    RI Terima 684.400 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

    RI Terima 684.400 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

    Nasional
    Pengawasan Prokes di Lapangan Lemah, Luhut: Kita Jangan Membohongi Diri Sendiri

    Pengawasan Prokes di Lapangan Lemah, Luhut: Kita Jangan Membohongi Diri Sendiri

    Nasional
    Geledah 4 Lokasi di Kuansing, KPK Amankan Dokumen Persetujuan Andi Putra untuk Perpanjangan HGU

    Geledah 4 Lokasi di Kuansing, KPK Amankan Dokumen Persetujuan Andi Putra untuk Perpanjangan HGU

    Nasional
    Libur Natal dan Tahun Baru Sebentar Lagi, Luhut Minta Masyarakat Disiplin Terapkan Prokes

    Libur Natal dan Tahun Baru Sebentar Lagi, Luhut Minta Masyarakat Disiplin Terapkan Prokes

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.